Media Sosial: Sarana Sopan Dirjen Pajak Ingetin Raffi Ahmad untuk Bayar Pajak
Purbalingga: Laju berkembangnya teknologi digital di Indonesia satu dasawarsa terakhir telah mengubah segala perilaku masyarakat di keseharian hidupnya. Begitu juga pemerintah dalam menjalankan segala moda pemerintahan. Tak terkecuali Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Meski ditarget mengejar wajib pajak sebagai pemasukan utama, DJP tak ragu menggunakan media sosial sebagai salah satu sarana ”mengincar” sasaran pajaknya. Cuma, dalam eksekusinya, kesopanan tetap dijaga oleh DJP.
Belum lama, riuh konten twitter Radityadika saat ngetwit dengan foto bersama Raffi Ahmad, artis dan Youtuber kondang dengan caption: ”Saat maen ke rumah Raffi dipamerin mobil barunya @Koenige, yang ternyata lebih mahal dari Lamborgini, bahkan Roll Royce… @radityadika”. Dan ternyata, yang koment pertama justru DJP #Pajak Kita Untuk Kita# dengan pesan santai tapi ngejutin Raffi, karena tidak dia duga, bunyinya: ”Mas Dika tolong bilang Bang Raffi, kalau ada penambahan harta di tahun berjalan, tolong masukkan ke SPT tahun berjalan yaaa…,” cerita Lisa Esti Puji Hartanti, dosen Komunikasi Unika Atma Jaya, Jakarta, saat berbicara dalam Webinar Literasi Digital yang digelar Kementerian Kominfo untuk warga Kabupaten Purbalingga, 22 Oktober 2021 .
Memang efektif teguran sopan di medsos, yang langsung direspon positif Raffi dengan segera memenuhi kewajibannya. ”Begitu juga di kesempatan lain, saat ada karyawan baru posting gaji barunya yang Rp 8 juta sebulan di Instagram, DJP samperin dengan sopan, ’Ini mbak, tips ngitung PPh buat karyawan bergaji 8 juta sebulan. Tapi kalau mbak karyawan perusahaan, sudah dipotong ke perusahaan kok PPh-nya. Ikutin saja ya,” urai Lisa lebih jauh.
Banyak lembaga pemerintah makin cakap digital dengan memanfaatkan potensi ruang digital, dan tampil di beragam platform digital untuk menyampaikan pesan dan anjuran positif. Intinya, medsos kini menjadi sarana efektif untuk menyampaikan program dan aktivitas kegiatan pemerintah. BMKG, TNI Angkatan Darat, dan hampir semua lembaga pemerintah mempunyai akun atau website khusus untuk berkomunikasi dengan publik.
”Ini meningkatkan citra positif layanan publik yang menjadi lebih baik dan efektif, juga meningkatkan partisipasi publik pada program dan kegiatan pemerintah. Jadi, fungsi medsos di ruang digital, kalau dimanfaatkan secara positif, jelas sangat berdampak luas dan berpengaruh. Lebih banyak yang akses dan bisa direspon lebih cepat. Ini kelebihan teknologi digital dalam menyosialisasikan program pemerintah,” papar Lisa.
Dalam webinar bertema ”Optimalisasi Media Sosial Guna Menyosialisasikan Program Pemerintah” yang diikuti ratusan peserta secara daring dari seantero Purbalingga, Lisa tak hadir sendiri. Ditemani moderator Nabila Nadjib dan Fadhil Achyari (runner up L-Man of The Years 2020) sebagai key opinion leader, webinar yang dibuka Gubernur Jateng Ganjar Pranowo itu juga menampilkan tiga pembicara lain. Yakni, Sri Dadi, Plt. Kepala Dinas Kominfo Kab. Purbalingga; Heru Tri Cahyono, Ketua DPC GMNI Purbalingga; dan Kokok Herdhianto Dirgantoro, founder dan CEO Opal Communication.
Selain fungsi positifnya, website lembaga pemerintah kini memang makin sering diserang hancker untuk melakukan kejahatan. Paling sering dicari logonya untuk menipu atau kadang di-hacked kelompok radikal guna membagikan ajaran seolah ajaran dari Kemenag atau bank yang sedang membagikan hadiah resmi.
”Nah, andai kita disasar, cermati: kalau untuk mendapatkan hadiah itu mensyaratkan kita mengisi form digital yang arahnya ke permintaan data pribadi, segera hapus dan denial saja. Jangan lagi sembarang klik, karena dipastikan Anda akan jadi korban. Yakinlah, tak ada makan siang gratis. Jadi, monggo, tetap kritis dan bijak saat berinteraksi di ruang digital,” pesan pamungkas Heru Tri Cahyono, ketua DPC GMNI Purbalingga. (*)
Post a Comment