KPK Monitoring Proyek Gedung DPRD DIY, Bukti Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran
WARTAJOGJA.ID : Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia menunjukkan komitmennya dalam menjaga tata kelola anggaran publik dengan melakukan monitoring dan supervisi terhadap proyek pembangunan gedung DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Selasa (29/07/2025).
Kegiatan yang berlangsung di ruang Direksi Kit, lokasi pembangunan gedung baru DPRD DIY, bertujuan memastikan pelaksanaan proyek berjalan sesuai regulasi dan bebas dari penyimpangan.
Dalam kunjungan tersebut, tim KPK melakukan pengecekan menyeluruh mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, hingga progres fisik proyek. Penekanan utama diberikan pada aspek transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas penggunaan anggaran negara. Tim juga memberikan sejumlah rekomendasi yang bersifat korektif dan preventif, agar pelaksanaan proyek tidak hanya tepat sasaran, tetapi juga tepat waktu.
Azriel Zah, perwakilan dari KPK RI, menggarisbawahi urgensi pengawasan melekat terhadap proyek strategis pemerintah daerah. Menurutnya, keterbukaan informasi dan kepatuhan terhadap aturan merupakan kunci keberhasilan pembangunan yang berintegritas.
“Transparansi dalam setiap tahap pembangunan adalah hal yang sangat penting. Kami akan terus memastikan bahwa anggaran digunakan dengan benar dan proyek ini selesai sesuai rencana,” tegas Azriel Zah.
Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa salah satu indikator keberhasilan pembangunan gedung ini bukan hanya soal hasil fisik, melainkan juga bagaimana prosesnya dijalankan secara akuntabel dan bebas dari potensi penyimpangan.
“Proyek pembangunan gedung DPRD DIY harus berjalan sesuai rencana, baik dari sisi anggaran maupun teknis, untuk menghindari adanya kebocoran dana yang dapat merugikan masyarakat,” tambahnya.
Pengawasan terhadap proyek ini juga mendapat perhatian dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Eko Herman, perwakilan dari BPK, menyatakan bahwa lembaganya turut aktif dalam memastikan setiap rupiah anggaran digunakan secara efisien dan bertanggung jawab. Ia menekankan pentingnya sinergi antara pengawasan internal dan eksternal sebagai bentuk pencegahan dini terhadap penyimpangan.
“Sebagai pihak yang bertanggung jawab, kami hadir untuk memastikan anggaran digunakan dengan efisien dan sesuai dengan perencanaan. Pengawasan yang ketat adalah kunci untuk mencegah potensi kerugian negara,” ujar Eko Herman.
Ia juga menambahkan bahwa keberhasilan proyek publik harus ditopang oleh tiga pilar utama: transparansi anggaran, keterlibatan publik, serta ketegasan aparat penegak hukum.
Kegiatan monitoring ini menunjukkan bahwa KPK tidak hanya berfokus pada penindakan, tetapi juga mengedepankan pendekatan pencegahan dengan mendampingi proses pembangunan sejak awal. Dengan melibatkan berbagai pihak, KPK berharap proyek pembangunan gedung DPRD DIY bisa menjadi model penerapan prinsip good governance di tingkat daerah.
Di akhir kegiatan, KPK kembali menegaskan bahwa mereka akan terus melakukan pengawasan secara berkelanjutan guna memastikan proyek ini berjalan sesuai perencanaan, memenuhi standar teknis, dan patuh hukum.
Melalui pengawasan yang ketat, proyek gedung DPRD DIY diharapkan selesai tepat waktu dengan hasil optimal, sekaligus menjadi contoh nyata pembangunan yang menjunjung tinggi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam tata kelola pemerintahan.
Post a Comment