Fisipol UGM dan The University of Melbourne Perkuat Kolaborasi Global Bahas Masa Depan AI
WARTAJOGJA.ID – Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada (Fisipol UGM) bersama Faculty of Arts, The University of Melbourne kembali menyelenggarakan The 6th Australia–Indonesia in Conversation (AIC) 2026 dengan tema "Is AI the Game-Changer? Intelligence Unbound: Ethics, Power, and the Imagination of Life in the Digital Age." Forum akademik tahunan ini menghadirkan akademisi dan praktisi lintas keilmuan dari Indonesia dan Australia untuk membahas perkembangan kecerdasan artifisial (AI) melalui perspektif humaniora dan ilmu sosial, dengan fokus pada dimensi etika, kekuasaan, politik pengetahuan, kreativitas, hingga keberlanjutan ekologis.
Dekan FISIPOL UGM, Dr. Wawan Mas'udi, menegaskan bahwa penyelenggaraan AIC 2026 merupakan bagian dari kolaborasi strategis yang telah terjalin lama antara Fisipol UGM dan The University of Melbourne. Kemitraan tersebut mencakup seluruh aspek Tri Dharma Perguruan Tinggi, mulai dari program joint degree, double degree, staff exchange, hingga berbagai riset kolaboratif.
Dr. Wawan Mas’udi juga menjelaskan bahwa inisiatif Australia–Indonesia in Conversation (AIC) lahir pada masa pandemi COVID-19. Saat itu, kedua universitas sepakat membangun sebuah forum akademik internasional yang menempatkan dialog sebagai inti kolaborasi. Berbeda dengan konferensi akademik pada umumnya, AIC dirancang sebagai ruang conversation yang mempertemukan para pakar untuk saling bertukar pengetahuan, pengalaman, dan perspektif dalam merespons berbagai tantangan global. Ia juga menekankan bahwa kerja sama kedua institusi turut berkontribusi pada penguatan jejaring akademik global melalui Global Humanities Alliance (GHA), konsorsium delapan universitas dunia yang mendorong pengembangan kajian humaniora, ilmu sosial, hak asasi manusia, serta dekolonisasi pengetahuan.
Perwakilan The University of Melbourne Assoc. Prof. Edwin Jurriëns, menambahkan bahwa kemitraan dengan Fisipol UGM ia nilai sebagai salah satu kolaborasi internasional yang memiliki dampak luas karena tidak hanya mencakup pendidikan dan penelitian, tetapi juga keterlibatan publik (public engagement) yang berkelanjutan.
Artificial Intelligence (AI) sebagai Isu Sosial, Politik, dan Kemanusiaan
Pemilihan tema AI pada AIC 2026 didasarkan pada pesatnya perkembangan teknologi yang kini memengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan manusia. Namun, forum ini menempatkan AI tidak semata sebagai persoalan teknologi, melainkan sebagai isu yang berkaitan erat dengan etika, relasi kekuasaan, budaya, politik, dan masa depan kehidupan sosial.
Assoc. Prof. Edwin Jurriëns menekankan bahwa tantangan utama saat ini bukan lagi mengenai kemampuan mesin untuk berpikir, melainkan bagaimana masyarakat mampu berpikir kritis terkait dengan perkembangan AI dan menggunakannya secara bertanggung jawab.
"Kita perlu mulai bertanya, sebagai manusia dengan identitas budaya dan relasi sosial yang kita miliki, bagaimana perkembangan AI memengaruhi cara kita bekerja, berinteraksi, dan menjalani kehidupan. Yang menjadi pertanyaan bukan hanya bagaimana teknologi berkembang, tetapi juga bagaimana masa depan manusia, relasi antarmanusia, dan posisi kita di tengah perubahan yang berlangsung sangat cepat. Karena itu, kita harus mulai memikirkan di mana posisi kita agar tidak tertinggal dan lebih siap menghadapi transformasi ini. Yang terpenting, kita tidak hanya memahami teknologinya, tetapi juga proses pengambilan keputusan politik dan ekonomi yang berada di balik perkembangan AI."
Sementara itu, Convener AIC 2026, Syaifa Tania menambahkan bahwa kompleksitas AI menuntut pendekatan interdisipliner. Oleh karena itu, AIC 2026 menghadirkan dua panel utama yang membahas AI dari sudut pandang tata kelola, politik pengetahuan, kreativitas, hingga keberlanjutan kehidupan manusia.
Panel 1: Tata Kelola AI, Etika, dan Politik Pengetahuan
Panel pertama bertajuk "Governing Intelligence: Ethics, Power, and the Politics of Knowing" menghadirkan Prof. Robert Hassan dan Dr. Silvia Montaña-Niño dari The University of Melbourne, serta Prof. Ridi Ferdiana dan Pratiwi Utami, Ph.D. dari Universitas Gadjah Mada. Diskusi dipandu oleh Dr. Indah Surya Wardhani.
Panel ini membahas bagaimana perkembangan AI tidak hanya menghadirkan lompatan teknologi, tetapi juga memunculkan persoalan baru mengenai tata kelola, distribusi kekuasaan, proses produksi pengetahuan, serta akuntabilitas dalam pengambilan keputusan berbasis algoritma. Para pembicara menyoroti bahwa AI semakin berperan dalam berbagai sektor, mulai dari pemerintahan, pendidikan, kesehatan, hingga ekonomi digital. Karena itu, pengembangan AI tidak dapat dilepaskan dari pertanyaan mengenai siapa yang mengembangkan teknologi tersebut, siapa yang memperoleh manfaat, serta bagaimana risiko dan dampaknya didistribusikan kepada masyarakat.
