Komisi D DPRD Kota Yogyakarta Perjuangkan Hak Pendidikan di Tengah Efisiensi Anggaran
Ketua Komisi D DPRD Kota Yogyakarta, Darini, S.IP., menjelaskan bahwa pendalaman anggaran yang digelar pada Senin (9/11/2026) tersebut menjadi krusial agar kebutuhan dasar di sektor pendidikan tidak terabaikan akibat penyesuaian fiskal. "Pembahasan ini menjadi krusial untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat utamanya pendidikan, terutama honorarium guru dan tenaga kependidikan agar dapat terakomodasi dengan baik dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) APBD 2027," ujar Darini pada Selasa (10/11/2026).
Melalui perhitungan detail dalam pembahasan ulang tersebut, rincian alokasi anggaran yang awalnya menyentuh angka Rp11,4 miliar disesuaikan menjadi Rp8,4 miliar. Angka final ini dialokasikan untuk membiayai 234 orang guru melalui skema Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA), 92 orang guru pengganti masa pensiun, serta 50 orang guru pendamping khusus. Dengan ditariknya pemenuhan honorarium pendidik langsung di bawah Disdikpora, dana BOSDA di sekolah kini dapat difokuskan sepenuhnya untuk pembiayaan operasional murni.
Dinamika rapat kerja Komisi D diwarnai penekanan para legislator atas pentingnya perlindungan hak-hak tenaga pendidik. Anggota Komisi D DPRD Kota Yogyakarta, Tri Waluko Widodo, menekankan konsistensi dewan dalam mengawal anggaran sektor ini. "Kami konkrit mempertahankan strategi perhitungan, untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat," tegas Tri Waluko Widodo.
Senada dengan hal tersebut, Sekretaris Komisi D, Solihul Hadi, menyoroti pentingnya pengembalian BOSDA secara menyeluruh ke sekolah sekaligus meminta kejelasan mengenai nasib Tunjangan Profesi Guru (TPG). Pihak Disdikpora pun memberikan kepastian bahwa alokasi pembayaran TPG untuk Kota Yogyakarta dipastikan aman dan bakal terus dicairkan secara rutin setiap bulan. Langkah serta skema perhitungan ini turut memperoleh kesepakatan penuh dari anggota dewan lainnya, Ririk Banowati Permanasari dan Endro Sulaksono, yang menilai strategi tersebut adil bagi kesejahteraan pendidik.
Sementara itu, anggota Komisi D DPRD Kota Yogyakarta, Nurcahyo Nugroho, mengingatkan bahwa pengawalan ini difokuskan pada pemenuhan kebutuhan esensial masyarakat di bidang pendidikan yang tidak boleh dikompromikan. "Ini bukan masalah kenaikan anggaran, tetapi ini kebutuhan dasar untuk pendidikan, ini harus terus diperjuangkan," tandas Nurcahyo Nugroho.
Melalui hasil kesepakatan tersebut, DPRD Kota Yogyakarta berharap seluruh layanan pendidikan di Kota Yogyakarta tetap berlangsung bermutu dan optimal tanpa mengabaikan tingkat kesejahteraan para guru di tengah kebijakan efisiensi yang berjalan.
Post a Comment