Reformasi Polri : Jangan Hanya Retorika, Sentuh Pokok Tujuan Sebagai Pengayom
WARTAJOGJA.ID : Wacana mengenai reformasi kelembagaan Kepolisian Negara Republik Indonesia kembali menjadi perhatian serius di tengah publik seiring dengan berkembangnya berbagai gagasan strategis mengenai penataan ulang sistem keamanan nasional.
Kalangan pengamat secara konsisten menilai bahwa reformasi Polri tetap menjadi agenda mendesak sebagai bagian dari upaya memperkuat profesionalisme, transparansi, serta akuntabilitas institusi di mata masyarakat luas. Namun demikian, langkah reformasi tersebut dinilai harus tetap tegak lurus dan berpegang pada prinsip dasar yang telah disepakati sejak agenda Reformasi 1998, yakni menempatkan Polri secara langsung di bawah komando Presiden untuk menjamin independensi kepolisian dari berbagai tarikan kepentingan politik sektoral yang merugikan.
Aspirasi mengenai arah pembenahan ini disuarakan secara tegas oleh Forum BEM DIY melalui Koordinator Umum mereka, Fathur, yang menekankan bahwa posisi Polri di bawah Presiden merupakan sebuah desain konstitusional yang telah dirumuskan secara matang demi menjaga netralitas dalam menjalankan fungsi penegakan hukum.
Fathur memandang bahwa kepolisian harus mampu menjalankan peran perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat secara profesional tanpa terkooptasi oleh kepentingan kementerian tertentu. Dalam keterangannya di Yogyakarta, Fathur memberikan penekanan tajam bahwa perubahan yang terjadi tidak boleh sekadar bersifat formalitas di permukaan saja. Beliau menegaskan, "Reformasi Polri jangan hanya retorika namun menyentuh pada pokok tujuan Polri sebagai pengayom," ujar Fathur saat menyoroti perlunya kesungguhan dalam pembenahan internal institusi.
Lebih lanjut, munculnya wacana untuk menggeser posisi Polri di bawah kementerian justru dianggap berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan serta membuka ruang lebar bagi politisasi dalam pelaksanaan tugas-tugas lapangan. Forum BEM DIY mendorong agar energi reformasi lebih diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan sistem pengawasan, serta penegakan kode etik profesi secara konsisten dan tanpa pandang bulu. Fathur mengingatkan agar arah perbaikan ini benar-benar bermuara pada kepentingan rakyat kecil sehingga institusi ini memiliki ruh pengabdian yang nyata.
Terkait hal tersebut, ia menambahkan harapannya agar ke depan, "Nantinya benar-benar institusi ini merupakan institusi yang menjadi pelayan pengayom masyarakat bukan sebaliknya," sebagai pengingat akan mandat asli kepolisian.
Selain fokus pada pembenahan struktur dan etika, reformasi Polri juga dinilai perlu menyentuh aspek modernisasi organisasi serta pemanfaatan teknologi informasi untuk menjawab tantangan keamanan di era digital yang semakin kompleks.
Langkah modernisasi ini dipandang sebagai bagian krusial dalam membangun kembali kepercayaan publik terhadap Polri sebagai garda terdepan penjaga stabilitas keamanan nasional yang akuntabel dan demokratis. Fathur kembali menegaskan bahwa segala upaya perbaikan ini harus berlandaskan kejujuran dalam bertindak agar tidak terjebak pada simbol-simbol visual semata.
Dalam pernyataan penutupnya, ia menekankan kembali bahwa proses transformasi ini "Bukan hanya simbolisasi dan retorika saja," sehingga Polri dapat kembali pada peran strategisnya dalam menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif bagi keberlanjutan demokrasi Indonesia.
Post a Comment