Dalam paparannya mengenai konsep Homo Analogicus, Prof. Robert Hassan menjelaskan bahwa Homo Analogicus adalah identitas sejati kita sebagai manusia, seorang makhluk yang secara alami berkembang melalui proses fisik, usaha yang memakan waktu, dan interaksi yang nyata dengan alam serta sesama, bukan melalui sistem otomatisasi instan yang ditawarkan oleh dunia digital. Lebih lanjut, perkembangan teknologi digital telah mengubah cara manusia beradaptasi dengan lingkungan. Menurutnya, teknologi tidak lagi sekadar menjadi alat bantu, melainkan telah membentuk cara manusia berpikir, bekerja, hingga memahami realitas sosial.
"Fakta bahwa kita berhenti berevolusi secara fisik ketika menjadi manusia modern adalah karena teknologi telah mengambil alih begitu banyak peran, sehingga kita tidak perlu lagi beradaptasi dengan lingkungan kita," jelasnya.
Sementara itu, para narasumber juga menekankan pentingnya membangun tata kelola AI yang transparan, inklusif, dan berorientasi pada kepentingan publik. Pengembangan teknologi perlu disertai prinsip etika, perlindungan hak asasi manusia, mitigasi bias algoritma, serta penguatan literasi digital agar AI mampu mendukung kesejahteraan masyarakat tanpa memperdalam ketimpangan sosial maupun konsentrasi kekuasaan.
Melalui diskusi ini, panel pertama menegaskan bahwa masa depan AI tidak hanya ditentukan oleh kemajuan komputasi, tetapi juga oleh kemampuan masyarakat, pemerintah, akademisi, dan sektor industri dalam membangun sistem tata kelola yang demokratis, adil, dan bertanggung jawab.
Panel 2: AI, Kreativitas, dan Masa Depan Kehidupan
Panel kedua bertajuk "Sustaining Imagination: Eco-Aesthetics, Creativity, and the Ethics of Intelligent Futures" menghadirkan Assoc. Prof. Edwin Jurriëns dan Dr. Jasmin Pfefferkorn dari The University of Melbourne, serta Dr. Dedy Permadi dan Dewi Cahyani Puspitasari, Ph.D. dari Universitas Gadjah Mada. Diskusi dimoderatori oleh Dian Fatmawati, Ph.D.
Jika panel pertama berfokus pada tata kelola AI, panel kedua mengajak peserta melihat AI dari perspektif yang lebih reflektif, yakni bagaimana teknologi memengaruhi kreativitas manusia, imajinasi kolektif, budaya, serta tanggung jawab etis dan ekologis dalam membangun masa depan. Para pembicara mendiskusikan hubungan antara perkembangan AI dengan praktik seni, produksi pengetahuan, keberlanjutan lingkungan, hingga nilai-nilai kemanusiaan yang berpotensi mengalami perubahan akibat transformasi digital.
Dalam paparannya, Assoc. Prof. Edwin Jurriëns menjelaskan bahwa perkembangan AI perlu dipahami dalam konteks sejarah relasi kekuasaan, kolonialisme, serta eksploitasi sumber daya alam dan pengetahuan. Menurutnya, tanpa kesadaran ekologis dan etis, AI berpotensi menjadi instrumen baru yang memperkuat ketimpangan global.
"Penguasaan atas keanekaragaman hayati dan pengetahuan merupakan langkah terakhir dalam serangkaian proses penguasaan yang dimulai sejak munculnya kolonialisme," ungkapnya.
Diskusi juga menyoroti bahwa AI seharusnya tidak diposisikan sebagai pengganti kreativitas manusia, melainkan sebagai teknologi yang mampu memperluas kapasitas manusia untuk berinovasi, berkarya, dan menyelesaikan berbagai persoalan sosial. Dalam konteks tersebut, pengembangan AI perlu mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan, keberagaman budaya, serta prinsip keadilan agar manfaatnya dapat dirasakan secara lebih merata.
Sebagai penutup, panel kedua menegaskan bahwa masa depan AI tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi, tetapi juga oleh kemampuan manusia menjaga imajinasi, kreativitas, dan tanggung jawab etis dalam memanfaatkan teknologi. Dengan demikian, AI diharapkan berkembang sebagai instrumen yang memperkuat kehidupan manusia dan keberlanjutan planet, bukan sekadar meningkatkan efisiensi dan produktivitas.
Mendorong Dialog Global tentang AI yang Berkeadilan
Melalui penyelenggaraan The 6th Australia–Indonesia in Conversation 2026, FISIPOL UGM dan The University of Melbourne kembali menegaskan komitmennya dalam membangun kolaborasi akademik internasional yang tidak hanya menghasilkan riset bersama, tetapi juga mendorong dialog kritis mengenai tantangan global. Pembahasan AI dalam forum ini menunjukkan bahwa masa depan teknologi perlu dipahami secara multidisipliner, dengan mempertimbangkan dimensi etika, keadilan sosial, keberlanjutan, serta kepentingan kemanusiaan.
Post a Comment