Sleman Dalane Alus lan Padang: Komitmen Infrastruktur dan Penerangan Publik
WARTAJOGJA.ID : Pemerintah Kabupaten Sleman melalui Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman bersama Dinas Perhubungan terus menggenjot percepatan pembangunan infrastruktur.
Komitmen ini demi mewujudkan kenyamanan masyarakat yang sejalan dengan dinamika mobilitas modern, termasuk mengantisipasi berbagai penyesuaian aktivitas kerja seperti kebijakan sistem bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH) yang sering kali digagas pimpinan wilayah guna efisiensi tata kelola publik.
Fokus penataan tersebut dikemas dalam konferensi pers bertema Sleman Dalane Alus lan Padang yang dihelat pada Selasa, 13 Oktober 2026, dengan menghadirkan narasumber Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Sukarmin, ST, M.T. yang memaparkan materi penanganan jalan 2026 serta Kepala Dinas Perhubungan Heri Kuntadi, A.P, M.T. yang mengupas tuntas program penerangan jalan.
Dalam pemaparannya, Sukarmin, ST, M.T. menyampaikan bahwa realisasi penanganan jalan tahun 2025 didukung oleh Anggaran Bina Marga senilai Rp 42.696.719.101,00 yang mencakup peningkatan jalan sepanjang 3,159 kilometer, pemeliharaan berkala atau rehabilitasi jalan sepanjang 3,20 kilometer, pemeliharaan rutin jalan sejauh 350 kilometer, penggantian 4 jembatan, serta pemeliharaan rutin pada 50 jembatan. Selain itu, terdapat pula realisasi penanganan jalan melalui APBN atau Inpres Jalan Daerah (IJD) tahun 2025 yang meliputi ruas Jalan Wadas-Turi sepanjang 2,40 kilometer dengan alokasi anggaran Rp 10.098.986.000,00 serta ruas Jalan Kalasan-Sumber sepanjang 4,153 kilometer dengan anggaran sebesar Rp 14.483.725.355,00.
Memasuki tahun 2026, anggaran Bina Marga melonjak signifikan menjadi Rp 108.880.364.095,00 yang dialokasikan untuk peningkatan jalan sepanjang 12,80 kilometer, pemeliharaan berkala atau rehabilitasi jalan sepanjang 14,65 kilometer, pemeliharaan rutin jalan sepanjang 460 kilometer, penggantian 3 jembatan meliputi Jembatan Tumut, Jembatan Nyamplung, dan Jembatan Pagerjurang beserta 14 gorong-gorong, serta pemeliharaan rutin jembatan dan gorong-gorong sejumlah 50 buah. Seluruh kegiatan penyelenggaraan jalan kabupaten dan kota tersebut dijalankan secara terstruktur melalui Bidang Bina Marga DPUPKP Kabupaten Sleman yang dibagi ke dalam beberapa tim kerja khusus. Tim Kerja Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan mengelola sub kegiatan survei kondisi jalan dan jembatan senilai Rp 818.080.000,00, penyusunan rencana, kebijakan, strategi, dan teknis pengembangan jaringan jalan serta perencanaan teknis senilai Rp 978.600.000,00, serta pengelolaan leger jalan sebesar Rp 361.110.500,00. Sementara itu, Tim Kerja Pembangunan Jalan dan Jembatan mengelola sub kegiatan pembangunan jalan sebesar Rp 47.039.589.700,00 untuk panjang 10,90 kilometer serta sub kegiatan penggantian jembatan senilai Rp 4.409.150.885,00 untuk 2 jembatan dan 11 gorong-gorong.
Lebih lanjut, Sukarmin, ST, M.T. menegaskan bahwa Tim Kerja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan juga mengoptimalkan sub kegiatan pemeliharaan berkala jalan sebesar Rp 26.828.387.280,00 untuk 14,65 kilometer, pemeliharaan rutin jalan sebesar Rp 26.808.479.380,00 untuk 460 kilometer, pemeliharaan rutin jembatan sebesar Rp 1.191.272.120,00 untuk 50 jembatan dan gorong-gorong, serta rehabilitasi jembatan sebesar Rp 2.056.227.180,00 untuk 2 groundseal jembatan. Dalam hal teknis operasional lapangan, pemeliharaan rutin jalan dan jembatan didukung oleh kapasitas produksi Asphalt Mixing Plant (AMP) 500 yang menghasilkan sekitar 25 hingga 27 ton campuran aspal panas per hari atau setara dengan 50 sampai 60 batch dengan kapasitas setiap batch antara 370 hingga 450 kilogram, serta AMP 800 yang mampu memproduksi sekitar 40 hingga 45 ton campuran aspal panas per hari dengan kapasitas 50 sampai 60 batch di mana setiap batch berbobot 700 hingga 750 kilogram. Pelaksanaan pemeliharaan di lapangan dilakukan dengan cara dihampar secara manual oleh tenaga lapangan untuk pekerjaan preventif, sementara penggunaan alat finisher diterapkan pada pemeliharaan yang membutuhkan overlay di beberapa titik kerusakan. Pemeliharaan jembatan dan gorong-gorong dilaksanakan menggunakan campuran beton atau box culvert sesuai kebutuhan di lapangan, ditambah dengan kegiatan pembersihan serta pengecatan ulang jembatan, serta perbaikan bangunan pelengkap jalan seperti kerusakan talud jalan, kerusakan bahu jalan beton, pembersihan bahu jalan, dan saluran drainase pada ruas jalan kabupaten.
