Ketua PP DIY Soroti Agenda Terselubung RUU HIP

warta jogja June 22, 2020 0

Ketua Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) Pemuda Pancasila DIY, R Faried Jayen Soepardjan (istimewa)

WARTAJOGJA.ID : Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) yang resmi ditetapkan menjadi RUU inisiatif DPR RI lewat paripurna Selasa (12/6) silam terus menjadi polemik di masyarakat.

Sejumlah pemicu RUU itu  antar lain karena terdapat muatan trisila, yaitu sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, serta ketuhanan yang berkebudayaan, dan ekasila, yaitu gotong royong.

Namun paling mendasar yang menjadikan RUU HIP penuh kontroversi karena tidak menyertakan Tap MPRS tentang pembubaran organisasi PKI dalam konsideran 'mengingat' di draf RUU tersebut.

Tokoh yang juga Ketua Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) Pemuda Pancasila DIY, R Faried Jayen Soepardjan, memaparkan, dari analisa pihaknya, ia lebih mencurigai adanya ‘hidden agenda’ atau agenda terselubung sekelompok elit hingga getol ingin mengegolkan RUU itu.

“Kami dari awal RUU itu digulirkan sudah menolak, namun yang membuat kami curiga, sebenarnya apa yang sedang dimainkan dibalik RUU itu? Kami rasa ada sesuatu lebih krusial yang ingin dicapai dibalik RUU yang memicu perpecahan bangsa itu,” ujar Faried Senin 22 Juni 2020.

Suami dari Yuni Astuti, wanita yang sempat menghebohkan publik karena bagi-bagi uang di jalanan itu mengatakan, pihaknya mengkhawatirkan banyak hal ketika polemik atas RUU itu lama-lama menjurus pada disintegrasi bangsa ketika dibiarkan.

Jika kondisi di tingkat grass root sudah terbelah, menurutnya berpotensi membahayakan dan merong-rong tingkat kekuasaan lebih tinggi.

“Kelompok yang memainkan RUU ini mungkin paham, ketika ideologi bangsa, Pancasila, diotak-atik, itu akan memicu polemik di masyarakat dan itu mungkin kondisi yang diharapkan mereka demi mencapai tujuannya,” ujar Faried.

Sehingga pihaknya meminta polemik ini dihentikan. Jangan sampai menjadi alat atau kendaraan segelintir elit memainkan kepentingan yang bisa memicu perpecahan.

“Wong Pancasila sebagai pedoman bangsa kan sudah sangat jelas. Tidak bisa diotak-atik. Titik,” ujarnya.

Pancasila menurutnya sudah final sebagai pedoman bangsa dan negara ini. “Pakemnya sudah ada dan melekat, kenapa penjabarannya harus memakai undang-undang,” ujarnya.

Faried mengatakan, ia dan organisasi masyarakat yang dipimpinnya di wilayah DIY itu jelas tetap menjadi salah satu ujung tombak penjaga Pancasila demi persatuan dan kesatuan bangsa. 

Para kader dan anggota Pemuda Pancasila pun dituntut berpikir kritis dan cerdas menyikapi situasi yang terjadi sekarang ini. Jangan sampai ditunggangi untuk kepentingan yang tidak diketahui juntrungannya.

Terlepas dari polemik yang muncul, Faried menilai RUU itu terlahir dari ranah legislatif.

“Daripada otak-atik Pancasila, wakil rakyat lebih baik membahas kesejahteraan rakyat yang lebih urgent,” ujarnya sembari mengapresiasi sikap tegas Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI sebagai perwakilan masyarakat di daerah yang memutuskan menolak RUU HIP itu.

(Cak/Rls)