Cerita Anggota DPRD DIY Lisman Puja Kesuma Masuk Desil 4 dan Berhak Bansos : Kenang Masa Lalu Sebagai Buruh Kasar

warta jogja September 10, 2026 0

WARTAJOGJA.ID : Anggota DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sekaligus Ketua Fraksi Partai Gerindra, Lisman Puja Kesuma, membagikan cerita unik sekaligus mengejutkan setelah namanya secara tidak terduga tercatat masuk dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) penerima bantuan sosial (bansos) kategori Desil 4 di Kabupaten Sleman.

​Lisman menceritakan bahwa kabar mengenai namanya yang terdaftar dalam basis data penerima bansos tersebut pertama kali ia ketahui lewat laporan dari stafnya. Mengetahui hal itu, ia segera mengambil tindakan untuk menghubungi instansi teknis guna meluruskan kekeliruan data tersebut.

​“Ya bansos itu bukan hak saya lah. Kemarin saya diinfokan staf saya kalau masuk di kategori Desil 4. Saya langsung klarifikasi, ke pihak-pihak terkait dan menjelaskan panjang lebar. Hanya saja tinggal konfirmasi untuk perubahan data,” cerita Lisman Puja Kesuma saat ditemui di Yogyakarta, Jumat (11/9/2026).

​Politisi Gerindra tersebut menegaskan bahwa dirinya sama sekali tidak pernah didatangi petugas pendataan maupun mengajukan permohonan untuk menerima program bantuan dari pemerintah. Ia secara tegas menyampaikan bahwa bantuan tersebut tidak pernah ia terima dan kini proses pemutakhiran data sudah diajukan.

​“Saya tidak pernah didatangi petugas, tidak pernah mendaftar ke petugas, dan tidak pernah menerima bantuan dari petugas. Jadi jangan ada bilang saya ngerima bansos ya! Kan enggak ada. Sudah, sudah kita ajukan perubahan,” tegasnya.

​Menariknya, saat mencoba menelusuri penyebab namanya bisa terdaftar dalam kategori masyarakat penerima bantuan sosial, Lisman menduga hal itu berkaitan erat dengan rekam jejak perjalanan hidupnya. Sebelum dipercaya masyarakat menjadi wakil rakyat di DPRD DIY, ia memiliki latar belakang sebagai seorang buruh kasar yang tergolong dalam ekonomi kelas bawah.

​"Mungkin itu bisa saja, analisa saya pribadi ya, data yang ditampilkan tersebut mungkin data yang belum ter-update. Karena saya sebelum menjadi anggota dewan, ya saya juga sebagai buruh kasar, Mas. Yang mohon maaf kategorinya di bawah. Jadi ketika saya sebenarnya menerima... melihat itu, saya langsung flashback ke masa lalu saya. Ini mungkin 5 tahun yang lalu sebelum saya jadi anggota dewan, ketika saya menerima ini mungkin itu sih pas-pas aja menurut saya. Tetapi dengan hari ini saya jadi anggota dewan, sudah pasti itu tidak layak,” jelas Lisman.

​Atas kejadian ini, Lisman pun mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memaklumi rumitnya proses validasi data penduduk Indonesia yang berjumlah ratusan juta jiwa, sekaligus mengimbau warga agar aktif melaporkan jika menemukan ketidaksesuaian data sosial di lapangan.

​“Karena di satu sisi juga, ya ini sebagai introspeksi juga kita bahwasanya ketika memang kita ini bukan berhak di desil-desil tersebut, ya tinggal kita konfirmasi ke pihak-pihak berwajib—pihak-pihak yang bersangkutan agar golongan kita itu sesuai dengan kondisi kita hari ini. Karena kenapa? Karena dari BSPS juga mengakui ya jumlah penduduk yang ada di Indonesia ini kan 200, kalau enggak salah 297 juta ya? Saya lupa entah detailnya berapa. Jadi, ketika memvalidasi data satu per satu itu memang bukan hal yang mudah. Makanya kita minta untuk masyarakat juga ayo membantu ketika memang desil yang kita dapatkan itu kita rasa itu bukan haknya kita, tinggal kita konfirmasi untuk pemutakhiran data tersebut,” pangkasnya.