Fraksi Golkar DPRD Kota Yogyakarta Desak Pengelolaan Lingkungan yang Terencana dan Terukur
WARTAJOGJA.ID – Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Yogyakarta menegaskan bahwa pengelolaan lingkungan hidup merupakan sebuah upaya sistematis dan terstruktur yang sangat krusial demi menjaga keseimbangan ekosistem serta mencegah kerusakan alam yang lebih parah.
Upaya ini mencakup rangkaian kegiatan yang komprehensif, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi tindakan yang bertujuan akhir untuk melestarikan serta memperbaiki kualitas lingkungan hidup di wilayah perkotaan. Mengingat urgensi tersebut, Fraksi Golkar menilai bahwa pengelolaan lingkungan hidup ke depan harus dilakukan secara lebih terencana dengan bersandar pada pedoman regulasi yang kuat.
Sekretaris Fraksi Golkar DPRD Kota Yogyakarta, Munazar MPsi, menyatakan bahwa pihaknya saat ini tengah mendorong adanya perubahan Raperda Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) untuk periode Tahun 2026-2056. Menurutnya, perwujudan lingkungan yang ideal memerlukan regulasi yang mampu memberikan kepastian hukum agar pemanfaatan sumber daya alam dapat dilakukan secara terencana, terkendali, dan berkelanjutan.
Munazar menekankan bahwa pengelolaan lingkungan sangat penting untuk meminimalisir kerusakan alam akibat aktivitas manusia yang dapat memicu perubahan iklim, penurunan kualitas udara, air, dan tanah, serta hilangnya keanekaragaman hayati yang berdampak langsung pada kesehatan serta kesejahteraan masyarakat.
“Kami mendorong adanya perubahan Raperda Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2026-2056 dikarenakan dalam perwujudannya diperlukan regulasi yang memberikan kepastian hukum sehingga pemanfaatan sumber daya alam dapat dilakukan secara terencana, terkendali, dan berkelanjutan,” tandas Munazar MPsi saat memberikan keterangannya.
Kondisi Kota Yogyakarta yang mengalami pertumbuhan pesat memang membawa dampak positif pada peningkatan kesejahteraan, namun di sisi lain hal ini memunculkan tantangan kompleks dalam pengelolaan sumber daya. Berbagai permasalahan urban seperti pencemaran air, penumpukan sampah, polusi udara, hingga degradasi lingkungan akibat perubahan iklim kini menjadi perhatian serius Fraksi Golkar.
Munazar menambahkan bahwa penyusunan regulasi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup harus didasarkan pada arahan kebijakan, strategi implementasi, serta indikasi program yang berakar pada isu-isu strategis lingkungan saat ini.
“Makanya regulasi terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup harus disusun dengan arahan kebijakan, strategi implementasi, dan indikasi program yang mendasar pada isu strategis terkait lingkungan,” imbuh Munazar lebih lanjut.
Dalam visi tersebut, Fraksi Golkar menilai Dinas Lingkungan Hidup (DLH) memegang tanggung jawab besar sebagai ujung tombak yang merancang kebijakan, melakukan pengawasan, sekaligus membina masyarakat agar senantiasa menjaga lingkungan secara berkelanjutan. DLH dipandang tidak hanya sekadar menjalankan fungsi administratif, tetapi harus berperan aktif sebagai penggerak perubahan perilaku masyarakat dan penjaga keseimbangan antara laju pembangunan ekonomi dengan kelestarian alam di tengah tantangan pertumbuhan penduduk yang dinamis.
Selain peran instansi pemerintah, Munazar juga menyoroti bahwa pendidikan lingkungan hidup merupakan langkah awal yang tidak boleh dikesampingkan dalam siklus pengelolaan lingkungan. Dengan meningkatnya kesadaran kolektif, diharapkan setiap individu di Kota Yogyakarta dapat berkontribusi melalui program edukasi di sekolah, kampanye publik, hingga optimalisasi media sosial. Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, mulai dari sektor hutan, perikanan, hingga pertanian ramah lingkungan, harus didukung oleh penggunaan teknologi yang tepat guna untuk mengurangi dampak negatif terhadap alam.
“Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan bertujuan untuk memanfaatkan sumber daya alam tanpa merusak keseimbangan ekosistem. Ini termasuk pengelolaan hutan, perikanan, dan pertanian yang ramah lingkungan. Penggunaan teknologi yang ramah lingkungan dapat sangat penting untuk mengurangi dampak negatif kepada lingkungan,” urainya.
Sebagai bentuk komitmen politik, Fraksi Partai Golkar menyatakan siap memberikan kontribusi nyata dalam setiap tahapan pembahasan regulasi pengelolaan lingkungan hidup tersebut. Kesiapan ini akan diwujudkan dengan menempatkan wakil-wakil fraksi di dalam Panitia Khusus (Pansus) untuk mencermati secara komprehensif setiap naskah akademis dan draf regulasi yang diajukan oleh pihak eksekutif guna memastikan kepentingan lingkungan jangka panjang tetap terlindungi.
Post a Comment