DPRD DIY Usulkan Lima Strategi Penyelamatan APBD Dampak Pemangkasan Anggaran Pusat
WARTAJOGJA.ID : Ketua Komisi A DPRD DIY, Eko Suwanto, menyoroti penurunan signifikan pada kemampuan belanja daerah akibat kebijakan pemangkasan anggaran dari pemerintah pusat.
Fenomena ini dinilai mengancam keberlangsungan pembangunan serta kualitas layanan publik di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan data keuangan, realisasi belanja daerah pada tahun 2024 mencapai Rp5,68 triliun, namun angka tersebut merosot tajam menjadi Rp4,73 triliun pada 2025, atau mengalami penyusutan sebesar Rp949,88 miliar yang setara dengan 16 persen.
Eko Suwanto memprediksi tren penurunan anggaran ini masih akan berlanjut hingga tahun 2026. Menanggapi situasi yang mengkhawatirkan tersebut, DPRD DIY menawarkan lima langkah strategis sebagai upaya penyelamatan APBD agar masyarakat tidak terkena dampak buruk. "Situasi ini harus disikapi dengan langkah strategis agar pembangunan tetap berjalan dan masyarakat tidak terdampak secara signifikan," tutur Eko Suwanto saat memberikan pernyataan kepada wartawan pada Senin (27/4/2026).
Langkah pertama yang diusulkan adalah mendorong Pemerintah Daerah (Pemda) DIY untuk tetap mengoptimalkan belanja daerah pada sektor krusial seperti pelayanan publik, penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, penanganan stunting, hingga penguatan sektor pertanian.
Kedua, dewan mendesak optimalisasi aset milik daerah yang belum termanfaatkan secara maksimal, seperti eks Hotel Mutiara dan eks STIE Kerjasama, guna mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ketiga, memaksimalkan peran *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebagai sumber pembiayaan alternatif untuk pembangunan infrastruktur dan penanganan pengangguran.
Strategi keempat adalah memperkuat kolaborasi dengan pemerintah kabupaten/kota dalam menyokong program sosial, termasuk bantuan bedah rumah. Sebagai langkah pamungkas, Eko mendesak pemerintah pusat untuk meninjau kembali kebijakan pemangkasan anggaran. "Kelima, meminta pemerintah pusat untuk mengevaluasi dan membatalkan kebijakan pemangkasan anggaran yang dinilai memberatkan daerah," tegas politisi tersebut.
Selain lima langkah utama, Komisi A DPRD DIY menekankan agar Pemda tidak membebankan masyarakat dengan kenaikan pajak atau retribusi di tengah kondisi ekonomi yang rentan. Sebaliknya, pemerintah diminta memberikan insentif bagi wajib pajak disiplin dan menghapus denda bagi kelompok berpenghasilan rendah.
Eko juga mengusulkan pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) khusus bagi warga desil 1, serta penambahan bantuan keuangan ke tingkat kalurahan guna memutar roda ekonomi dari level bawah.
Terakhir, DPRD DIY memberikan jaminan keamanan kerja bagi para pegawai di lingkungan pemerintahan. Komisi A meminta agar tidak ada pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) demi menjaga stabilitas pelayanan publik. "Kami akan terus mengawal agar tidak ada PHK, karena ini menyangkut stabilitas ekonomi dan pelayanan publik," pungkas Eko Suwanto.
Post a Comment