DJPb DIY : Peran APBN Terus Diperkuat Dukung Perlindungan Masyarakat
WARTAJOGJA.ID : Kinerja APBN di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada akhir April 2024 terjaga positif dan terus menunjukkan performa prima.
Agung Yulianta, S.E., M.Si. selaku Kepala Kanwil DJPb DIY. menyatakan "Peran APBN pun terus diperkuat dalam mendukung program perlindungan masyarakat, transformasi perekonomian serta pembangunan yang inklusif dan berkesinambungan di samping upaya mitigasi dan antisipasi risiko APBN di tengah ketidakpastian global," ujarnya dalam siaran pers Kamis (30/5).
Agung membeberkan realisasi Belanja Negara di DIY diketahui mencapai Rp6,50 triliun sampai dengan 30 April 2024, tumbuh 4,71% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini dipengaruhi oleh kenaikan signifikan Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sebesar 22,48%, terutama pada Belanja Barang.
"Kenaikan signifikan Belanja Barang yang dipengaruhi oleh kenaikan realisasi Belanja Barang BLU dan Belanja Barang Non Operasional memberikan andil yang besar pada pertumbuhan BPP," urai Agung.
Belanja Pemerintah Pusat terealisasi sebesar Rp3,51 triliun (23,22% dari pagu belanja) atau tumbuh 22,48%. Realisasi Belanja Pemerintah Pusat terdiri atas realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp1,69 triliun (35,24% dari pagu belanja) yang tumbuh cukup signifikan hingga 15,62%.
Realisasi Belanja Pegawai terbesar terdapat pada Kemendikbud Ristek sebesar Rp371,53 miliar, Kementerian Pertahanan Rp358,2 miliar, dan Polri sebesar Rp309,47 miliar.
Lalu, realisasi Belanja Barang sebesar Rp1,36 triliun (24,82% dari pagu belanja), antara lain untuk kegiatan Dukungan Pelayanan Kesehatan Unit Pelaksana Teknis Ditjen Pelayanan Kesehatan Rp268,31 miliar, Pembentukan Badan Adhoc Rp168,53 miliar, Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional Rp80,65 miliar serta Pembangunan dan Rehabilitasi Prasarana Pendidikan Rp66,21 miliar.
Sedangkan realisasi Belanja Modal mencapai Rp462,16 miliar (9,55% dari pagu belanja) pada akhir April 2024, antara lain untuk kegiatan Pengendalian Banjir, Lahar, Pengelolaan Drainase Utama Perkotaan, dan Pengaman Pantai (Rp165,42 miliar); Pengembangan Bendungan, Danau, dan Bangunan Penampung Air Lainnya (Rp148,85 miliar); Penyediaan dan Peningkatan Kualifikasi Tenaga Kesehatan (Rp29 miliar) serta Pengembangan Jaringan Irigasi Permukaan, Rawa, dan Non-Padi (Rp26,06 miliar).
Dukungan APBN terhadap APBD melalui Transfer ke Daerah (TKD) dan Dana Desa juga mendukung kinerja APBN di DIY. Realisasi penyaluran TKD dan Dana Desa sampai dengan 30 April 2024 sebesar Rp2.989 miliar (28,44% dari alokasi)
Selanjutnya, kinerja Pendapatan Negara di DIY sebesar Rp3.398,86 miliar atau tumbuh 27,49%. Kedua komponen Pendapatan Negara yaitu Penerimaan Perrpajakan dan Penerimaan negara Bukan Pajak (PNBP) mengalami pertumbuhan yang menggembirakan. Penerimaan Perpajakan tumbuh 19,89% yang dipengaruhi peningkatan kinerja komponen utama yaitu PPh (17,46%) dan PPN (15,21%). Kenaikan setoran PPh Pasal 25 dan PPh pasal 21 memberikan andil kinerja PPh, sedangkan kenaikan tarif dan pembayaran proyek pengadaan/pembangunan memiliki andil besar terhadap kinerja PPN.
Penerimaan bea dan cukai sampai dengan akhir April 2024 mengalami pertumbuhan sebesar 43,5% dengan capaian 41,94% dari target Rp900,07 miliar.
