Komisi B DPRD Kota Yogyakarta Dorong Intervensi Kebijakan Strategis demi Selamatkan UMKM Hadapi Pelemahan Rupiah
WARTAJOGJA.ID : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Yogyakarta memberi perhatian serius terhadap kelangsungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang kini menghadapi kondisi akibat pelemahan nilai tukar rupiah akibat dinamika global.
Fluktuasi nilai mata uang yang terjadi saat ini dinilai berdampak sangat signifikan dan memicu lonjakan biaya produksi pada sektor usaha kecil.
Kondisi tersebut musti segera direspon pemerintah untuk terus bergerak cepat melakukan langkah mitigasi guna menjaga stabilitas usaha, sekaligus menyiapkan skema dukungan bagi para pelaku usaha agar tidak gulung tikar.
Ketua Komisi B sekaligus Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) di DPRD Kota Yogyakarta, Muhammad Sofyan, menegaskan bahwa dampak dari pelemahan nilai tukar rupiah ini dirasakan secara bertahap oleh para pelaku pasar.
Sektor yang paling pertama dan paling keras terkena imbas negatif ini adalah para pelaku UMKM yang proses produksinya memiliki ketergantungan sangat tinggi terhadap bahan baku impor dari luar negeri.
"Kalau kita bicara UMKM yang terdampak secara langsung itu kan bertahap. Yang paling terdampak sekali itu kan mereka-mereka yang bahan bakunya memang impor, itu yang paling terdampak. Jadi kita memilah-milah secara umum," ujar Muhammad Sofyan, Senin (15/6).
Sofyan menilai pelemahan nilai tukar rupiah yang terjadi belakangan ini telah memicu fenomena inflasi impor atau imported inflation di tingkat daerah.
Akibatnya, para pelaku UMKM yang bergantung penuh pada bahan baku, komponen kemasan, hingga mesin-mesin impor terpaksa harus mengeluarkan modal usaha yang jauh lebih besar dari biasanya.
Kondisi ini secara otomatis menekan margin keuntungan mereka hingga ke titik terendah. Kondisi riil di lapangan menunjukkan salah satu contoh nyata terjadi pada para pengrajin makanan tradisional di Yogyakarta.
Seperti pengrajin tahu dan tempe yang selama ini komoditas bahan baku utamanya, yakni kacang kedelai, sebagian besar masih harus dipasok melalui mekanisme impor dari luar negeri.
"Antisipasi yang bisa dilakukan menyasar dulu UMKM yang bahan bakunya menggunakan impor seperti perajin tahu tempe yang bahan utamanya kedelai. Ini contoh saja," jelas Sofyan.
Selain tingginya harga kedelai, UMKM juga menghadapi kenaikan biaya produksi lain. Seperti melonjaknya harga bahan baku plastik untuk kemasan yang ikut mahal karena faktor eksternal tersebut.
Di sisi lain, para pelaku UMKM kini dihadapkan pada dilema harga jual yang sangat pelik.
"Jika mereka memilih opsi untuk menaikkan harga jual produk demi menutupi lonjakan biaya produksi, mereka menghadapi risiko besar akan kehilangan pelanggan setianya di tengah situasi menurunnya daya beli masyarakat secara umum," kata Sofyan.
Sebaliknya, apabila mereka memilih mempertahankan harga jual yang lama, margin keuntungan yang mereka dapatkan akan semakin menipis dan mengancam napas kelangsungan usaha mereka.
Tantangan yang dihadapi sektor UMKM semakin berlapis seiring dengan adanya kenaikan suku bunga pinjaman di sektor perbankan komersial.
Langkah Bank Indonesia yang menaikkan suku bunga acuan atau BI-Rate untuk menahan kejatuhan rupiah yang lebih dalam, justru membawa dampak ikutan berupa peningkatan beban biaya modal bagi para pelaku UMKM yang saat ini memiliki pinjaman atau kredit usaha di bank.
Merespons situasi yang kian berat tersebut, Komisi B DPRD Kota Yogyakarta memikirkan langkah strategis jangka panjang.
Kendati wacana pemberian subsidi sempat mengemuka sebagai solusi alternatif untuk pengadaan bahan-bahan impor, Muhammad Sofyan meluruskan bahwa kebijakan tersebut belum masuk ke dalam tahapan penganggaran resmi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Yogyakarta, serta belum dikoordinasikan secara formal dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Menurutnya, hal ini masih murni berupa gagasan ilmiah pemikiran dirinya selaku pimpinan Komisi B.
"Kita bisa melakukan langkah-langkah intervensi kebijkan, seperti subsidi terkait pengadaan bahan-bahan impor itu, langkah strategisnya adalah subsidi. Tapi ini belum koordinasi dengan OPD, belum langkah kesana, baru pemikiran," kata dia.
Lebih lanjut, Sofyan menegaskan bahwa formulasi yang paling tepat untuk konteks politik anggaran di daerah saat ini bukanlah istilah subsidi secara spesifik, melainkan sebuah gerakan menyeluruh yang disebut dengan intervensi kebijakan.
Walaupun dampak ekonomi di tingkat daerah dirasakan sangat nyata oleh UMKM berbahan baku impor, dinamika penanganannya saat ini masih menjadi bahan diskusi dan pembicaraan yang intensif di tingkat Pemerintah Pusat.
Sofyan menyatakan bahwa DPRD Kota Yogyakarta berkomitmen untuk terus mematangkan simulasi penanganan bagi UMKM yang terdampak, khususnya mereka yang sangat bergantung pada pasokan impor.
Pihak legislatif akan menggunakan istilah politik dan instrumen yang lebih umum serta mencakup ruang lingkup yang lebih luas guna merumuskan program proteksi bagi pelaku usaha lokal.
"Perlu langkah-langkah simulasi dulu ke UMKM yang terdampak, lalu dipetakan mana saja yang perlu mendapat intervensi kebijakan agar usahanya tetap stabil di dalam situasi ini," pungkas Sofyan.
Post a Comment