Sisi terang wilayah Sleman juga menjadi sorotan utama melalui pemaparan Heri Kuntadi, A.P, M.T. selaku Kepala Dinas Perhubungan yang menjelaskan berbagai upaya strategis untuk mewujudkan program Dalane Padang dengan membangun baru serta memelihara fasilitas yang sudah terbangun, baik berupa Alat Penerangan Jalan ruas jalan maupun Alat Penerangan Jalan permukiman. Berdasarkan data kondisi lapangan hingga tahun 2026, kebutuhan APJ untuk ruas jalan kabupaten mencapai kurang lebih 18.341 unit, di mana yang sudah terbangun sebanyak 9.020 unit atau sekitar 49,18 persen sehingga masih terdapat kekurangan sekitar 9.321 unit. Jika ditambah dengan kekurangan APJ untuk ruas jalan nasional sebanyak kurang lebih 572 unit dan jalan provinsi sebanyak kurang lebih 873 unit, maka total kekurangan APJ secara keseluruhan mencapai kurang lebih 10.766 unit. Sementara itu, kebutuhan APJ permukiman diperkirakan dengan asumsi kebutuhan 20 lampu per RT sehingga total kebutuhan mencapai 7.548 RT dikalikan 20 lampu yang menghasilkan angka 150.960 unit. Dengan perkiraan ketersediaan lampu yang berasal dari swadaya masyarakat ditambah fasilitas yang dibangun oleh pemerintah sebanyak kurang lebih 78.000 lampu, maka masih terdapat kekurangan sekitar 72.960 unit APJ permukiman.
Untuk menutupi kekurangan tersebut dan menjalankan pemeliharaan berkala, pemerintah telah mengalokasikan anggaran yang menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun. Perbandingan anggaran tahun 2025 hingga 2027 mencatat sektor pembangunan sebesar Rp 19,1 miliar pada tahun 2025, naik menjadi Rp 21,6 miliar pada tahun 2026, dan direncanakan mencapai Rp 30,6 miliar pada tahun 2027, sedangkan anggaran pemeliharaan tercatat sebesar Rp 1,9 miliar pada tahun 2025, meningkat menjadi Rp 6,7 miliar pada tahun 2026, dan dialokasikan sebesar Rp 7,8 miliar pada tahun 2027. Pada tahun 2026, progres penambahan APJ permukiman mencatatkan pembangunan sebanyak 3.952 titik, meningkat drastis dari tahun 2025 yang hanya mencakup 1.996 titik, disertai kegiatan pemeliharaan lampu dengan total anggaran Rp 6,7 miliar. Selanjutnya pada tahun 2027, pemerintah merencanakan pembangunan APJ ruas jalan sebanyak 444 unit, APJ permukiman sebanyak 3.437 unit, serta pemeliharaan APJ dengan anggaran sebesar Rp 7,8 miliar di mana anggaran pemeliharaan tersebut didominasi oleh pembelian lampu jenis LED guna menggantikan lampu yang mati serta lampu non-LED yang sudah usang.
Upaya pemeliharaan lampu secara operasional dilaksanakan melalui kegiatan penggantian lampu, perbaikan jaringan, perbaikan komponen, serta perbaikan tiang yang rusak, yang dikerjakan dari hari Senin hingga Minggu oleh empat tim terjadwal di mana tiga tim bertugas pada shift pagi sampai siang dan satu tim bertugas pada sore sampai malam hari, sementara khusus hari Minggu hanya dijadwalkan satu tim dari pagi sampai siang. Seluruh giat perbaikan dan pemeliharaan tersebut dilakukan baik untuk menindaklanjuti aduan masyarakat maupun hasil monitoring rutin. Guna memberikan pelayanan terbaik, telah ditetapkan standar pelayanan penanganan perbaikan APJ di mana prioritas utama diberikan pada perbaikan kerusakan dengan tingkat bahaya tinggi seperti kabel putus, tiang roboh, atau tiang nyetrum, serta perbaikan APJ pada ruas jalan dengan tingkat kecelakaan tinggi dan potensi tindak kriminalitas. Prioritas lainnya juga difokuskan pada jalur evakuasi bencana serta jalur utama aktivitas ekonomi dan pemerintahan, di mana tercatat selama tahun 2026 hingga bulan September telah dilaksanakan perbaikan pada sejumlah 3.053 titik.
Penentuan titik lokasi pembangunan APJ baru didasarkan pada kolaborasi antara data hasil survei atau pendataan di lapangan dan usulan langsung dari masyarakat. Guna mempermudah akses data dan pemetaan titik lokasi, saat ini sedang dibangun pemetaan geospasial APJ melalui sistem aplikasi digital agar pemerataan pembangunan dapat tercapai secara maksimal terutama pada ruas jalan yang masih menyisakan banyak area gelap atau blank spot yang berpotensi memicu kecelakaan lalu lintas maupun tindak kriminalitas.
Bagi masyarakat yang ingin menyampaikan laporan atau aduan terkait perbaikan APJ, Dinas Perhubungan menyediakan layanan melalui Hotline Dishub, platform Lapor Sleman, serta berbagai saluran media sosial resmi, dengan imbauan agar setiap laporan dilengkapi dengan informasi berbagi lokasi atau share location serta foto kondisi kerusakan demi mempercepat respons dan efisiensi petugas di lapangan.
Post a Comment