Capaian ini melanjutkan tren positif baik pabean maupun cukai. Kinerja penerimaan Pabean masih tumbuh 41,8% (yoy akumulatif) seperti bulan sebelumnya terutama bea atas pengeluaran barang impor dari tempat penimbunan. Kinerja penerimaan cukai HT meningkat 43,5% (yoy akumulatif) melanjutkan tren peningkatan bulan sebelumnya.
Penerimaan bea dan cukai sampai dengan akhir bulan April 2024 didominasi cukai Hasil Tembakau (share 98,58%). Penerimaan ini tumbuh utamanya karena peningkatan produksi HT yang juga tumbuh sebesar 17,87% (yoy akumulatif s.d. bulan April 2024) dan pabean yang meningkat 41,8%.
PNBP pun mengalami pertumbuhan sebesar 54,36% (yoy akumulatif) dengan capaian
43,39% dari target Rp2.092,98 miliar. Pertumbuhan ini disebabkan oleh pendapatan BLU tumbuh
67,08% dari periode yang sama di tahun 2023. Realisasi Pendapatan BLU sampai dengan 30 April 2024 sebesar Rp 671,42 miliar atau mencapai 36,3 persen dari target APBN. Kenaikan signifikan ini didorong oleh realisasi pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit dan Pendidikan masing-masing Rp 488,82 miliar dan Rp 160,88 miliar.
APBN 2024 memberikan dukungan fiskal di wilayah DIY melalui belanja Pemerintah Pusat dengan arah kebijakan penguatan kualitas SDM (dengan penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan stunting, perbaikan sistem perlindungan sosial, dan sistem kesehatan), penuntasan infrastruktur prioritas (antara lain perkuatan jalan daerah, bendungan, dan irigasi), transformasi ekonomi (melalui hilirisasi SDA dan revitalisasi industri), reformasi birokrasi dan aparatur negara (termasuk perbaikan gaji dan pensiun) serta pelaksanaan pemilu dan dukungan untuk pilkada.
Dukungan fiskal untuk bidang infrastruktur sampai dengan akhir April 2024 telah terealisasi sebesar Rp525,17 miliar.
Jumlah ini dialokasikan antara lain untuk Preservasi; Konektivitas Jalan; Bendungan dan Saluran Irigasi; Penyediaan Pemukiman dan Sarana Air Baku serta Sarana Pendidikan dan Kesehatan yang dilaksanakan oleh Kementerian PUPR dan Kementerian
ATR/BPN. Untuk bidang Kesehatan sampai dengan akhir April 2024 terealisasi Rp140,41 miliar.
Jumlah ini dialokasikan antara lain untuk Pengadaan Obat, Layanan Kesehatan, JKN, Pelatihan Bidang Kesehatan serta Pengentasan Stunting yang dilaksanakan oleh Kemkes, BPOM, dan BKKBN.
Dukungan fiskal untuk bidang Pendidikan sampai dengan April 2024 terealisasi Rp560,47 miliar. Jumlah ini dialokasikan antara lain untuk BOS, Beasiswa, Digital Talent, BOPTN, dan
Bantuan Pendidikan Dasar yang dilaksanakan oleh Kementan, Kemenperind, Kemdikbudristek, Kemenkes, Kemenag, Kemnaker, Kem PUPR, dan PNRI.
Sementara itu, dukungan fiskal untuk bidang ketahanan pangan sampai dengan April 2024 terealisasi Rp210,49 miliar. Jumlah tersebut dialokasikan antara lain untuk Bantuan Benih dan Hewan Kawasan Pertanian, Sarpras Irigasi yang dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan Perikanan, dan Kementerian PUPR. Alokasi untuk Pemilu sampai dengan akhir April 2024 terealisasi Rp298,94 miliar. Jumlah ini dialokasikan antara lain untuk Operasi Bidang Pertahanan, Penyelenggaraan Pemilu serta Pengawasan dan Pengaduan Pemilu yang dilaksanakan oleh Kejagung, Kemhan, POLRI, KPU, Bawaslu, dan TVRI.
