DPRD DIY : Prioritaskan Nasib Guru Honorer Sebelum Angkat PPPK MBG
WARTAJOGJA.ID – Rencana pemerintah untuk mengangkat pegawai operasional Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menuai sorotan tajam dari parlemen lokal.
Ketua Komisi D DPRD DIY, RB Dwi Wahyu, mengingatkan pemerintah agar kebijakan tersebut tidak mencederai rasa keadilan, terutama bagi ribuan guru honorer di Daerah Istimewa Yogyakarta yang hingga kini masih hidup jauh dari standar kelayakan.
Dwi Wahyu menegaskan bahwa pemerintah perlu menyusun skala prioritas yang matang dalam penataan kepegawaian agar tidak terjadi ketimpangan sosial.
Meski mendukung program nasional MBG sebagai upaya meningkatkan gizi siswa, ia menilai sangat tidak proporsional jika tenaga teknis di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mendapatkan kepastian status lebih cepat dibandingkan para pendidik yang sudah mengabdi bertahun-tahun sebagai tulang punggung pendidikan.
“Kebijakan ini harus adil dan proporsional. Jangan sampai pengangkatan PPPK justru mengesampingkan guru honorer yang selama ini menjadi tulang punggung pendidikan. Mengangkat pegawai MBG silakan saja, tapi jangan sampai kita sibuk menata dapur dan operasional, sementara guru sebagai ujung tombak pendidikan justru terabaikan,” tegas Dwi Wahyu di Gedung DPRD DIY, Kamis (29/1/2026).
Kekhawatiran DPRD DIY ini didasari oleh data memprihatinkan mengenai kesejahteraan tenaga pendidik di wilayah tersebut. Saat ini, terdapat sekitar 5.000 guru honorer di DIY yang rata-rata hanya menerima honor sebesar Rp500.000 per bulan, di mana sebagian di antaranya bahkan masih bergantung pada iuran komite sekolah atau orang tua murid.
Menurut Dwi Wahyu, kondisi ini sangat memalukan bagi dunia pendidikan karena mustahil kualitas intelektual siswa meningkat jika kesejahteraan guru yang mengajar mereka masih terabaikan.
Selain menyoroti aspek keadilan, Dwi juga mengkritisi beban kerja guru di era modern yang kini dituntut menguasai teknologi hingga kecerdasan buatan (AI).
Ia mempertanyakan bagaimana para guru bisa meningkatkan kapasitas diri jika pendapatan mereka bahkan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar. Sebagai langkah konkret untuk mengatasi kebuntuan anggaran pusat, politisi tersebut kini tengah memperjuangkan pemanfaatan Dana Keistimewaan (Danais) guna memberikan insentif tambahan bagi guru honorer di DIY agar mendapatkan penghidupan yang lebih manusiawi.
Post a Comment