KADIN DIY Desak Penegakan Hukum Adil Pasca-Unjuk Rasa 10 November, Ingatkan Stabilitas Ekonomi Daerah

warta jogja November 11, 2026 0

WARTAJOGJA.ID : Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Daerah Istimewa Yogyakarta mengeluarkan pernyataan resmi menyikapi dinamika aksi unjuk rasa yang berujung ricuh di Yogyakarta pada Selasa, 10 November 2026. Organisasi para pelaku usaha tersebut menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara kebebasan berpendapat dan kepastian hukum demi kelangsungan iklim investasi serta perekonomian masyarakat.

​Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang I KADIN DIY, Robby Kusumaharta, menyatakan bahwa pihaknya menghormati dan menjunjung tinggi hak konstitusional setiap warga negara, termasuk kalangan mahasiswa dan elemen masyarakat sipil, dalam menyuarakan aspirasi serta kritik terhadap kebijakan pemerintah. Menurutnya, ruang dialog yang terbuka merupakan pilar utama dalam merawat kehidupan berdemokrasi.

​"KADIN DIY menghormati dan menjunjung tinggi hak setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat, aspirasi, kritik, dan tuntutan terhadap kebijakan pemerintah sebagaimana dijamin oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan," ujar Robby melalui keterangan resmi di Yogyakarta, Kamis (12/11/2026).

​Pihak KADIN DIY turut memberikan apresiasi kepada Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X yang secara langsung menemui massa aksi di lapangan. Langkah proaktif tersebut dinilai efektif meredakan ketegangan serta menunjukkan bahwa tradisi musyawarah masih menjadi fondasi kuat di Kota Gudeg. Kendati demikian, KADIN DIY mengecam keras segala bentuk tindakan anarkis, perusakan fasilitas umum, hingga pembakaran yang terjadi saat eskalasi meningkat pada malam hingga dini hari.

​Terkait bentrokan yang terjadi, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang 2 KADIN DIY, Gunarta Adibrata, mendesak aparat penegak hukum maupun pihak berwenang agar mengusut tuntas setiap dugaan pelanggaran secara transparan dan proporsional. Ia menegaskan bahwa penegakan hukum harus berlaku objektif, baik bagi masyarakat maupun aparat keamanan yang bertugas.

​"Kami mendorong agar setiap dugaan pelanggaran hukum, baik yang dilakukan oleh individu atau kelompok masyarakat maupun oleh aparat keamanan, ditangani secara objektif, transparan, profesional, dan berdasarkan hukum," tegas Gunarta.

​Dari perspektif dunia usaha, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang 3 KADIN DIY, Hermawan Ardiyanto, mengingatkan bahwa stabilitas sosial dan keamanan merupakan prasyarat mutlak bagi keberlanjutan ekonomi daerah. Konflik berkepanjangan dikhawatirkan dapat memukul sektor-sektor strategis penopang perekonomian DIY seperti pariwisata, pendidikan, industri kreatif, perdagangan, UMKM, hingga penyerapan tenaga kerja.

​Senada dengan hal tersebut, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang 4 KADIN DIY, George Iwan Marantika, mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk menahan diri dan mengutamakan komunikasi yang konstruktif dalam menyelesaikan berbagai persoalan di ruang publik. KADIN DIY meyakini bahwa tegaknya demokrasi yang sehat dan menguatnya perekonomian daerah harus berjalan beriringan demi kesejahteraan masyarakat luas.

​"KADIN DIY percaya bahwa demokrasi yang sehat dan perekonomian yang kuat bukanlah dua hal yang saling bertentangan, melainkan harus berjalan beriringan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat," pungkas George.