Ketua KPK : Tindak Tegas Pelaku Penyalahgunaan Regulasi
WARTAJOGJA.ID : Ketua KPK RI Firli Bahuri menyatakan pihaknya akan melakukan pemberantasan korupsi di bidang bisnis yang terkait tata niaga dan perizinan, korupsi terkait penegakan hukum dan reformasi birokrasi, korupsi terkait politik, korupsi terkait pelayanan publik, dan korupsi terkait sumber daya alam.
Untuk itu, tiga hal yang diupayakan untuk mencegah praktik korupsi adalah pendidikan masyarakat, pencegahan korupsi, dan penindakan tegas dan terukur sesuai ketentuan UU.
Firli menegaskan, “Tidak ada alasan untuk menunda-nunda aksi pencegahan korupsi dalam upaya pemberantasan korupsi. Jangan menebar ketakutan dan jangan menggigit yang tidak bersalah. Kalau ada yang masih membandel atau ada yang tetap korupsi, ada mens rea, maka silakan digigit dengan keras, uang negara harus diselamatkan.” Kata Firli di Yogyakarta 26 Agustus 2020.
Presiden RI, Joko Widodo sebelumnya menyampaikan beberapa poin yang harus dijadikan perhatian dalam upaya pencegahan korupsi. Pencegahan dapat dilakukan dengan melakukan aksi penindakan yang tegas terhadap pelaku korupsi tanpa pandang bulu.
“Momentum krisis kesehatan dan krisis ekonomi akibat pandemi Covid-19 ini merupakan momentum tepat untuk kita berbenah secara komprehensif. Kita harus membangun tata kelola pemerintahan yang baik, cepat, produktif, efisien, dan di saat yang sama juga harus akuntabel dan bebas dari korupsi,” ujar Jokowi.
Selain itu, Jokowi juga mengutarakan bahwa pemerintah sedang memulai sebuah tradisi yakni menerbitkan omnibus law. Jokowi berujar, “Ini adalah satu undang-undang selaras yang memberikan kepastian hukum, mendorong kecepatan kerja dan inovasi, akuntabel, dan bebas korupsi. Kita akan terus melakukan sinkronisasi kebijakan ini secara berkelanjutan. Jika Bapak dan Ibu menemukan yang peraturan tidak sinkron, silakan dilaporkan.”
Jokowi menegaskan bahwa jangan pernah memanfaatkan hukum yang belum sinkron ini untuk menakut-nakuti eksekutif, pengusaha, dan masyarakat. “Penyalahgunaan regulasi untuk menakuti akan membahayakan agenda pembangunan nasional. Yang seharusnya bisa kerjakan secara cepat, menjadi lambat karena adanya ketakutan-ketakutan itu. Saya tidak akan memberikan toleransi yang melakukan pelanggaran ini,” tegasnya.
Hal lain yang harus menjadi prioritas adalah penyederhaan birokrasi. Menurut Jokowi, “Organisasi birokrasi yang terlalu banyak jenjang dan divisi harus disederhanakan. Eselonisasi harus kita sederhanakan tanpa mengurangi pendapatan penghasilan dari para birokrat. Terlalu banyak eselon akan semakin memperpanjang birokrasi, memecah anggaran dan unit kecil yang semakin susah pengawasannya. Anggaran akan habis hanya untuk rutinitas saja, padahal anggaran harusnya digunakan untuk program strategis yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.” (Nas/Ben)
Post a Comment