DPRD Kota Yogyakarta Desak Pemkot Gandeng Swasta Atasi Sampah, Soroti Soal PAD
WARTAJOGJA.ID: Permasalahan sampah yang kembali tidak optimal menjadi sorotan legislatif. Sehingga, pimpinan dewan pun mendorong agar Pemerintah Kota (Pemkot) bisa memperkuat kerjasama dengan sektor swasta.
Ketua DPRD Kota Yogyakarta Wisnu Sabdono Putro mengatakan, harus ada langkah konkret dari pemerintah dalam upaya penanganan sampah. Pasalnya Kota Jogja kini tengah menghadapi krisis sampah.
Menurut Wisnu, krisis sampah tampak dari banyaknya depo-depo yang saat ini sudah dalam kondisi hampir penuh. Hal tersebut tidak selaras dengan target pemkot yang bisa mengupayakan sampah agar tidak tertahan di depo.
“Sebelumnya pemkot menyampaikan bahwa sampah dari penggrobak langsung diangkut ke truk dan diolah, namun kini masih banyak yang tertahan di depo,” ujar Wisnu saat ditemui di kantornya, Kamis (17/7/2025).
Salah satu yang disarankan, kata Wisnu, adalah sudah saatnya pemkot mulai menggandeng sektor swasta dalam hal pengelolaan sampah. Sebab harus diakui, unit-unit pengelolaan sampah milik Pemkot Jogja juga masih belum mampu untuk menangani produksi sampah harian.
Wisnu menegaskan, dalam masa- masa krisis sampah seperti sekarang juga tidak sepatutnya untuk saling menyalahkan. Namun sudah saatnya bagi semua pihak untuk bekerjasama agar permasalahan sampah bisa teratasi.
“Karena untuk menambah insinerator juga tidak mungkin karena anggaran terbatas, sehingga yang bisa dilakukan hanya bekerja sama dengan swasta,” katanya.
Kalangan legislatif juga mendesak Pemkot Yogyakarta melakukan rangkaian inovasi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Bukan tanpa alasan, efisiensi anggaran yang diperkirakan masih terjadi hingga 2026, membuat pemerintah daerah tidak bisa menggantungkan diri pada dana transfer pusat.
DPRD menyoroti postur anggaran perubahan yang disampaikan oleh eksekutif, di mana terjadi penurunan taget PAD dari semula Rp1 triliun menjadi Rp936 miliar.
Penurunan paling tinggi terjadi pada sektor retribusi daerah dari Rp80,9 miliar menjadi Rp73,24 miliar, kemudian sektor pajak daerah dari Rp719,7 miliar menjadi Rp 656,9 miliar.
Wakil Ketua DPRD Kota Yogyakarta, Sinarbiyat Nujanat, menambahkan eksekutif seharusnya mulai melirik potensi-potensi yang bisa dimanfaatkan untuk mengatrol PAD.
Dengan begitu, target pembangunan daerah yang dicanangkan Pemkot Yogyakarta bisa berjalan sesuai rencana tanpa terbebani kemungkinan efisiensi.
"Makanya, iklim investasi harus dijaga betul. Semakin banyak investasi yang tumbuh di kota ini, ekonomi daerah bisa semakin stabil," tegasnya.
"Tapi, yang terjadi, dalam postur APBD perubahan, pajak hotel dan restoran malah turun. Padahal, dua itu menjadi sektor PAD andalan," urai Sinar.
Di samping itu, beberapa sektor belanja daerah layaknya untuk upaya pengelolaan sampah, masih bisa ditekan dengan melibatkan peran swasta.
Menurutnya, skema tersebut cenderung lebih masuk akal dan menguntungkan dibanding menggelontorkan APBD Kota Yogyakarta secara penuh.
"Ada peluang investasi di sana. Lagipula, Pemkot menyadari juga, untuk meng-cover 100 persen limbah dengan pengadaan tambahan mesin-mesin insinerator itu tidak akan sanggup," cetusnya.
Wakil Ketua II DPRD Kota Yogyakarta, Triyono Hari Kuncoro, menyatakan eksekutif tidak boleh menggantungkan diri pada dana transfer dari pemerintah pusat.
Pasalnya, ketika efisiensi anggaran kembali ditetapkan pada 2026 nanti, Pemkot Yogyakarta bakal kelabakan menghadapi beragam dinamikanya.
"Di perubahan banyak yang kita soroti adalah tentang pendapatan. Kita tidak bisa selalu mengandalkan transfer pusat, karena efisiensi bisa jadi sampai 2026," cetusnya.
Ia menyebut, salah satu kerepotan paling utama adalah untuk menutup anggaran belanja pegawai yang cenderung tinggi dan mencakup hal-hal bersifat rutin.
Dalam berbagai kesempatan, pihaknya pun menyampaikan, maksimalisasi pendapatan menjadi sesuatu yang penting, agar Pemkot Yogyakarta memilki skenario untuk meningkatkan PAD.
"Kita beberapa kali minta kajian tentang potensi pendapatan. Misalnya, siapa wajib pajak yang rendet, supaya bisa dikejar. Sehingga, ketika ada guncangan hubungan keuangan pusat-daerah, pengaruhnya tidak terlalu besar," pungkasnya.
Post a Comment