Banyak Dapur MBG Masih Resisten Jadikan KDKMP Supplier Utama Bahan Pangan Segar
WARTAJOGJA.ID : Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Nasari berkolaborasi dengan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menyelenggarakan Bimbingan Teknis (BIMTEK) bagi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang diikuti oleh 188 peserta dari 84 KDKMP di wilayah Jawa Tengah dan Yogyakarta.
Dinas Koperasi dan UKM DIY yang diwakili Kepala Bidang Koperasi Ir. Setyo Hastuti, MP, saat membuka kegiatan yang digelar di Yogyakarta, Selasa (10/02/2026), mengatakan Bimtek ini bertujuan sebagai solusi percepatan operasional gerai KDKMP.
"Melalui Bimtek ini, maka diharapkan KDKMP tidak pasif dalam menjalankan operasional gerai. Dengan dukungan KSP Nasari sebagai kakak asuh maka seharusnya mempercepat pengembangan dan kemandirian koperasi di tingkat desa,” ungkap Hastuti.
“Melalui skema kolaborasi "Collab-Coop", KSP Nasari akan mendampingi KDKMP dalam pelatihan atau pendampingan usaha, komitmen simpan pinjam dan komitmen kemitraan usaha,” tambahnya lagi di hadapan peserta Bimtek.
Sedangkan Ketua KSP Nasari, Frans Meroga Panggabean, dalam sambutannya menegaskan komitmen KSP Nasari tidak hanya sebagai fasilitator pelatihan, tetapi juga sebagai mitra pendamping dalam pengembangan model bisnis dan peningkatan kapasitas SDM, serta tentunya akses permodalan sehingga dapat menjadi solusi atas semua kebutuhan KDKMP.
“Salah satu Program Collab Coop yang dapat diandalkan KDKMP dalam mencetak laba adalah menjadi supplier bahan makanan bagi dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan support modal dari KSP Nasari," jelas Frans.
“Peluang KDKMP menjadi supplier dapur MBG pasti akan didukung akses permodalan dari KSP Nasari sehingga dapat dipastikan bahwa ini menjadi sumber keuntungan KDKMP yang akan diraup secara rutin bulanan bahkan mingguan,” papar Frans lagi.
Sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) No. 115 tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis, disebutkan dalam pasal 38 bahwa dapur MBG wajib memprioritaskan penggunaan produk lokal daerah dan pelibatan aktif Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Resistensi Dapur MBG Masih Banyak Ditemui di Lapangan
Akan tetapi, dalam sesi tanya jawab dengan peserta Bimtek, diketahui bahwa di lapangan ditemui kenyataan masih banyak dapur MBG resisten terhadap KDKMP untuk menjadi supplier terutama bahan pangan segar.
“Resistensi atau keengganan dapur MBG terhadap suplier baru terutama yang berasal dari KDKMP dipicu oleh beberapa faktor teknis, operasional, dan manajerial, meskipun Badan Gizi Nasional (BGN) mendorong pelibatan UMKM lokal, dapur sering kali enggan mengganti suplier lama” ujar salah satu peserta Bimtek.
Menanggapi kendala tersebut, Frans yang juga Ketua Umum Angkatan Muda Koperasi Indonesia (AMKI) mengatakan bahwa sebenarnya dalam Pasal 43 dan 48 Perpres Nomor 115 Tahun 2025 tersebut juga mengatur tentang peran pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar memastikan hal tersebut terlaksana.
“Pasal 43 itu mengatur peran pemerintah daerah sedangkan pasal 48 mengatur peran kementerian koperasi, tapi keduanya kurang lebih senada bahwa pelibatan aktif KDKMP dalam memasok bahan pangan segar kepada dapur MBG itu wajib didorong dan diprioritaskan,” ungkap Frans.
“Semua pihak harus sepakat dan berjalan bersama dalam mengatasi masalah resistensi tersebut. Kami harap semua pihak melaksanakan program MBG dengan hati nurani, sehingga jangan hanya sekadar bisnis oriented” tutup Frans.
Untuk diketahui bahwa beberapa waktu yang lalu Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) sudah mengeluarkan pernyataan bahwa akan membekukan izin dapur MBG yang menolak pasokan dari petani, peternak, UMKM serta KDKMP
Post a Comment