Prioritas Utama APBD 2026: Banggar DPRD Yogya Pastikan Sampah, Kesehatan, dan Pendidikan Tetap Aman di Tengah Efisiensi Anggaran
WARTAJOGJA.ID – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Yogyakarta mengambil sikap proaktif dalam menanggapi tantangan efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. Efisiensi ini dipicu oleh adanya pemotongan signifikan pada dana transfer yang diterima pemerintah daerah dari pemerintah pusat.
Meskipun demikian, Banggar berkomitmen penuh bahwa penyesuaian anggaran ini tidak akan sampai menggerus tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Yogyakarta.
Ketua Banggar DPRD Kota Yogya, Wisnu Sabdono Putro, menegaskan bahwa proses efisiensi ini akan dijalankan dengan sangat berhati-hati dan selalu berpegangan pada prinsip skala prioritas. "Efisiensi akibat pemotongan dana transfer dari pusat tidak akan mengurangi tingkat kesejahteraan masyarakat Yogya," tegasnya dengan keyakinan.
Wisnu menjelaskan lebih lanjut, Banggar bersama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) telah mencapai kesepakatan mutlak mengenai tiga sektor utama yang alokasinya wajib dipertahankan dan menjadi prioritas tertinggi dalam APBD 2026. Ketiga sektor vital tersebut adalah sampah, kesehatan, dan pendidikan.
"Terdapat skala prioritas yang sudah menjadi kesepakatan bersama dengan TAPD, yakni masalah sampah, kesehatan, dan pendidikan," jelasnya.
Penetapan masalah sampah sebagai prioritas utama didasarkan pada kondisi darurat yang tengah dihadapi Kota Yogya, terutama setelah TPA Piyungan tidak lagi dapat menampung sampah. Meskipun telah ada perencanaan solusi jangka menengah, seperti keterlibatan Danantara, implementasinya baru akan dimulai pada tahun 2027. Oleh karena itu, tahun 2026 menuntut keseriusan penuh dalam penanganan sampah mandiri.
Selain itu, masalah kesehatan menjadi unsur esensial karena merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang mutlak harus dijamin pemenuhannya oleh pemerintah daerah.
Sementara itu, sektor pendidikan mendapat perhatian khusus mengingat Yogya tidak memiliki kekayaan sumber daya alam (SDA) yang melimpah. Dengan demikian, investasi pada sumber daya manusia (SDM) menjadi kunci daya saing.
"Ditargetkan, dalam satu keluarga minimal ada satu sarjana agar daya saing menjadi lebih kuat," imbuh Wisnu, menekankan pentingnya juga melindungi akses pendidikan bagi warga kurang mampu.
Program-program lain di luar tiga sektor tersebut dipastikan masih tetap berjalan, namun dengan penyesuaian. Penyesuaian ini dapat berupa perubahan alokasi dana, frekuensi pelaksanaan, atau kuantitas dibandingkan dengan kondisi sebelum adanya pemotongan dana transfer ke daerah.
Post a Comment