Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta Setuju MBG Dievaluasi Sekaligus Soroti Ancaman Judol
WARTAJOGJA.ID – Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta, menyatakan sepakat dilakukannya evaluasi dan perbaikan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG), bertepatan dengan momentum satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Meskipun bukan mitra Komisi I, ia mendengar adanya evaluasi berkala yang dilakukan.
Sukamta mengucapkan, "Mudah-mudahan akan menekan jumlah accident yang terjadi," saat menggelar kegiatan di Yogyakarta, Kamis (30/10/2025) sore.
Alumnus UGM yang meraih gelar doktor dari universitas terkenal di Inggris itu membandingkan program MBG dengan program serupa di luar negeri dan mengakui Indonesia memiliki kemampuan yang lebih baik. Ia menjelaskan bahwa keberhasilan menyediakan makanan untuk jutaan orang memerlukan waktu dan proses. Sukamta kemudian menjelaskan, "Ini (MBG) baru satu tahun pertama untuk 40 juta orang. Namanya pekerjaan masif, pasti ada ruang eror. Yang penting harus selalu ada evaluasi dan proses perbaikan."
Ia menilai MBG merupakan program yang sangat baik. Sukamta lalu mengatakan, "Saya kemarin sudah menyarankan ke berbagai pihak dan Badan POM untuk melakukan pengawasan terhadap makanan olahan, proses memasak dan alat memasak."
Judi Online Ancam Kinerja Ekonomi Rakyat
Di bagian lain, Sukamta menyoroti maraknya judi online (judol) dan kekhawatiran bahwa perputaran uang judol dapat mengganggu kinerja program ekonomi Presiden Prabowo Subianto, seperti MBG, Koperasi Desa Merah Putih, dan Sekolah Rakyat. Program-program ini merupakan basik terbawah kebijakan Presiden Prabowo untuk mengangkat ekonomi rakyat bawah.
Sukamta mengungkapkan, "Tahun ini saja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyatakan sampai Rp 1.200 triliun. Angka ini gede sekali, sepertiga APBN."
Anggota legislatif dari PKS ini menyatakan keprihatinan mendalam karena korban judol rata-rata adalah masyarakat menengah ke bawah. Terlebih, PPATK telah melaporkan ribuan penerima bantuan sosial (bansos) di DIY terlibat judol, memicu dilema bagi pemerintah.
Sukamta mengungkapkan, "Satu sisi kita melihat kemampuan orang yang terbatas, BLT dipakai untuk judol rasanya nggak tega. Tapi sisi lain dia punya anak dan istri yang sebetulnya punya hak untuk mendapatkan bantuan."
Meski masalah ini dilematis, Sukamta berharap ada kesadaran dari masyarakat. Sukamta kemudian mengatakan, "Tetapi kita berharap mudah-mudahan yang bersangkutan sadar dan menggunakan bantuan pemerintah secara bijak. Ini sebagai pembelajaran dan evaluasi."
Didampingi Ketua Bidang Komdigi PKS DIY, Fathu Rahman, Sukamta menjelaskan bahwa perputaran kue ekonomi masyarakat menengah ke bawah memiliki batasan. Fathu Rahman tidak memberikan kutipan dalam teks tersebut, namun Sukamta menggarisbawahi dampak judol terhadap perekonomian masyarakat. Sukamta kemudian menandaskan, "Kalau tiba-tiba uang yang beredar itu digerogoti, ini akan mengganggu kesuksesan program Pak Prabowo. Orang atau lembaga apa saja yang bisa memutar sampai ribuan triliun itu bukan lagi disebut sebagai orang kecil."
Post a Comment