Memacu Pertumbuhan DIY: Peran Vital APBN Mendukung Program Strategis Nasional
WARTAJOGJA.ID: Perekonomian Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) langsung menunjukkan kinerja positif pada awal tahun 2026.
Hal tersebut salah satunya ditunjukkan oleh serapan Belanja Negara di DIY yang tercatat sangat tinggi, yakni mencapai Rp1.659,77 miliar (8,63%) dari pagu anggaran per 31 Januari 2026. Lalu, Pendapatan Negara di lingkup DIY juga menunjukkan capaian positif sebesar Rp774,08 miliar atau sekitar 7,11% dari target.
Dari sektor Belanja Negara, Belanja Pemerintah Pusat terealisasi sebesar Rp428 miliar (3,87% dari pagu belanja) yang terdiri atas Belanja Pegawai sebesar Rp306,26 miliar (5,99% dari pagu belanja); Belanja Barang sebesar Rp80,48 miliar (2,36% dari pagu belanja); Belanja Modal sebesar Rp17,23 miliar (0,81% dari pagu belanja); dan belum ada penyaluran Belanja Bantuan Sosial.
Dukungan APBN terhadap APBD untuk menunjang kegiatan di daerah melalui Transfer ke Daerah (TKD) dan Dana Desa juga meningkat. Sampai dengan 31 Januari 2026, realisasi penyaluran TKD dan Dana Desa mencapai Rp1.231,77 miliar atau 15,37% dari alokasi.
Meningkatnya kinerja TKD dan Dana Desa di DIY dipengaruhi oleh pertumbuhan positif dari realisasi penyaluran Dana Perimbangan sebesar 17,56% dari alokasi. Sementara itu, belum ada penyaluran Dana Insentif Fiskal, Dana Keistimewaan, dan Dana Desa.
Sementara itu dari sektor Penerimaan Negara, Penerimaan Pajak sampai dengan 31 Januari 2026 mencapai Rp539,74 miliar atau sekitar 6,67% dari target penerimaan pajak. Kinerja Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan penyumbang terbesar penerimaan pajak di DIY, diikuti oleh Pajak Penghasilan (PPh) Non Migas dan Pajak Lainnya.
Sedangkan, penerimaan Bea dan Cukai di DIY sampai dengan akhir Januari 2026 sebesar Rp85,69 miliar atau 9,22% dari targetnya yang masih didominasi dari penerimaan Cukai Hasil Tembakau sebesar Rp85,09 miliar atau 9,56% dari total penerimaan bea dan cukai. Penerimaan Pabean sebesar Rp275,39 juta atau 3,42% dari targetnya.
Selanjutnya, Penerimaan PNBP di DIY sampai 31 Januari 2026 mencapai Rp234,33 miliar atau 8,41% dari target. Kinerja Penerimaan PNBP Lainnya sebesar Rp59,49 miliar (22,45% dari targetnya), ditopang dari Pendapatan Biaya Pendidikan. Sedangkan pendapatan BLU mencapai 6,93% dari targetnya yang didorong oleh realisasi Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan dan Layanan Kesehatan.
Pemerintah juga telah mengalokasikan dana dalam rangka belanja tematik di DIY yang terdiri atas program Swasembada Pangan, Infrastruktur, Kesehatan, dan Pendidikan.
Program Swasembada Pangan dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian dan Kementerian Kelautan dan Perikanan, antara lain untuk sampel penyakit hewan yang teramati dan teridentifikasi; Pendidikan Tinggi Vokasi Pertanian Sarjana Terapan (D-IV); dan Gerakan Pangan Murah. Sementara itu, dukungan dari TKD berupa penyaluran Dana Desa yang Sebagian dipergunakan untuk program ketahanan pangan.
Selanjutnya, program infrastruktur mendapat dukungan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perhubungan. Output-nya berupa Grounsill Sungai Srandakan; Bendungan Bener; Preservasi Jalan Korodor Logistik; Sekolah Rakyat; dan Prasarana Pengendalian Banjir di Kawasan Metropolitan Strategis. Dukungan dari TKD untuk program infrastruktur berupa Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Publik Daerah.
Sedangkan program Kesehatan mendapat dukungan dari Kementerian Kesehatan, BKKBN serta Badan Pengawas Obat dan Makanan. Output-nya berupa Laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai standar kemampuan laboratorium; sampel obat, obat tradisional, kosmetik, dan suplemen kesehatan yang diperiksa sesuai standar oleh UPT; dan alat laboratorium untuk pengujian obat dan makanan sesuai standar kemampuan laboratorium. Dukungan TKD untuk program Kesehatan berasal dari DAU Bidang Kesehatan dan DAK Non Fisik berupa Bantuan Operasional Kesehatan dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana.
