Wakil Ketua DPRD DIY: PSBB Yogya Sebaiknya Diikuti Screening Massal
 |
| Wakil Ketua DPRD DIY Huda Tri Yudiana |
WARTAJOGJA.ID : Langkah pemerintah pusat yang memberlakukan pembatasan kegiatan atau PSBB skala mikro di beberapa wilayah Indonesia sangat tepat.
DIY juga diminta melakukan pembatasan kegiatan untuk 3 kabupaten, yaitu Gunungkidul, Sleman, dan Kulonprogo atas dasar beberapa kriteria kondisi.
"Memang penularan Covid 19 di DIY akhir akhir ini termasuk luar biasa, sehingga hampir semua rumah sakit dan tenaga kesehatan kewalahan. Saya mengusulkan sebaiknya pembatasan di DIY diperluas untuk 5 kabupaten kota, kota yogyakarta dan Bantul juga perlu dilakukan hal yang sama," kata Wakil Ketua DPRD DIY Huda Tri Yudiana Kamis (7/1).
Huda menilai perluasan pembatasan untuk DIY ini perlu karena mobilitas warga DIY antar kabupaten kota sangat tinggi dan tidak bisa dipisah satu dengan yang lain.
Sebagai contoh kota Yogyakarta kalau siang warga yang beraktivitas jauh lebih banyak dibandingkan malam, dan itu sebagian besar dari kabupaten lain di DIY.
Bisa jadi warga beraktivitas di kota, tertular dan kembali ke tempat tinggalnya di Bantul atau kabupaten lain.
"Intinya kita perluas pembatasan untuk 5 kabupaten kota menurut kami akan jauh lebih efektif menurunkan kasus. Lebih baik menahan diri sementara waktu, kemudian bisa beraktivitas ekonomi lebih aman berikutnya," ujar politikus PKS itu.
"Selain itu kami juga mengusulkan agar pembatasan ini diikuti screening massal di tempat tempat beresiko tinggi. Screening masal ini mesti dirancang baik secara metodologi sehingga bisa efektif memotret dan dilakukan tindakan pencegahan penularan," kata dia.
Screening ini diusulkan kerjasama dengan UGM menggunakan alat GeNose temuan UGM yang sudah siap.
"Kita pinjam dulu alat yang sudah ada dan ready selama dua pekan atau sebulan sekaligus membuat pilot project screening massal di wilayah DIY menggunakan metodologi yang baik. Jika ditemukan kasus positif dalam screening diminta isolasi mandiri jika tanpa gejala dan dilanjutkan swab dan perawatan jika bergejala," katanya.
Huda berharap model sinergi dengan UGM berupa kerjasama saja, pinjam alat yang sudah ready, sehingga biaya tidak banyak.
Warga yang diminta isolasi mandiri jika memerlukan bantuan dilakukan dengab mengaktifkan sistem sosial antar warga, atau ada istilah tonggo ngrumat tonggo (tetangga membantu/dirawat oleh tetangga lain).
"Harapanya pembatasan aktivitas yang diikuti screening massal akan menurunkan kasus pemularan covid 19 secara signifikan," katanya.
Usulan Huda instruksi gubernur yang sedang disusun bisa meliputi 5 kabupaten kota serta diikuti juga oleh kegiatan screening massal yang dirancang dengan metodologi yang baik.
Kemudian jika ada yang positif diminta isolasi mandiri dan mengaktifkan sistem sosial gotong royong antar warga.
"Ini yang realistis untuk kita lakukan sekarang. Semoga wabah ini segera diangkat oleh Allah SWT," katanya. (Cak/Rls)
Post a Comment