Diduga Ada Money Politic, AHY Didesak Turun Tangani Polemik Musda Demokrat Yogya
 |
| Konferensi Pers terkait polemik Musda IV Demokrat DIY Sabtu (26/3) |
WARTAJOGJA.ID : Sejumlah pengurus Partai Demokrat Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) ramai ramai meminta Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) turun langsung menyelidiki kejanggalan Musyawarah Daerah (Musda) Partai Demokrat DIY yang berlangsung 6 Januari 2022 lalu.
"Ada dugaan money politic dalam musda itu, melihat kejanggalan proses proses yang berlangsung, meski sangat sulit membuktikan," kata kader senior Demokrat DIY yang juga pelaksana tugas DPC Demokrat Kabupaten Kulonprogo, Putut Wiryawan Sabtu 26 Maret 2022.
Putut yang didampingi pelaksana tugas Ketua DPC Demokrat Kabupaten Sleman Freeda Musthikasari itu mengatakan proses musda DIY itu memiliki tiga cacat prosedur merujuk aturan organisasi.
"Pertama dalam musda itu tiba tiba muncul nama calon ketua baru yakni Erlia Risti, nama ini baru muncul pagi hari sebelum pelaksanaan musda digelar," kata Putut yang juga loyalis AHY itu.
Erlia ini yang kemudian terpilih sebagai ketua DPD Demokrat DIY untuk periode 2022-2027 meski belum resmi dilantik.
Cacat prosedur kedua, dalam musda itu tiba tiba terjadi pencoretan bakal calon ketua yang juga kader Demokrat, Freeda Musthikasari.
Padahal, Freeda sudah resmi mendaftar sebagai calon ketua ke DPP Demokrat di Jakarta pada 9 Desember 2021. Namun dalam musda, calon yang dimunculkan tak ada namanya melainkan hanya Erlia Risti dan Gonang Djuliastono.
"Dalam AD/ART partai sudah jelas mengatur, penjaringan bakal calon ketua DPD maksimal tujuh hari sebelum musda digelar. Pencoretan salah satu kader ini tidak dilakukan secara transparan dan akuntabel," kata dia.
Adapun cacat musda yang ketiga, proses pemilihan ketua tidak dilakukan dengan pemungutan suara.
“Jadi sampai berakhirnya musda kami para pemilik suara tidak tahu calon calon yang bertarung ini masing masing mengantongi berapa suara, tiba tiba sudah ada pemenang yang menjadi ketua terpilih," kata dia.
Putut menuturkan dugaan adanya permainan yang membuat musda itu cacat prosedur mengarah pada sejumlah oknum dari DPP yang dikirim AHY untuk memimpin musda itu. Saat musda berlangsung, perwakilan DPP yang hadir antara lain seperti Ketua Badan Pembina Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (BPOKK) DPP Partai Demokrat Herman Khaeron yang memimpin jalannya musda.
"Jika proses tidak demokratis dalam Partai Demokrat ini dibiarkan, bisa mengganggu soliditas partai yang sedang bersiap menyongsong Pemilu 2024, kader di bawah bisa tak percaya lagi," kata dia.
Ketua Pelaksana Tugas DPC Demokrat Kabupaten Sleman Yogyakarta Freeda Musthikasari mengatakan cukup kaget karena pada dini hari sesaat sebelum musda digelar namanya tiba tiba hilang alias dicoret tanpa pemberitahuan.
“Tanpa ada berita acara yang semestinya dilakukan oleh tim penjaringan atau kepanitiaan, nama saya tiba tiba hilang karena digugurkan," kata dia.
Freeda pun sudah menyampaikan surat ke Mahkamah Partai Demokrat untuk menjelaskan situasi yang terjadi dan dikirimkan pada 15 Januari silam.
“Tapi sampai sekarang belum ada tanggapan resmi atas surat itu," kata dia.
Ketua DPD Demokrat DIY terpilih hasil musda Erlia Risti membantah adanya tudingan politik uang dalam musda itu.
"Saya sudah jadi kader yang ikut membesarkan Demokrat DIY sejak 2009, buat apa politik uang? Kami hanya tunduk pada aturan partai dengan segala konsekuensinya," kata Erlia.
Erlia mengatakan perhelatan musda itu pun disaksikan dan dipimpin langsung Badan Pembina Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan DPP Partai Demokrat.
"Jadi musda itu sudah berjalan sesuai aturan partai," kata dia.(Cak/Rls)
Post a Comment