Soroti Isu Ketahanan Pangan, Ratusan Mahasiswa Lintas Kampus Di Jawa Ikuti Forum Rembuk Pangan di Yogya
WARTAJOGJA.ID : Menanggapi ancaman krisis pangan dan dinamika kebijakan nasional, Rembuk Pemuda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta menggelar Forum Lintas Sektor untuk Ketahanan Pangan dan Gizi Indonesia bertema "Rembuk Pangan" di Sleman, Yogyakarta, Rabu- Kamis, 9–10 September 2026)
Forum yang diikuti 170 peserta terkurasi itu mempertemukan kalangan mahasiswa, pelaku UMKM, akademisi, peneliti, hingga komunitas pertanian dari berbagai daerah. Baik Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.
Sejumlah mahasiswa perguruan tinggi yang turut dalam agenda itu antara lain UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, UGM, UNY, Universitas Diponegoro (Undip), Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Universitas Brawijaya, UPY, UMS, UNS, hingga Universitas Muhammadiyah Malang (UMM).
Kehadiran lintas elemen tersebut untuk membahas dan merumuskan usulan kritis dan konstruktif berbasis policy brief yang akan diserahkan kepada pemangku kebijakan, termasuk Kementerian Pertanian dan Badan Gizi Nasional (BGN). Para peserta juga menggelar deklarasi bersama untuk menjaga keberlanjutan ketahanan pangan di Tanah Air.
Koordinator Rembuk Pemuda DIY, Ahmad Makarim Pramudita, menjelaskan bahwa ketahanan pangan merupakan pilar mendasar yang harus diwaspadai bersama oleh seluruh lapisan masyarakat demi mencegah krisis multidimensi di masa depan.
"Kementerian Pertanian pernah menyatakan bahwa Indonesia dapat bertahan dari krisis sebesar apa pun, berilmu sebesar apa pun, kecuali yang namanya krisis pangan. Ini yang kemudian menjadi concern kita pada saat ini, mengapa pangan menjadi hal yang penting untuk sama-sama kita perhatikan," kata Pram, sapaan Ahmad Makarim Pramudita, di sela kegiatan itu, Kamis (10/9).
Ia menegaskan, forum ini bertujuan memecah sekat-sekat organisasi kepemudaan serta menghadirkan ruang kolaborasi yang inklusif.
Menurutnya, spektrum latar belakang peserta yang luas dari wilayah DIY maupun luar Jawa dapat menjadi modal kuat dalam menghasilkan masukan efektif terhadap arah kebijakan strategis pemerintah.
"Jadi, kita berdiri di sini atau hadir di sini sama-sama sebagai seorang pemikir, sama-sama sebagai orang yang ingin dan memiliki jiwa kepedulian yang sama terhadap ketahanan pangan nasional itu sendiri,"
"Output terbesar yang kita harapkan daripada kegiatan Rembuk Pangan ini adalah muncul ide-ide baru, muncul masukan-masukan baru, muncul masukan-masukan kritis baru terhadap kebijakan ketahanan pangan di Indonesia itu sendiri," kata Pram.
Pram juga menyoroti wacana kedaulatan pangan yang kerap diperdebatkan publik di media sosial, di mana masyarakat masih mempertanyakan arah ideal kebijakan nasional.
"Apakah hanya sekadar dan sesederhana swasembada beras, atau kemudian banyak juga sektor-sektor lainnya yang kemudian harus kita perhatikan dan juga dorong untuk kemudian bisa berdaya dan sampai kepada tahap swasembada? Maka spektrum yang luas ini harus betul-betul kita rangkum sebagai sebuah pemikiran besar yang hadir dari bumi istimewa, Daerah Istimewa Yogyakarta," imbuhnya.
Senada dengan hal tersebut, Presiden Mahasiswa DEMA UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Diaz Habibie Rahman, menerangkan bahwa rangkaian acara diisi dengan pematerian dari Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Daerah Istimewa Yogyakarta (BRMP DIY), Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), kalangan dosen, hingga Badan Gizi Nasional (BGN) DIY.
"Tujuannya memberikan rekomendasi kebijakan dalam isu ketahanan pangan dan juga pemenuhan gizi. Setelah FGD selesai, ada namanya sesi Harvest atau Panen Gagasan. Sesi ini dicatat oleh tim penyusun policy brief-nya untuk dibuatkan naskah yang nanti akan diserahkan kepada stakeholder terkait, seperti Kementerian Pertanian dan Badan Gizi Nasional," terang Diaz.
Dalam proses diskusi, beberapa isu utama berhasil diidentifikasi, mulai dari krisis regenerasi petani, keterbatasan lahan akibat alih fungsi, hingga disparitas harga pangan antardaerah. Diaz mengungkapkan bahwa inovasi bertani ramah lingkungan berbasis organik yang digerakkan anak muda sebenarnya berpotensi besar menjadi daya tarik ekonomi baru.
"Anak-anak muda mencoba berinovasi di bidang pertanian dengan cara menanam yang ramah lingkungan, minim pestisida dan pupuk kimia. Ketika mereka menggunakan label ramah lingkungan, secara nilai harga bisa lebih tinggi dan pasar tersendiri sudah ada. Ini inovasi yang wajib disebarluaskan, bahwa kita masih punya kesempatan menghidupi diri lewat pertanian," tutur Diaz.
Selain persoalan sektor hulu, forum ini juga mendiskusikan bagaimana tata kelola program strategis pemerintah, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG).
Diaz menilai pelaksanaan MBG di lapangan masih memicu fluktuasi harga komoditas pasar serta menyimpan risiko higienitas akibat masalah distribusi dan minimnya tenaga profesional di dapur umum.
"Untuk distribusi, diusulkan adanya pengawas independen dari luar struktur SPPG atau semacam konsultan yang mengawasi koki memasak dan memastikan rantai makanan dari dapur ke sekolah tetap higienis dan mencegah kasus keracunan," kata dia.
Selain itu, kata Diaz, kedaulatan pangan juga tidak boleh dimonopoli oligarki. Perlu ada institusi penyeimbang seperti Koperasi Desa Merah Putih sebagai agregator agar pangan bisa diakses dan dikendalikan segenap masyarakat.
Sementara itu, salah satu peserta, Mutiara Bintang Ramadhani, mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM) jurusan Arkeologi, mengikuti kegiatan tersebut secara pribadi karena ingin memperluas wawasan mengenai pangan lokal.
"Saya ingin belajar lebih banyak karena menurut saya bahan pangan di Indonesia itu sangat melimpah. Saya berharap dengan adanya kegiatan ini, saya bisa lebih memahami tentang bahan makanan yang bisa diolah yang ada di sekitar kita," kata Mutiara.
Mutiara menyoroti potensi umbi-umbian yang menurutnya belum sepenuhnya dimanfaatkan masyarakat sebagai alternatif makanan pokok.
"Umbi-umbian di Indonesia itu sangat banyak, tapi masyarakat masih terlalu awam untuk menjadikan itu sebagai makanan pokok. Saya berharap dengan wawasan dan informasi yang didapat di sini, saya bisa merealisasikan bahwa makanan pokok itu tidak hanya dari beras," ujarnya.
Menurut Mutiara, pemahaman terhadap pangan lokal perlu dimulai dari lingkup pribadi dan keluarga sebelum berkembang menjadi gerakan di masyarakat. Dengan demikian, ketahanan pangan tidak berhenti sebagai kebijakan, tetapi dapat diwujudkan melalui perubahan kebiasaan konsumsi dan pemanfaatan potensi pangan di sekitar.
Post a Comment