Peneliti UGM : Kenaikan Anggaran Pendidikan Tak Berbanding Lurus Hasil Belajar Siswa
WARTAJOGJA.ID : Dosen sekaligus peneliti Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta Gumilang Aryo Sahadewo mengungkap paradoks alokasi anggaran pendidikan Indonesia.
Alokasi anggaran sektor pendidikan diketahui terus mengalami kenaikan hingga empat kali lipat sepanjang tahun 2001 hingga 2016.
"Alokasi pendidikan saat ini memang secara konsisten sudah memenuhi mandat konstitusi sebesar 20 persen dari APBN," ujar Gumilang dalam forum ekonomi dan diskusi Tantangan Pembangunan Modal Manusia di Indonesia yang digelar di FEB UGM, Rabu, 20 Mei 2026.
Namun, Gumilang melanjutkan, paradoks yang terjadi lonjakan anggaran pendidikan itu tidak serta merta diikuti peningkatan kualitas pembelajaran siswa.
"Salah satu indikatornya, hasil belajar numerasi anak-anak Indonesia dilaporkan mengalami penurunan dalam kurun waktu tahun 2000 sampai 2014," ujar dia.
Ia mengungkapkan, situasi itu turut diperparah dampak pandemi COVID-19 lalu. Yang disetarakan dengan hilangnya kemampuan membaca sebanyak 11 poin dalam skala penilaian internasional.
Menurut Gumilang, terdapat empat faktor mendasar yang menjadi akar penyebab dari tidak selarasnya peningkatan input anggaran dengan output pendidikan di Indonesia.
Faktor pertama adalah kebijakan yang terlalu berpusat dan bersifat top-down sehingga gagal menangkap praktik pengajaran adaptif di ruang kelas.
Guru sering kali lulus pelatihan kurikulum baru tetapi kekurangan keterampilan maupun insentif untuk menerapkannya secara langsung.
Faktor kedua terletak pada kapasitas pemerintah daerah yang mengelola sekitar 60 persen belanja pendidikan. Namun sebagian besar dana tersebut habis digunakan untuk membayar gaji pegawai dan sangat sedikit yang dialokasikan untuk program peningkatan hasil belajar siswa.
Faktor ketiga menyangkut lemahnya desain insentif pendanaan seperti alokasi Bantuan Operasional Sekolah yang murni berbasis jumlah siswa tanpa melihat kebutuhan atau kinerja sekolah.
Kondisi ini diperparah dengan skema kompensasi yang menyerap sekitar 49 persen anggaran tahunan.
Gumilang menegaskan kenaikan gaji guru lewat sertifikasi pun terindikasi tidak serta merta menaikkan hasil belajar siswa.
"Program sertifikasi tidak serta merta meningkatkan kualitas guru," kata dia.
Faktor terakhir adalah kesenjangan akuntabilitas di mana pemerintah daerah belum dituntut bertanggung jawab penuh atas hasil pendidikan. Ia menyoroti rekrutmen guru belum sepenuhnya berbasis kompetensi, serta sistem kenaikan karier guru yang belum terikat dengan performa nyata saat mengajar di kelas.
Dari kondisi itu, Gumilang mengacu data Programme for International Student Assessment tahun 2022, yang menunjukkan situasi mengkhawatirkan.
Di mana lebih dari 75 persen siswa berusia 15 tahun di Indonesia belum mampu mencapai standar kompetensi minimum untuk bidang matematika dan membaca.
"Tercatat hanya ada 18 persen siswa yang mahir di bidang matematika, 25 persen mahir dalam hal membaca, serta 34 persen yang mahir pada bidang sains, seluruh kondisi Indonesia tersebut berada jauh di bawah rata-rata negara-negara anggota OECD," kata dia.
Lebih lanjut, potret pendidikan nasional saat ini masih diwarnai oleh ketimpangan yang mendalam mulai dari jenjang anak usia dini hingga sekolah menengah.
Angka Partisipasi Kasar untuk Pendidikan Anak Usia Dini di Indonesia baru menyentuh angka 36 persen pada tahun 2024 alias sangat tertinggal jika dibandingkan Malaysia dan Vietnam yang sudah di atas 85 persen.
Ketimpangan antardaerah juga terlihat sangat mencolok. "Variasi antardaerah besar, DI Yogyakarta 66 persen sedangkan beberapa provinsi di Papua di bawah 20 persen," ujar Gumilang.
Selain masalah akses, sektor anak usia dini juga menghadapi kendala kualitas karena terbatasnya kualifikasi guru, dominasi lembaga swasta yang mencapai 97 persen, serta pendanaan dari pemerintah pusat yang hanya mencakup sekitar 4 persen dari total belanja pendidikan.
Pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, akses bagi masyarakat memang dilaporkan sudah hampir merata di mana Angka Partisipasi Murni Sekolah Dasar telah menyentuh 97,93 persen dan Sekolah Menengah Pertama berada pada angka 81,63 persen pada tahun 2024. Hal ini berkat kebijakan jangka panjang seperti Bantuan Operasional Sekolah dan Program Indonesia Pintar.
Namun, hasil belajar siswa tidak berjalan beriringan dengan perluasan akses tersebut.
Untuk mengatasi krisis pembelajaran yang terus berlanjut ini, menurutnya terdapat empat prioritas arah kebijakan yang harus segera diambil pemerintah.
"Sektor Pendidikan Anak Usia Dini harus diperluas melalui peningkatan dana desa untuk wilayah pedesaan serta pemberian subsidi atau voucher bagi keluarga miskin dan kelas menengah aspiratif guna memastikan keberlanjutan operasional lembaga," kata dia.
Pemerintah juga dituntut membangun metrik kinerja dan basis data terbuka berbasis bukti, termasuk memanfaatkan teknologi untuk melaksanakan asesmen siswa berbasis kompetensi serta menerapkan instrumen observasi kelas yang ketat untuk mengukur kualitas pengajaran guru.
Selanjutnya, desain insentif pendanaan pendidikan harus dirombak dengan memperkuat skema Bantuan Operasional Sekolah Kinerja serta menjadikan capaian pendidikan sebagai penentu alokasi Dana Insentif Daerah bagi kabupaten maupun kota agar fokus pemerintah daerah beralih dari sekadar menyerap anggaran menjadi mengejar hasil.
Prioritas terakhir yang juga mendesak menurutnya adalah mendesain kontrak dan kompensasi guru berbasis kinerja. Ia mendorong pemerintah mau memberikan tunjangan tambahan bagi guru di daerah terpencil atau sekolah berkebutuhan tinggi, serta berani mengambil tindakan tegas untuk mengeluarkan guru yang konsisten berkinerja buruk dari profesinya.
"Reformasi membutuhkan perubahan cara, bukan sekadar penambahan uang," kata Gumilang.
Post a Comment