Parpol Dinilai Amputasi Fungsi Kemanusiaan, Isu Bencana Alam Absen Total dari Agenda Politik Nasional

warta jogja September 15, 2026 0

WARTAJOGJA.ID : Fenomena bencana alam yang berulang dan meluas di berbagai wilayah Indonesia dinilai belum mampu mengetuk kesadaran strategis elite politik nasional. Sebagian besar partai politik (parpol) justru dianggap terjebak dalam pragmatisme elektoral, sibuk bersolek demi pencitraan menuju Pemilu 2029, serta secara sistematis mengabaikan krisis kemanusiaan yang menghantam warga di daerah bencana.

​Kritik tajam tersebut mengemuka dalam diskusi publik bertajuk “Kepedulian Elit Partai Politik terhadap Bencana Alam” yang diselenggarakan atas kerja sama Nusakom Pratama dan Institute of Community and Media Development (inCODE) di Nusantara Room UC Resto UGM, Yogyakarta, Selasa (15/9/2026).

​Pengamat Politik UGM sekaligus Peneliti Dinamika Politik Indonesia, Dr. Arie Sujito, S.Sos., M.Si., menegaskan bahwa persoalan bencana selama ini sengaja disederhanakan sekadar sebagai peristiwa teknis. Akibatnya, isu vital ini kehilangan dimensi strategisnya dan dibiarkan menjadi urusan rutinitas pemerintah semata tanpa pengawalan serta kontrol dari kekuatan politik formal di parlemen.

​“Isu bencana tidak pernah menjadi isu strategis karena dianggap sebagai peristiwa teknis. Padahal, kalau kita tarik pada level kemanusiaan, maka mestinya itu menjadi isu yang sangat penting dan krusial. Kalau makin banyak bencana yang kita gagal menangani, maka kelompok masyarakat yang miskin di sekitarnya bencana mereka, terutama anak-anak perempuan, menjadi korban yang paling menderita,” ujar Arie dalam pemaparannya.

​Menurut Arie, kemerosotan fungsi parpol saat ini makin mengkhawatirkan karena kelembagaan politik telah terlepas dari akar sosialnya. Parpol kini hanya aktif lima tahun sekali sebagai organisasi peserta pemilu, tetapi absen total dalam menjalankan fungsi agregasi, artikulasi, serta kontrol kekuasaan di luar siklus kontestasi. Parpol disebutnya lebih disibukkan oleh manuver politik panggung atas dibanding mengawal anggaran mitigasi maupun membantu masyarakat di lapangan.

​“Partai politik itu gencar selama empat tahun kampanye, tapi kapan harus melakukan penanganan bencana? Termasuk ada bencana politik, mana suara oposisi dan sikap kritis itu? Jangan memelihara partai yang hanya aktif saat pemilu. Ini akan menjadi big note atau catatan besar bagi publik bahwa pada saat krisis, terutama bencana, parpol justru tidak berperan sama sekali,” tegas Wakil Rektor III UGM tersebut.

​Ia juga menyoroti bagaimana ruang publik nasional kerap dipaksa mengonsumsi tebak-tebakan politik elite yang konspiratif dan jauh dari realitas sosial. Ketika efisiensi anggaran digembar-gemborkan, alokasi anggaran penanganan bencana justru kerap terpotong, sementara anggaran operasional elite tetap membengkak. Oleh karena itu, ia mengimbau konsolidasi masyarakat sipil untuk menghukum parpol yang abai pada Pemilu 2029 mendatang.

​“Ini menjadi peringatan bagi kita semua. Ketika partai politik mampat, seharusnya bisa dihukum di 2029 nanti dengan tidak memilih partai politik yang tidak aware terhadap bencana alam masyarakatnya. Kita harus cerdas membaca realitas ini dan menyelamatkan rakyat melalui kekuatan konsolidasi sipil,” lanjutnya.

​Pada kesempatan yang sama, Kepala Pusat Studi Bencana Alam UIN Sunan Kalijaga, Didik Krisdiyanto, S.Si., M.Sc., memaparkan bahwa kelemahan mendasar dalam tata kelola kebencanaan di tanah air terletak pada abainya tahap mitigasi dan edukasi jangka panjang. Menurutnya, perhatian publik maupun pimpinan politik kerap kali hanya muncul secara mendadak saat fase tanggap darurat, lalu lenyap begitu saja.

​“Aspek peningkatan kapasitas dan mengurangi kerentanan itu yang jarang terekspos, padahal kegiatan riset dan edukasi terus berjalan. Yang sering muncul biasanya hanya ketika sudah kejadian bencana. Padahal, jika kapasitas masyarakat ditingkatkan lewat mitigasi yang matang, dampak kerugian baik manusia maupun harta benda bisa ditekan secara signifikan,” jelas Didik.

​Didik menilai Indonesia sebenarnya memiliki modal sosial dan kultural yang sangat kuat dalam menghadapi bencana. Karakter masyarakat Indonesia yang memiliki tingkat kepedulian tinggi, budaya filantropi, dan tradisi gotong royong menjadi penopang utama keselamatan di tingkat tapak, bahkan sering kali bekerja secara autopilot tanpa kehadiran negara. Namun, modal sosial tersebut memerlukan sinergi yang efektif dari negara serta dukungan kebijakan anggaran yang konsisten.

​“Kultur dan keinginan untuk membantu di masyarakat kita itu sangat tinggi. Cuman bagaimanakah itu bersinergi dan efektif untuk membantu, saya kira itu yang penting. Peran negara atau pemerintah adalah untuk mengkoordinasi dan mensinergikan itu agar tepat sasaran,” tambah Didik.

​Diskusi yang dipandu oleh pengajar pascasarjana sekaligus perwakilan Nusakom Pratama Institute, Dr. Ari Junaedi, S.H., M.Si., tersebut akhirnya menghasilkan desakan moral agar parpol segera merombak cara pandangnya. Penanganan bencana dan mitigasi risiko mendesak untuk dimasukkan ke dalam platform resmi serta AD/ART partai sebagai pilar kewajiban etis dan kemanusiaan, bukan sekadar komoditas panggung pencitraan politik menjelang pemilu.