Kemenko PM dan LPS Perkuat Kopontren Jawa Timur, Dorong Tata Kelola dan Kemandirian Ekonomi Pesantren
WARTAJOGJA.ID – Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) melalui Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Daerah Tertentu bersama Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menggelar kegiatan “Literasi Keuangan bagi Pengurus Koperasi Pesantren se-Jawa Timur” di Pondok Pesantren Mamba’ul Ma’arif Denanyar, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Rabu (11/11/2026). Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren), meningkatkan literasi keuangan, serta mendorong pengembangan usaha produktif berbasis pesantren.
Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) A. Muhaimin Iskandar memberikan arahan sekaligus menutup kegiatan yang diikuti sekitar 300 peserta dari unsur pengurus dan pengelola Kopontren se-Jawa Timur, pimpinan pesantren, serta perwakilan pemerintah dan lembaga terkait. Penguatan kapasitas pengurus menjadi salah satu langkah untuk mendorong koperasi pesantren berkembang sebagai kelembagaan ekonomi yang akuntabel, aman, dan dipercaya anggotanya.
Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Daerah Tertentu Kemenko PM, Prof. Dr. rer. nat. Abdul Haris, dalam laporan pelaksanaan kegiatan menekankan bahwa tata kelola Kopontren masih menjadi pekerjaan rumah bersama. Secara nasional, dari 2,3 ribu Kopontren yang tercatat aktif, baru 636 koperasi yang melaporkan Rapat Anggota Tahunan (RAT), padahal 636 koperasi tersebut telah menghimpun 238,15 ribu anggota dan mengelola aset sekitar Rp2,48 triliun.
Berdasarkan hasil inventarisasi data program KP Koperasi 2021–2024, terdapat 602 entri berbasis Nomor Statistik Pesantren (NSP) unik secara nasional. Dari jumlah tersebut, sebanyak 220 entri atau 36,5 persen berada di Jawa Timur, yang tersebar di 32 kabupaten/kota. Sebaran terbesar tercatat di Kabupaten Lumajang sebanyak 27 entri, disusul Pamekasan dan Sampang masing-masing 19 entri.
Data tersebut menjadi pijakan awal untuk memetakan kebutuhan penguatan Kopontren di Jawa Timur. Namun, jumlah entri program belum mencerminkan keseluruhan koperasi pesantren yang berbadan hukum dan aktif. Karena itu, pemutakhiran data, verifikasi legalitas dan kepengurusan, serta identifikasi jenis dan kapasitas usaha menjadi bagian penting dalam menentukan arah pembinaan dan pendampingan yang tepat sasaran.
Selain penguatan kelembagaan, Abdul Haris menyoroti pentingnya akuntabilitas pengelolaan dana anggota melalui pencatatan keuangan yang tertib, pelaporan berkala, dan pengendalian risiko. Pengurus koperasi juga perlu memahami batas perlindungan simpanan, mengingat simpanan di bank dijamin LPS hingga Rp2 miliar per nasabah per bank sepanjang memenuhi ketentuan, sedangkan simpanan anggota di koperasi belum menjadi objek penjaminan LPS.
Melalui kolaborasi dengan LPS, Kemenko PM memperkuat edukasi mengenai pengelolaan dana yang bertanggung jawab, pemanfaatan layanan keuangan formal dan digital, serta kewaspadaan terhadap penawaran investasi dan pinjaman yang tidak berizin. Pemahaman tersebut diperlukan untuk menjaga kepercayaan anggota sekaligus mendukung keberlanjutan usaha koperasi pesantren.
Kegiatan ini juga menghadirkan diskusi panel dalam tiga kelas paralel. Kelas A membahas praktik baik tata kelola dan manajemen koperasi bersama Pondok Pesantren Sunan Drajat Lamongan. Kelas B berfokus pada pelatihan Shopee Affiliate untuk memperkuat kemampuan pemasaran digital pengurus koperasi pesantren. Sementara itu, Kelas C bersama Bank Indonesia Jawa Timur dan LPS membahas digitalisasi sistem pembayaran melalui QRIS, inklusi keuangan, penjaminan simpanan, serta perlindungan dana masyarakat.
Sebagai tindak lanjut, Kemenko PM melalui Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Daerah Tertentu merekap kebutuhan peserta dan catatan isu dari ketiga kelas bersama panitia dan pesantren. Hasil kegiatan menjadi bahan koordinasi untuk penajaman kelas lanjutan bersama mitra teknis, fasilitasi akses program kementerian/lembaga, serta pemantauan hasil pendampingan.
Langkah tersebut sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, khususnya penguatan keterpaduan program pemberdayaan dan peningkatan pendapatan masyarakat.
Melalui sinergi pemerintah, lembaga keuangan, pesantren, dan dunia usaha, penguatan Kopontren diharapkan tidak berhenti pada peningkatan literasi keuangan, tetapi berlanjut pada perbaikan tata kelola, pengembangan unit usaha, perluasan akses pasar dan kemitraan, serta penciptaan peluang ekonomi bagi santri, alumni, dan masyarakat perdesaan.
Post a Comment