DPRD DIY Soroti Kontradiksi Anggaran: Ribuan Anak Putus Sekolah di Tengah Penguatan Dana Keistimewaan 2026
WARTAJOGJA.ID : Kondisi sosial dan pendidikan di Daerah Istimewa Yogyakarta saat ini tengah menjadi sorotan tajam setelah terungkapnya data yang menunjukkan sebanyak 13.669 anak di DIY tercatat tidak sekolah atau putus sekolah hingga Maret 2026.
Data yang diperoleh dari konsolidasi Dapodik serta Pusdatin Kemendikdasmen ini memicu keprihatinan mendalam, mengingat predikat Yogyakarta sebagai pusat pendidikan nasional.
Ketua Komisi A DPRD DIY, Eko Suwanto, menegaskan bahwa fenomena ini merupakan fakta yang tidak menggembirakan bagi semua pihak karena setiap anak di Jogja memiliki hak asasi untuk mendapatkan akses pendidikan sesuai amanat konstitusi UUD 1945 dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.
"Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi terhadap 8.066 anak dari total belasan ribu tersebut, terungkap delapan belas faktor penyebab yang sangat kompleks," kata Eko, Kamis, 7 Mei 2026.
Faktor ekonomi menjadi alasan dominan di mana sebanyak 2.067 anak memilih untuk bekerja, sementara 1.170 anak lainnya menyatakan sudah tidak mau sekolah. Faktor penghambat lainnya meliputi keterbatasan biaya, pengaruh lingkungan sosial, jarak rumah ke sekolah yang terlalu jauh, pernikahan dini, ketiadaan seragam sekolah, perpindahan domisili, hingga adanya persepsi bahwa tingkat pendidikan yang dimiliki saat ini sudah dirasakan cukup.
"Sisanya, sebanyak 5.603 anak, hingga saat ini masih dalam proses pendataan lebih lanjut oleh instansi terkait," imbuh Politisi PDI Perjuangan itu.
Krisis pendidikan ini semakin diperberat dengan adanya penurunan anggaran Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) DIY pada tahun 2026. Anggaran yang pada tahun 2025 mencapai Rp206,13 miliar dipastikan merosot menjadi Rp196,72 miliar, atau mengalami penyusutan sekitar Rp9,4 miliar.
Penurunan ini berdampak langsung pada layanan pendidikan di berbagai tingkatan, dengan rincian alokasi untuk SMA Negeri sebesar Rp62,9 miliar, SMK Negeri Rp98,35 miliar, SLB Negeri Rp10,09 miliar, serta dukungan untuk sekolah swasta yang meliputi SMA/MA Rp7,46 miliar, SMK Rp11,5 miliar, dan SLB Rp6,28 miliar.
Eko Suwanto secara tegas mendesak agar Pemerintah Pusat membatalkan rencana pemangkasan anggaran pendidikan guna memastikan hak setiap anak tetap terfasilitasi oleh negara.
Di sisi lain, Pemerintah Daerah DIY tengah berupaya mengoptimalkan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dari Dana Keistimewaan tahun 2026 dengan total mencapai Rp312,2 miliar. Dari jumlah tersebut, dana disalurkan kepada pemerintah kabupaten dan kota sebesar Rp168,8 miliar serta untuk kalurahan sebesar Rp143,4 miliar, dengan Kabupaten Gunungkidul menerima porsi kalurahan terbesar yakni Rp53,8 miliar. Secara rinci, alokasi untuk kabupaten lain meliputi Kabupaten Bantul sebesar Rp42,4 miliar, Kulon Progo Rp37,1 miliar, Gunungkidul Rp26,7 miliar, dan Sleman sebesar Rp21,2 miliar.
Khusus untuk Kota Yogyakarta, alokasi BKK yang diberikan adalah sebesar Rp41,3 miliar yang difokuskan pada penguatan layanan publik berbasis wilayah.
Pemanfaatan Danais di Kota Yogyakarta secara tematik diarahkan untuk menangani isu strategis berupa stunting dengan anggaran Rp120 juta per kelurahan atau total Rp5,4 miliar, serta pengelolaan sampah sebesar Rp65 juta per kelurahan dengan total Rp2,9 miliar.
Eko menyatakan bahwa dana keistimewaan melalui skema BKK ini diharapkan mampu memperkuat layanan publik di tingkat daerah selain urusan kebudayaan, pertanahan, kelembagaan, dan tata ruang.
Ia juga mengingatkan agar seluruh penggunaan anggaran tersebut dilakukan secara transparan dan akuntabel. Menurut Eko, harus tumbuh optimisme bahwa setiap anak di Jogja punya hak untuk sekolah dan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah maupun pemerintah pusat untuk memberikan fasilitasi penuh, sehingga sinergi antara pembangunan fisik dan pendidikan manusia dapat berjalan optimal dan berkelanjutan.
Post a Comment