KPU Yogyakarta Lantik 70 anggota PPK Pemilu 2024, Pj Walikota Beri Pesan Ini
 |
| KPU Yogyakarta Lantik 70 anggota PPK Pemilu 2024 Rabu (4/1/2023) |
WARTAJOGJA.ID : Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta melantik 70 anggota panitia pemilihan kecamatan (PPK yang bertugas di 14 kecamatan pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 di Yogyakarta, Rabu (4/1/2023).
Dalam acara pelantikan PPK tersebut, seluruh anggota mengenakan pakaian adat khas Yogyakarta.
Penjabat Wali Kota Yogyakarta Sumadi yang hadir saat pelantikan berpesan agar seluruh anggota PPK dapat menjalankan tugas dengan baik, berdedikasi, penuh tanggung jawab, dan berintegritas.
“Seluruh anggota PPK yang dilantik hari ini tentu sudah melalui proses seleksi sehingga mereka dinilai tepat untuk bisa menjalankan tugas dengan baik menyukseskan Pemilu 2024,” katanya.
Sumadi menambahkan Pemerintah Kota Yogyakarta memberikan dukungan dari segi anggaran.
“Sudah menjadi komitmen kami pada tahun anggaran 2023 dan 2024. Sudah disiapkan,” katanya.
Total dukungan anggaran yang dialokasikan Pemerintah Kota Yogyakarta untuk penyelenggaraan Pemilu mencapai sekitar Rp36 miliar, baik untuk KPU Kota Yogyakarta dan Bawaslu Kota Yogyakarta.
Ketua KPU Kota Yogyakarta Hidayat Widodo mengatakan hari ini, secara resmi seluruh anggota panitia pemilihan kecamatan (PPK) dilantik.
"Dan karena tidak ada aturan tentang pembatasan periodisasi jabatan, maka ada beberapa anggota yang pernah bertugas pada pemilu sebelumnya. Sekitar 30 persen,” kata dia.
Menurut dia, seluruh anggota PPK yang dilantik langsung menjalani bimbingan teknis untuk mendukung kinerja yang akan mereka jalani selama dua tahun mendatang, termasuk membentuk sekretariat, struktur organisasi, ketua, dan divisi di masing-masing PPK.
Selama bertugas, papar dia, anggota PPK dituntut untuk bisa bekerja dengan mengedepankan integritas, menjaga sikap jujur, adil, dan independen dalam seluruh tahapan pelaksanaan Pemilu 2024.
Hidayat mengingatkan bahwa PPK adalah pelaksana teknis untuk memastikan penyelenggaraan Pemilu 2024 berjalan lancar.
“PPK adalah pelaksana teknis dan bukan pengambil kebijakan sehingga seluruh langkah harus sesuai dengan aturan yang berlaku,” katanya.
Hidayat menyebut penggunaan pakaian adat diharapkan menjadi inspirasi bagi PPK dalam menjalankan seluruh tugasnya dengan tetap berpegang pada regulasi yang berlaku tetapi tidak melupakan tata krama dan nilai budaya.
“Ada 'unggah ungguh' dan tata krama yang perlu dijaga meskipun tugas utama PPK akan berkaitan dengan politik,” katanya. (Cak/Rls)
Post a Comment