Jadi Instrumen Utama Fiskal, Kinerja APBN di DIY hingga Akhir April 2025 Tetap Solid dan Terjaga
WARTAJOGJA.ID – Kinerja APBN 2025 menjadi pijakan untuk menapaki 2026. Meskipun tahun ini masih menjadi masa transisi pemerintahan dan ditambah tekanan global yang terus menerpa, APBN 2025 tetap berfungsi secara optimal. Saat ini, APBN tetap menjadi instrumen penting untuk menjaga perekonomian nasional maupun regional. Di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), pertumbuhan ekonomi mencapai di atas 5%, tepatnya 5,11% yoy.
Realisasi Belanja Negara di DIY pada akhir April 2025 mencapai Rp5,95 triliun yang didorong oleh Belanja Pemerintah Pusat Rp2,52 triliun dan Transfer Ke Daerah (TKD) Rp3,43 triliun. Di dalam Belanja TKD, terdapat pertumbuhan kinerja penyaluran sebesar 14,88% yang ditopang oleh kenaikan realisasi penyaluran pada DAU dan DAK Non Fisik.
Sedangkan Pendapatan Negara sampai dengan April 2025 mencapai Rp3,12 triliun atau 29,93% dari target. Penerimaan pajak sampai dengan 30 April 2025 understated sebesar Rp17,73 miliar (deviasi 12,04%) disebabkan adanya pengalihan penerimaan pajak Wajib Pajak cabang ke pusat mulai Januari 2025. Penerimaan bea cukai sampai dengan 30 April 2025 overstated sebesar Rp16,47 miliar (deviasi 24,08%) yang disebabkan penurunan penerimaan cukai khususnya Cukai Hasil Tembakau akibat jumlah produksi sigaret yang menurun.
Sementara itu, Penerimaan PNBP sampai dengan 30 April 2025 overstated sebesar Rp40,55 miliar (deviasi 16,57%) disebabkan oleh deviasi pada Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit, Pendidikan, dan Jasa Kepolisian turut disebabkan banyaknya hari libur di bulan April 2025 yang berpengaruh terhadap permintaan jasa pada satuan kerja.
Manfaat langsung Belanja Pemerintah Pusat (BPP) yang dapat dirasakan oleh masyarakat DIY berupa Bantuan Sosial antara lain Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang terealisasi Rp113,78 miliar untuk 189.641 peserta terkonfirmasi; Program Keluarga Harapan (PKH) terealisasi Rp82,89 miliar untuk 105.486 peserta terkonfirmasi; dan Yatim Atensi (YAPI) terealisasi Rp3,16 miliar untuk 7.907 peserta terkonfirmasi sampai dengan akhir April 2025.
Bantuan Pendidikan antara lain Progam Penerima BOS (Kemenag) yang teralisasi Rp5,81 miliar untuk 6.096 penerima. Sedangkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) telah terealisasi Rp1,539 triliun untuk 29.812 debitur. Penyaluran tertinggi KUR terdapat pada Kabupaten Sleman sebesar Rp504,23 miliar yang disalurkan kepada 8.670 debitur. Perdagangan Besar dan Eceran menjadi sektor terbanyak yang menerima penyaluran yaitu mencapai Rp584,64 miliar dan telah disalurkan kepada 10.160 debitur.
APBN tahun 2025 juga memberikan dukungan fiskal di wilayah DIY sesuai arah kebijakan yang ditujukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkualitas dan berkelanjutan, antara lain melalui alokasi anggaran di sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, prioritas peningkatan ketahanan pangan, pengendalian inflasi, penghapusan kemiskinan, penurunan prevelensi stunting serta penguatan daya saing dan usaha.
Untuk sektor Ketahanan Pangan, alokasi belanja pemerintah melalui BPP sebesar Rp73,26 miliar; dari TKD berupa alokasi DAK Non Fisik Rp14,79 miliar; dan Dana Desa dengan alokasi Rp116,53 miliar. Alokasi BPP dari pemerintah untuk infrastruktur mencapai Rp1,74 triliun dan dukungan dari TKD berupa DAK Fisik melalui Infrastruktur Publik Daerah Rp177,63 miliar.
Di Bidang Kesehatan, dukungan pemerintah melalui BPP teralokasi Rp1,91 triliun; dari TKD berupa DAU Bidang Kesehatan dengan alokasi Rp112,79 miliar; DAK Fisik Bidang Kesehatan Rp78,25 miliar; dan DAK Non Fisik dengan alokasi Rp162,02 miliar. Sedangkan dukungan BPP untuk Bidang Pendidikan sebesar Rp809,17 miliar serta dukungan melalui TKD dengan rincian DAU
Bidang Pendidikan sebesar Rp242,25 miliar; DAK Fisik Bidang Pendidikan Rp15,80 miliar; dan DAK Non Fisik Rp1,78 triliun.
Pemerintah juga memberikan dukungan dalam pengendalian inflasi, penghapusan kemiskinan serta penurunan prevalensi stunting. Dukungan untuk pengendalian inflasi dialokasikan pemerintah pada BPP sebesar Rp6,33 miliar dan melalui TKD (DAK Fisik) sebesar Rp177,63 miliar. Sedangkan dalam upaya penurunan prevalensi stunting, pemerintah mengalokasikan melalui BPP sebesar Rp3,33 miliar dan melalui TKD (DAK Fisik) sebesar Rp385,69 miliar.
Terkait penanggulangan kemiskinan, dukungan diberikan untuk penghapusan kemiskinan dengan mengalokasikan Rp24,98 miliar melalui BPP dan melalui TKD DAK Fisik sebesar Rp31,37 miliar; DAK Non Fisik sebesar Rp14,79 miliar serta Dana Desa sebesar Rp36,11 miliar. Dukungan terhadap upaya penurunan prevelensi stunting melalui BPP Rp3,33 miliar; TKD DAK Fisik Rp40,29 miliar, DAK Non Fisik Rp243,43 miliar; dan Dana Desa Rp86,64 miliar.
Kinerja APBN hingga 30 April 2025 tetap solid dan terjaga. Pemerintah menegaskan komitmen untuk menjadikan APBN sebagai instrumen fiskal utama dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif, memperkuat ketahanan nasional, dan mewujudkan visi Indonesia Maju 2045.
Post a Comment