Ekonom UGM Soroti Skala Anggaran Makan Bergizi Gratis yang Melonjak Tajam
WARTAJOGJA.ID : Lonjakan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mencapai Rp 335 triliun pada tahun 2026 menjadi sorotan tajam kalangan akademisi.
Lonjakan itu dinilai berpotensi mengakibatkan tekanan kuat terhadap stabilitas fiskal nasional.
Nilai anggaran MBG tersebut mengalami kenaikan yang sangat signifikan dibandingkan alokasi tahun sebelumnya yang berada di angka Rp 75 triliun. Sehingga memunculkan kekhawatiran mengenai ruang gerak APBN untuk sektor produktif lainnya.
"Skala anggaran untuk MBG itu terlalu besar dan kurang sejalan dengan prinsip ekonomi yang mendukung pertumbuhan jangka panjang," ujar ekonom yang juga dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM), Akhmad Akbar Susamto di Yogyakarta, Sabtu 14 Februari 2026.
Menurutnya, program MBG lebih bersifat belanja barang atau konsumsi yang akan habis seketika tanpa meninggalkan aset fisik yang bisa dimanfaatkan secara berkelanjutan. Ini berbeda dengan belanja modal seperti pembangunan jembatan atau sekolah.
"Jadi, kalau kita ingin mendorong pertumbuhan ekonomi, mestinya belanjanya untuk hal-hal yang berkelanjutan," kata dia.
Ia menilai program MBG memang di satu sisi bermanfaat. Namun menurutnya saat ini skala anggarannya sudah terlalu besar. Sehingga perlu desain yang lebih fokus agar tidak membebani fiskal dan bisa tetap mendukung pertumbuhan ekonomi," ujar dia.
Akbar menambahkan bahwa meskipun program MBG diklaim mampu menciptakan lapangan kerja di sektor dapur dan distribusi, efek ekonomi tersebut cenderung terhenti setelah makanan dikonsumsi. Tidak serta merta meningkatkan kapasitas produksi nasional.
Ia menegaskan tidak menolak keberadaan program MBG tersebut. Namun mendorong pemerintah melakukan desain ulang yang lebih ramping dan tepat sasaran. Seperti difokuskan bagi anak-anak di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta keluarga miskin di perkotaan.
Kekhawatiran utama yang muncul ketika anggaran MBG terlalu besar tak lain penyempitan ruang fiskal untuk sektor krusial seperti pendidikan dan infrastruktur akibat dominasi belanja konsumsi dalam postur anggaran negara.
Akbar memperingatkan bahwa setiap kebijakan belanja besar memiliki konsekuensi langsung terhadap defisit anggaran dan pembiayaan utang yang harus dipertanggungjawabkan dalam jangka panjang.
"Yang harus dipikirkan bukan hanya hari ini, tapi lima sampai sepuluh tahun ke depan. Jangan sampai niat baik justru menimbulkan tekanan baru pada ekonomi," kata dia.
Kebijakan fiskal, kata dia, tidak hanya berbicara soal dampak sosial jangka pendek, melainkan juga keberlanjutan ekonomi nasional.
Post a Comment