DPRD Kota Jogja Desak Pemkot Lakukan Verifikasi Faktual di Lapangan Agar Penyaluran Bansos Tepat Sasaran
WARTAJOGJA.ID - Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Yogyakarta menyoroti tajam potensi ketidakadilan dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) akibat ketidakakuratan penentuan desil pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Anggota Komisi D DPRD Kota Jogja, Choliq Nugroho Adji mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta untuk tidak bersikap pasif dan tidak hanya terpaku pada sistem pendataan otomatis tanpa melakukan peninjauan kondisi riil warga secara langsung.
Menurut Adji, temuan di lapangan menunjukkan bahwa klasifikasi desil dalam DTSEN kerap kali bertolak belakang dengan realita ekonomi masyarakat, di mana warga yang tergolong miskin secara mengejutkan justru terdaftar di desil tinggi atau kategori mampu.
"Pemerintah kota dalam menyalurkan bantuan sosial tidak boleh hanya terpaku pada data di dalam DTSEN. Perlu dilakukan verifikasi langsung di lapangan," ujar Adji saat memberikan keterangan pada Jumat, 28 Agustus 2026.
Politisi Partai Nasdem tersebut mengingatkan bahwa keterpakuan pada data mentah tanpa validasi berisiko besar mendepak kelompok rentan seperti lansia sebatang kara, penyandang disabilitas, serta pekerja informal dari daftar Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Adji menegaskan bahwa hilangnya akses bansos seperti Kartu Indonesia Sehat (KIS), Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan pangan, hingga asistensi pendidikan sangat mengancam keberlangsungan hidup warga yang benar-benar membutuhkan.
Guna mengantisipasi dampak gejolak sosial di tengah masyarakat, ia meminta dinas terkait untuk bergerak cepat mengoptimalkan koordinasi bersama perangkat wilayah mulai dari kelurahan, pengurus RT/RW, hingga pendamping sosial di lapangan.
Adji mengharapkan hasil laporan dari bawah dapat segera ditindaklanjuti dengan verifikasi faktual secara mendalam oleh dinas guna memastikan perlindungan sosial pemerintah tepat sasaran.
“Verifikasi langsung di lapangan penting sekali dilaksanakan agar tidak ada warga miskin yang terabaikan hanya karena ketidakakuratan data,” tegas Adji memungkas keterangannya.
Post a Comment