Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Yogyakarta Dorong Pembahasan Maraton Raperda Transformasi Digital Demi Tata Kelola Modern
WARTAJOGJA.ID – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Yogyakarta berkomitmen penuh untuk membahas regulasi berupa Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Penyelenggaraan Transformasi Digital secara maraton guna memastikan daerah mampu beradaptasi dengan era digitalisasi sekaligus menumbuhkan daya saing.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Yogyakarta, Darini SIP, menjelaskan bahwa transformasi digital merupakan proses pengintegrasian teknologi ke dalam strategi, budaya, dan operasional yang membawa perubahan mendasar dalam meningkatkan efisiensi serta memberikan pengalaman baru bagi masyarakat.
"Proses integrasi teknologi ini sangat penting agar setiap upaya kegiatan yang dilakukan pemerintah dapat lebih efisien dan kompetitif," tegas Darini, Rabu (25/2).
Pihaknya memberikan dukungan penuh terhadap regulasi ini, yang nantinya secara teknis akan banyak diatur melalui Peraturan Walikota (Perwal), guna memastikan aturan tersebut mencerminkan dinamika perkembangan teknologi, kebutuhan masyarakat digital, serta selaras dengan arah kebijakan nasional seperti program Satu Data Indonesia dan Strategi Nasional Transformasi Digital.
Lebih lanjut, penyusunan Perda Penyelenggaraan Transformasi Digital ini ditekan harus melibatkan partisipasi aktif dari berbagai pihak, mulai dari perangkat daerah, akademisi, pelaku usaha digital, hingga masyarakat sipil.
Darini SIP menekankan bahwa pendekatan partisipatif ini sangat krusial agar regulasi yang dihasilkan mampu menjawab kebutuhan lokal secara tepat dan meningkatkan rasa memiliki dari seluruh elemen masyarakat terhadap proses transformasi digital tersebut.
Selain aspek regulasi, implementasi aturan ini nantinya harus dibarengi dengan penguatan infrastruktur teknologi, integrasi sistem digital lintas sektor, serta peningkatan literasi digital bagi aparatur pemerintah maupun masyarakat umum.
Darini juga mengingatkan pentingnya pemerintah untuk menjamin keamanan siber dan perlindungan data pribadi guna menumbuhkan kepercayaan masyarakat dalam menggunakan layanan digital.
Sebagai penutup, ia menyebutkan perlunya evaluasi berkala terhadap efektivitas pelaksanaan perda tersebut agar selalu relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat di masa depan.
Dengan demikian, transformasi digital di Kota Yogyakarta diharapkan dapat berjalan secara berkelanjutan dan berkontribusi signifikan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern, inklusif, serta berdaya saing tinggi.
Post a Comment