Di samping itu, alokasi belanja Kementerian/Lembaga di tahun 2024 pada lingkup DIY turut berkontribusi untuk mendukung empat pilar transformasi ekonomi dalam mendukung visi Indonesia maju, yakni pengendalian inflasi, penurunan prevalansi stunting, pengentasan kemiskinan ekstrem, dan peningkatan investasi. Pengendalian inflasi difokuskan untuk kelancaran distribusi, keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, dan komunikasi yang efektif melalui pembangunan infrastruktur sumber daya air dan irigasi, pembangunan jalan nasional, pemberian bantuan ternak, sarana pengembangan kawasan pertanian serta publikasi laporan statistik harga yang telah terealisasi Rp190,12 miliar.
Program Percepatan Penurunan Stunting juga menjadi kunci pembangunan generasi bangsa Indonesia yang sehat dan produktif. Intervensi percepatan penurunan stunting melibatkan Badan Pengawas Obat dan Makanan, BKKBN, serta Badan Pangan Nasional melalui pelatihan bidang kesehatan, infrastruktur air minum berbasis masyarakat, dan pembinaan masyarakat.
Program penurunan prevalensi stunting ini telah terealisasi Rp3,4 miliar.
Upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan ekstrem difokuskan melalui program-program berdaya ungkit tinggi yang di wilayah DIY ditransmisikan melalui peningkatan rumah layak huni dan infrastruktur permukiman berbasis masyarakat. Di tahun 2024, program untuk penghapusan kemiskinan ekstrem diampu oleh Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, Kementerian Agama, Kementerian Sosial, Kementerian LHK, Kementerian ATR/BPN, Kementerian PUPR, dan BKKBN yang telah terealisasi Rp58,74 miliar.
Peningkatan investasi diperlukan untuk membuka lapangan kerja dan menyerap tenaga kerja yang pada akhirnya meningkatkan indikator kesejahteraan. Di wilayah DIY, belanja untuk peningkatan investasi melalui satker di lingkup Kementerian Keuangan, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), dan Kementerian Pertanian telah terealisasi Rp21,21 juta yang digunakan antara lain untuk kegiatan rekomendasi atas Kinerja Investasi Pemerintah, Pemantauan Perkembangan Realisasi Investasi di 34 Provinsi dalam Rangka Dekonsentrasi serta peningkatan Sarana dan Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan.
Pemerintah juga hadir dalam pengembangan UMKM di DIY. Dukungan tersebut hadir dalam bentuk subsidi bunga penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan penyaluran pembiayaan Ultra Mikro (UMi). Penyaluran KUR tahun 2024 per wilayah di DIY sampai dengan 30 April 2024 sebesar Rp1,92 triliun yang telah diterima oleh 34.974 debitur. Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul mendominasi dalam penyaluran KUR DIY sampai dengan akhir April 2024, di mana hal ini sejalan dengan jumlah UMKM terbanyak berada pada dua wilayah tersebut. Sampai dengan tanggal 30 April 2024, penyaluran KUR di Kabupaten Sleman sebesar Rp596,15 miliar kepada 9.638 debitur. Sedangkan penyaluran KUR pada Kabupaten Bantul sebesar Rp527,94 miliar kepada 9.417 debitur.
Sedangkan realisasi penyaluran UMi sampai dengan 30 April 2024 telah terealisasi sebesar Rp11,45 miliar untuk 2.715 debitur. Berdasarkan per wilayah kota/kabupaten, penyaluran UMi terbesar terdapat pada Kabupaten Bantul dengan nilai sebesar Rp4,58 miliar kepada 1.043 debitur. Sama halnya dengan KUR, sektor Perdagangan Besar dan Eceran sangat mendominasi penyaluran sampai dengan April 2024 dengan penyaluran UMi sebesar Rp10,87 miliar atau 94,48 persen dari total penyaluran UMi di DIY. Sedangkan sekitar 6 persen sisanya tersalur antara lain ke sektor Industri Pengolahan, Jasa Kemasyarakatan, dan sektor Pendidikan.
Post a Comment