Menjelang Putusan Sidang PHI, Pekerja Eks PT MTG Tegaskan Kasasi Jika Pesangon di Bawah Ketentuan
WARTAJOGJA.ID : Menjelang pembacaan putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, kubu pekerja eks PT Mataram Tunggal Garment (MTG) menegaskan sikap tegas terkait tuntutan hak mereka. Para buruh yang diwakili oleh serikat pekerja memastikan akan menempuh jalur hukum lanjutan jika majelis hakim memutuskan besaran pesangon di bawah ketentuan yang semestinya.
Ketua PUK pekerja PT MTG, Dwi Ningsih, menyatakan bahwa pihaknya secara konsisten menuntut pembayaran pesangon sebesar dua kali ketentuan. Kendati demikian, ia memberikan batas toleransi administratif tertentu, namun langsung menolak tegas apabila putusan pengadilan berada di bawah angka minimal yang diatur.
"Ya tetap kali dua. Tapi kalau keputusannya di bawah itu? Asal tidak di bawah kali satu ketentuan, kita oke. Tapi kalau di bawah satu ketentuan misalnya 0,75, oh tetap kasasi ya?" ujar Dwi Ningsih menegaskan sikap kelompoknya.
Sikap serupa disampaikan oleh kuasa hukum pekerja PT MTG, Ana Riana, S.H., M.H. Menurutnya, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan dari awal hingga akhir, pihak perusahaan awalnya menjadikan dalih kerugian finansial sebagai dasar melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) dengan skema 0,5. Namun, dari pemeriksaan bukti audit, klaim kerugian tersebut sama sekali tidak terbukti dan kondisi keuangan perusahaan justru terpantau normal serta membaik pada tahun 2025.
"Sehingga asumsi mereka yang mengatakan rugi itu tidak ada. Bukti audit anggota publik itu tidak ada rugi. Bahkan normal-normal saja, dan 2025 itu justru membaik," ungkap Ana Riana.
Berdasarkan fakta persidangan tersebut, Ana menilai tidak ada alasan yuridis bagi perusahaan untuk menghindari kewajiban pembayaran penuh. Ia berharap majelis hakim dapat bersikap objektif dan independen dalam memutus perkara yang melibatkan ratusan pekerja eks PT MTG ini, terlebih di wilayah Yogyakarta yang menjunjung tinggi nilai-nilai independensi peradilan.
"Kalau hakim itu memang objektif menilai proses hukum ini, seharusnya demikian. Tapi kita yakin di Jogja ini, karena Jogja adalah Jogja istimewa, kita yakin bahwa hakim-hakim yang di Jogja ini adalah independen. Tidak ada yang terintervensi dari manapun," pungkasnya.
Post a Comment