Hari Lahir Pancasila, Pimpinan DPW PKS DIY Sampaikan Pernyataan Politik
 |
| Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DIY menyampaikan sejumlah sikap politik Selasa (1/6) |
WARTAJOGJA.ID: Memperingati Hari Lahir Pancasila, Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DIY menyampaikan sejumlah sikap politik.
"Silaturahmi kebangsaan yang telah digagas oleh DPP PKS sejak bulan Ramadhan kemarin, kemudian diikuti oleh semua DPW PKS se-Indonesia, membawa pesan penting," kata
Ketua DPW PKS DIY Agus Mas’ud kepada wartawan di Kantor DPW PKS DIY Jalan Gambiran Yogyakarta usai acara syawalan, Selasa (1/6/2021).
Ia mengatakan pada momentum ini semangat persatuan dikedepankan dalam menghadapi semua persoalan bangsa. Perbedaan suku, bahasa, agama dan pilihan politik adalah sebuah keniscayaan. Semua perbedaan itu dirajut dengan semangat saling menghormati dan saling menghargai yang dilandasi oleh semangat Persatuan.
"Dan Persatuan adalah ruh dari Pancasila," katanya.
DPW PKS DIY telah melakukan serangkaian kegiatan dalam rangka Silaturahmi Kebangsaan kepada para tokoh masyarakat, ormas keagamaan, dan tokoh lembaga perempuan se DIY.
Pada tanggal 1 Juni 2021 DPW PKS DIY juga mengadakan acara Syawalan yang diadakan secara terbatas dihadiri 50 peserta yang terdiri dari Pengurus DPP BPW Jatijaya, DPTW PKS DIY, pengurus harian DPW dan Ketua DPD PKS se DIY.
Acara ini disiarkan langsung melalui kanal Youtube PKSTV Jogja sehingga bisa disimak oleh semua anggota PKS DIY dan masyarakat secara luas.
Hikmah Syawalan disampaikan oleh Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Dr.H.M. Hidayat Nur Wahid. Bersamaan dengan peringatan Lahirnya Pancasila 1 Juni ini PKS DIY menyatakan 3 poin.
Pertama, berharap menjadi momentum bersatunya seluruh komponen bangsa untuk betul-betul mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
"PKS tidak ingin Pancasila hanya menjadi jargon semata, bahkan menjadi alat untuk memukul komponen bangsa yang berbeda pendapat," kata dia.
Kedua meminta pemerintah pusat dan daerah untuk kembali fokus dan lebih serius mengurai keruwetan persoalan bangsa ini mulai dari penanganan wabah covid 19 yang belum mereda hingga persoalan ekonomi dan dampak sosialnya.
Upaya memutus mata rantai penularan covid 19 belum berhasil. Angka positif covid 19 pada tanggal 30 Mei 2021 masih ada penambahan 6.115 kasus positif. Di DIY ada 211 kasus baru. Sedangkan indikator ekonomi nasional dengan pertumbuhan ekonomi minus 0,74% dan inflasi 0,13% di akhir April 2021. Di DIY pertumbuhan ekonomi sebesar 6,14% dan inflasi 0,01% (terendah se Indonesia) di akhir April 2021.
Ketiga mendukung sikap yang telah disampaikan DPP PKS untuk menyelamatkan upaya pemberantasan korupsi dengan menolak tes wawasan kebangsaan (TWK) pegawai KPK yang telah menimbulkan kegaduhan pro dan kontra di masyarakat. Tidak hanya menghambat upaya pemberantasan korupsi, TWK ini bermasalah dalam konten dan metodologinya karena ada materi yang ingin membenturkan Pancasila dan ajaran agama. Padahal Pancasila dan Konstitusi kita menjamin setiap warga negara untuk menjalankan ajaran agama yang dianutnya.
Politikus PKS yang juga aggota Komisi A DPRD DIY Muhammad Syafi’i menambahkan, tes wawasan kebangsaan termasuk yang akan dilaksanakan Pemda DIY tidak ada masalah. Supaya tidak menimbulkan kegaduhan seperti di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), anggota Komisi A DPRD DIY itu memandang perlu perlu ada pengawasan.
“Tes oke. Tidak ada persoalan. Yang jadi persoalan adalah kontennya. Jangan sampai Pancasila dibenturkan dengan Al Quran. Sila pertama dibenturkan dengan sila ketiga. Jangan ada dikotomi agamis dan nasionalis,” ungkapnya. (Cak/Rls)
Post a Comment