Program Pendidikan didukung oleh BRIN, Kementerian Agama, Kementerian Kebudayaan,
Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Tinggi serta Kementerian Perindustrian. Output-nya berupa pembangunan, rehabilitasi, dan renovasi sarana prasarana Perguruan Tinggi dan Perguruan Tinggi Keagamaan; tunjangan profesi guru non-PNS; mahasiswa Pendidikan Tinggi bidang Teknologi Nuklir; dan Sekolah Rakyat. Dukungan TKD pada program Pendidikan berupa DAK Non Fisik yaitu tunjangan profesi guru, tambahan penghasilan guru, BOS, BOP PAUD, BOP Pendidikan Kesetaraan, BOP Museum serta bantuan pengembangan program perpustakaan.
Dalam rangka mendukung Program Strategis Nasional, pemerintah telah mengalokasikan dana dari APBN sebagai bentuk dukungan untuk penguatan ekonomi di DIY. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah berjalan di sebagian besar sekolah sasaran awal dengan fokus menjaga standar menu, kualitas, dan distribusi yang tepat waktu.
Saat ini terdapat 334 Satuan Pelayanan Peningkatan Gizi (SPPG) dengan 13.055 petugas dan 1.033 supplier serta 828.488 penerima manfaat MBG. Program Koperasi Merah Putih (KMP) telah diresmikan secara nasional pada Juli 2025 dengan jumlah 438 koperasi. Di DIY, program KMP didukung Dana Keistimewaan melalui inkubasi koperasi dan integrasi dalam platform Sibakul.
Permintaan atas program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tetap tinggi, terutama di wilayah penyangga seperti Bantul, Sleman, dan Kulon Progo. Saat ini telah dibangun sebanyak 592 unit rumah dengan 586 penerima manfaat.
Sekolah Rakyat (SR) resmi dibuka di Bantul dan Sleman dengan kurikulum nasional dan program karakter. Program ini ditujukan bagi siswa dari keluarga kurang mampu. Guru dan pendamping khusus disiapkan untuk mendukung pembelajaran. Saat ini terdapat 2 Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) dengan jumlah murid sebanyak 275 anak.
Lalu ada program SMA Unggul Garuda yang merupakan prototipe SMA semimiliter unggulan berbasis disiplin ala Taruna Nusantara yang dikelola oleh Polri dengan sistem boarding school. Saat ini terdapat 1 sekolah unggul garuda yaitu SMA Kemala Taruna Bhayangkara dengan murid sebanyak 120 anak dan menggunakan kurikulum International Baccalaureate. Kemudian, program revitalisasi sekolah di DIY sudah berjalan dengan fokus pada 6 prioritas utama.
Program ini dilaksanakan secara swakelola melalui Panitia Pembangunan Sarana Pendidikan (P2SP) dengan skema pencairan bertahap dan ditargetkan selesai pada akhir tahun 2025. Saat ini terdapat 211 sekolah yang telah direvitalisasi di wilayah DIY.
Pemerintah juga hadir dalam pengembangan UMKM di DIY. Dukungan tersebut hadir dalam bentuk subsidi bunga penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan penyaluran pembiayaan Ultra Mikro (UMi). Penyaluran KUR sampai dengan 31 Januari 2026 sebesar Rp419,67 miliar untuk 8.026 debitur. Kabupaten Sleman mendominasi dalam penyaluran KUR DIY dengan total pembiayaan sebesar Rp131,34 miliar.
Penyaluran terbesar di sektor Perdagangan Besar dan Eceran sebesar Rp151,94 miliar kepada 2.751 debitur. Sementara itu, penyaluran pembiayaan UMi sampai akhir Januari 2026 mencapai Rp70,33 miliar untuk 13.604 debitur. Penyaluran UMi tertinggi terdapat di Kabupaten Bantul sebesar Rp3,89 miliar dengan 697 debitur. Penyaluran UMi terbesar terdapat pada sektor Perdagangan Besar dan Eceran sebesar Rp3,49 miliar untuk 637 debitur. Sementara itu, Permodalan Nasional Madani menjadi penyalur UMi tertinggi dengan capaian sebesar Rp3,16 miliar untuk 581 debitur.
Negara membuktikan keberpihakannya pada ekonomi daerah melalui pembiayaan Program Strategis Nasional lewat APBN. Selain mendorong pertumbuhan lokal, langkah ini merupakan upaya strategis untuk menjaga ketahanan fiskal agar tetap tangguh di tengah gejolak ekonomi dunia yang belum menentu.
Post a Comment