Forum Kebangsaan Yogyakarta Serukan Deklarasi Dukung Sikap Forum Purnawirawan di Harkitnas
WARTAJOGJA.ID : Sejumlah tokoh dan purnawirawan menghadiri forum bertajuk Refleksi Hari Kebangkitan Nasional dipusatkan di Gedung Persaudaraan Djamaah Hadji Indonesia (PDHI), Kota Yogyakarta Selasa 20 Mei 2025.
Tampak dalam forum itu mantan Ketua MPR Amien Rais, mantan Rektor UGM Sofyan Efendi, mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat Tyasno Sudarto, hingga mantan Kepala Staf TNI Angkatan Udara Indonesia Hanafie Asnan.
Dalam forum yang digelar oleh Forum Kebangsaan Yogyakarta itu, para peserta menyatakan deklarasi yang isinya mendukung sikap yang telah dinyatakan Forum Purnawirawan.
Antara lain melakukan pergantian Wakil Presiden, mengganti para menteri Presiden Prabowo yang masih terafiliasi mantan Presiden Rl ke-7 Joko Widodo atau Jokowi, dan juga mendukung seruan untuk mengadili Presiden Jokowi.
“Saya mengusulkan, setelah selesainya forum ini segera dibuat semacam panitia untuk membentuk majelis rakyat Indonesia atau MRI,” kata Amien Rais dalam pidatonya di depan forum itu.
Panitia ini, kata Amien, penting agar gerakan itu bisa menentukan skala prioritas dan menentukan apa yang akan dikerjakan terlebih dulu dari tuntutan-tuntutan yang diserukan.
“Agar cita-cita yang sudah diserukan (melalui sikap Forum Purnawirawan) itu tidak hanya jadi letupan sesaat, namun bisa di follow-up,” kata Amien.
Para purnawirawan, kata Amien, bisa menggandeng kalangan akademisi kampus, mahasiswa dan juga partai politik agar bersatu menjadi gerakan nasional.
Usai forum itu, Amien Rais menuturkan terkait salah satu tuntutan Forum Purnawirawan yang mendesak penggantian wakil presiden yang saat ini dijabat Gibran Rakabuming Raka.
“Ya (pencopotan Gibran) itu bisa sebagai langkah pertama,” kata Amien.
Marsekal (purn) TNI Hanafi Asnan mengatakan praktik demokrasi saat ini banyak dikotori oleh kecurangan demi ambisi seseorang.
Bahkan ia menilai, pelantikan Gibran sebagai (wapres) melanggar konstitusi.
"Saya harap kebersamaan dan persatuan masyarakat Jogja bisa menjadi awal kebangkitan," beber Hanafi, di sela deklarasi, Selasa (20/5/2025).
Dalam kesempatan itu, pihaknya menyampaikan tiga tuntutan. Pertama mendukung Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, mendukung perjuangan Tim Pendukung Ulama dan Aktivis, dan tuntutan Adili Jokowi.
Sementara itu, Mantan Rektor UGM Prof Sofyan Efendi, mengaku dirinya bersama kawan-kawan aktivis lain mempelopori Maklumat Yogyakarta pada massa rezim Soeharto.
Menurutnya, perubahan amandemen yang diubah 4 kali itu merupakan perbuatan makar terhadap Pancasila.
Bahkan, tindakan makar terhadap Pancasila itu, menurut Prof Sofyan masih dipraktikkan sampai saat ini.
"Untuk itu kami gak bisa membiarkan makar-makar itu diteruskan," tegasnya.
Dalam forum itu dibacakan sejumlah butir deklarasi yang memuat tiga pernyataan.
Pertama, mendukung penuh pernyataan sikap Forum Purnawirawan yang berisi delapan tuntutan. Mulai dari kembali ke UUD 1945 Asli dengan adendum, mendukung program kerja Kabinet Merah Putih Astacita kecuali untuk kelanjutan IKN, dan menghentikan Proyek Strategis Pantai Indah Kapuk- Rempang, serta menghentikan tenaga kerja asing (TKA) Cina yang masuk ke wilayah NKRI.
Kemudian juga tuntutan menertibkan pengelolaan pertambangan yang tidak sesuai dengan aturan dan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat (2) dan ayat (3), melakukan reshuffle para menteri yang diduga melakukan kejahatan korupsi, dan menindak tegas para pejabat dan aparat yang masih terkait dengan kepentingan mantan Presiden Joko Widodo, juga mengembalikan Polri pada fungsi keamanan dan ketertiban nasyarakat di bawah Kemendagri.
Poin ke delapan Forum Purnawirawan juga mengusulkan pergantian Wakil Presiden karena keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap Pasal 169 Huruf Q Undang-Undang Pemilu 2017 telah melanggar Hukum Acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.
Dalam forum itu juga menyatakan desakan berbagai elemen masyarakat dan mendorong terwujudnya aspirasi Adili Jokowi atas berbagai pelanggaran yang dilakukannya terhadap konstitusi.
Forum itu menyatakan mendukung sepenuhnya langkah dan perjuangan Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) dalam menangani berbagai pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Joko Widodo dan para pembelanya.
Post a Comment