News Breaking
Live
wb_sunny

Breaking News

Pelonggaran PSBB, Daerah : Pusat Jangan Menambah Beban

Pelonggaran PSBB, Daerah : Pusat Jangan Menambah Beban




WARTAJOGJA.ID : Langkah pelonggaran kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang ditempuh pemerintah pusat menadapat tanggapan miring pemerintah daerah.
 
Sebab, saat ini kasus perkembangan wabah Corona di daerah belum menunjukkan tanda tanda penurunan. 

DI Daerah Istimewa Yogyakarta misalnya, yang terjadi justru klaster bertambah dan transmisi penularan lokal ikut naik signifikan walau belum sampai mendorong DIY mengajukan PSBB. 

Pemerintah Kabupaten Gunungkidul misalnya.Pelonggaran PSBB dari pusat itu dikhawatirkan akan memicu gelombang pemudik lebih besar. 
Sebab saat ini, dengan 12 ribu pemudik lebih yang sudah terlanjur masuk periode akhir Maret sampai awal Mei 2020, situasi sudah mulai bisa dikendalikan pemerintah daerah.

“Maka sebaiknya dengan penanganan yang sudah dilakukan daerah dan membuat situasi relatif kondusif ini, jangan lagi dibebani persoalan persoalan baru,” ujar Wakil Bupati Gunungkidul Immawan Wahyudi Selasa 12 Mei 2020.

Immawan yang juga Ketua Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Gunungkidul itu mengakui, pemerintah daerah sangat belum siap jika harus menerima gelombang baru kedatangan masyarakat atau pemudik ketika PSBB dilonggarkan.
Dari kasus penularan Covid-19 yang muncul d DIY hingga membentuk empat klaster besar, ujar dia, pendatang luar daerah menjadi kelompok paling diwaspadai sebagai carrier.

Sebab tidak mudah menata pemudik ini. Hal itu bukan hanya problem pemerintah daerah tapi juga masyarakat lokal yang menghadapi pendatang ini secara langsung. 
Immawan menambahkan terlalu banyak yang harus dilakukan daerah saat ini menghadapi kasus yang sudah ada saat ini. 

Dari menyiapkan santunan, tempat karantina mandiri, karantina hasil rapid test reaktif, karantina untuk ODP (orang dalam pemantauan), mendata dan menyalurkan penerima bantuan sosial, dan menyiapkan jaring pengaman sosial warga terdampak.

“Semua itu memerlukan konsentrasi yang luar biasa berat,” ujarnya.
Di Gunungkidul sendiri dengan jumlah 18 kecamatan hanya memiliki tiga rumah sakit khusus penanganan Covid-19 yakni RSUD Wonosari, RSUD Saptosari dan PS Panti Rahayu. 

RSUD Wonosari memiliki 17 kamar isolasi, RS Panti Rahayu memiliki 5 kamar isolasi, dan RSUD Saptosari yang dikhususnya untuk pasien dengan rapid test reaktif memiliki 30 kamar.

Jumlah kasus positif Covid-19 di Gunungkidul sebanyak 25 kasus per 12 Mei 2020, di mana 12 orang dinyatakan sembuh dan sisanya perawatan. 

Immawan menutukan dengan pemudik yang terlanjur masuk Gunungkidul saat ini, sudah mulai bisa ditangani pemerintah daerah. Walau layanan kesehatan dan lokasi karantina sangat terbatas. 
Namun ketika PSBB diperlonggar dan memancing makin banyak gelombang massa berdatangan, pihaknya keberatan.

“Tidak sekedar sarana prasarana yang harus kami siapkan, tapi juga sumber daya manusia,” ujarnya. 
Gunungkidul pun mendesak, pemerintah pusat bisa konsisten dengan apa yang sudah direncanakanan dalam penanganan wabah. Pergantian aturan, ujarnya, tidak akan mudah mengantisipasi dan menyiapkan solusinya. 

Sementara itu, dalam sesi video press conference usai rapat terbatas dengan pemerintah pusat yang dibagikan Humas Pemda DIY, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X menuturkan yang menjadi kewaspadaan DIY saat ini soal sarana prasana dan fasilitas pelayanan kesehatan jika sewaktu waktu terjadi lonjakan kasus penularan Covid-19.

Sultan mencontohkan seperti akibat bertambahnya klaster baru penularan Indogrosir Sleman. Setelah karyawan supermarket itu diketahui ada yang positif dan membuat empat kabupaten/kota DIY menggelar test massal kepada pengunjung yang sempat mendatangi pusat kulakan itu.

"Terutama dari Pemkab Sleman, khawatir jika dari kasus Indogrosir itu ternyata warga yang positif (terpapar Corona) tinggi,” ujar Sultan Selasa (12/5).

Sultan meminta rumah sakit DIY siaga. Seperti salah satunya Rumah Sakit Hardjolukito Yogya yang kini menangani Covid, dapat beroperasi penuh karena memiliki kapasitas untuk menampung hingga 200 pasien.
Sultan menuturkan untuk mengantisipasi ledakan kasus itu, pihaknya juga telah meminta kepala daerah membantu mencarikan tambahan tenaga medis. Yang bisa ditugaskan ke Rumah Sakit Harjo Lukito yang kapasitasnya sejauh ini baru terpakai 40 persen itu. 
Sultan menuturkan di DIY sendiri kini memiliki ketersediaan alat rapid test sebanyak 3.000 unit. Namun di tingkat kabupaten rata rata masih terdapat 1.000 unit.
Juru Bicara Penanganan Covid-DIY Berty Murtiningsih menyatakan per 12 Mei 2020 ini ada 169 kasus positif Corona di DIY. Di mana untuk klaster Indogrosir tiga hari terakhir terus bertambah menjadi 16 orang.
Untuk pengunjung Indorgosir juga mulai dilaksanakan rapid test massal 12-14 Mei 2020 ini. Di Sleman, dari kuota 1500 orang yang disediakan pemerintah daerah Sleman, jumlah pendaftarnya mencapai 1.700 orang.
Dari seluruh kasus positif di DIY itu, sebanyak 63 kasus sembuh dan 7 kasus meninggal dunia. Sedangkan yang masih dalam proses uji laboratorium ada 155 kasus di mana 14 kasus sudah dinyatakan meninggal dunia. 
Adapun jumlah pasien dalam pengawasan (PDP) di DIY per 12 Mei 2020 sebanyak 1.141 orang di mana 198 orang masih dalam perawatan. Sedangkan jumlah orang dalam pemantauan ada 5.661 orang. 

(Rey/Nat)

Tags

Newsletter Signup

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque.

Post a comment