Komisi A DPRD Kota Yogyakarta Kaji Solusi Ketimpangan SDM di Kelurahan
WARTAJOGJA.ID – Komisi A DPRD Kota Yogyakarta tengah memberikan perhatian serius terhadap persoalan kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM) di tingkat kelurahan yang dinilai dapat menghambat fungsi pelayanan publik.
Langkah ini diambil berdasarkan temuan bahwa mayoritas kelurahan di Kota Yogyakarta masih kekurangan personel struktural yang memadai, padahal kelurahan saat ini telah bertransformasi menjadi ujung tombak sekaligus tonggak utama dalam pelaksanaan pembangunan di wilayah.
Ketua Komisi A DPRD Kota Yogyakarta, Susanto Dwi Antoro, mengungkapkan bahwa kondisi ketersediaan SDM di kelurahan saat ini masih berada jauh dari kebutuhan ideal. Menindaklanjuti hal tersebut, pihaknya telah menggandeng tim ahli untuk melakukan kajian mendalam guna merumuskan rekomendasi yang tepat bagi pemerintah kota.
Upaya ini juga dilakukan melalui kegiatan Focus Group Discussion (FGD) yang melibatkan tenaga ahli, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, hingga perwakilan lurah se-Kota Yogyakarta untuk memetakan beban kerja dan mengidentifikasi hambatan administratif.
"Jangan sampai kelurahan yang memiliki peran vital dalam menyentuh langsung kepentingan masyarakat justru terkendala masalah kekurangan SDM. Kami sedang melakukan kajian mendalam bersama tim ahli untuk mencari jalan keluar," ujar Susanto Dwi Antoro di Yogyakarta, 16 Maret 2026.
Kondisi krisis SDM ini dipertegas oleh data yang dipaparkan oleh Ketua Forum Lurah Kota Yogyakarta, Hendy Setiawan, dalam forum koordinasi tersebut. Hendy membeberkan fakta bahwa dari total 45 kelurahan yang tersebar di Kota Yogyakarta, tercatat baru enam kelurahan yang kebutuhan SDM strukturalnya terpenuhi secara penuh atau seratus persen. Ketimpangan ini diakui sangat berpengaruh pada distribusi beban kerja harian para aparatur di lapangan yang harus melayani kebutuhan warga secara langsung.
"Dari total 45 kelurahan di Kota Yogyakarta, tercatat baru 6 kelurahan yang kebutuhan SDM strukturalnya terpenuhi 100%. Kondisi ini tentu sangat berpengaruh pada distribusi beban kerja di lapangan," jelas Hendy Setiawan yang juga berharap adanya langkah cepat atau shortcut untuk meringankan beban kerja lurah beserta jajarannya.
Salah satu solusi yang diusulkan oleh para praktisi di wilayah adalah melakukan penyederhanaan struktur organisasi kelurahan agar lebih efisien dan lincah dalam merespons dinamika kebutuhan masyarakat. Susanto Dwi Antoro menegaskan bahwa hasil kajian yang tengah disusun ini nantinya akan diserahkan kepada pihak eksekutif sebagai dasar pengambilan kebijakan strategis. Rekomendasi tersebut akan menjadi acuan bagi Bappeda untuk perencanaan pembangunan kewilayahan, BKPSDM untuk manajemen distribusi aparatur, serta Bagian Organisasi guna penataan kembali struktur kelembagaan kelurahan.
"Harapannya ada solusi yang komprehensif. Kita ingin struktur organisasi yang lebih sederhana namun diisi oleh SDM yang kompeten, sehingga pelayanan publik di level kelurahan tetap optimal," pungkas Antoro menutup penjelasannya mengenai arah kebijakan Komisi A ke depan.
Post a Comment