Kementerian Perindustrian Percepat Dekarbonisasi Sektor Industri
WARTAJOGJA.ID—Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus memperkuat transformasi industri hijau melalui pengembangan layanan yang mendukung pengukuran dan pengendalian emisi gas rumah kaca (GRK). Upaya tersebut diwujudkan melalui peluncuran Layanan Validasi dan Verifikasi (LVV) Nilai Ekonomi Karbon (NEK) oleh Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kulit, Karet, dan Plastik (BBSPJIKKP) di Yogyakarta, Kamis (19/11).
Sekretaris Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Kemenperin, Kris Sasono Ngudi Wibowo, mengatakan kehadiran layanan tersebut merupakan bagian dari strategi Kemenperin untuk mempercepat dekarbonisasi sektor industri. Langkah ini sekaligus bertujuan meningkatkan daya saing produk manufaktur nasional di tengah semakin ketatnya persyaratan lingkungan dalam perdagangan global.
Hal tersebut disampaikan Kris dalam acara Temu Pelanggan 2026 di BBSPJIKKP Yogyakarta. Kegiatan yang dihadiri sekitar 123 peserta dari berbagai pemangku kepentingan tersebut diisi dengan talkshow, pemberian penghargaan, serta sesi tanya jawab.
Menurut Kris, transformasi industri hijau merupakan langkah strategis untuk menjaga keberlanjutan pertumbuhan sektor manufaktur. Karena itu, penerapan kebijakan dekarbonisasi perlu memperhatikan kondisi dan karakteristik setiap subsektor industri agar upaya penurunan emisi berjalan efektif tanpa mengurangi daya saing industri nasional.
Dia menjelaskan, saat ini pengendalian emisi gas rumah kaca telah diterapkan pada sektor energi. Sementara itu, penerapan kebijakan serupa di sektor industri masih dalam proses penyusunan peraturan menteri.
"Kami sedang menyiapkan Peraturan Menteri Perindustrian untuk menerapkan skema pengurangan emisi atau net zero emission di sektor industri. Sudah ada sembilan sektor industri prioritas, antara lain petrokimia dan semen. Penerapannya dilakukan secara bertahap," katanya.
Selain sektor energi dan industri, pengendalian emisi gas rumah kaca ke depan juga akan menyasar sektor limbah. Untuk mendukung kebijakan tersebut, Kemenperin tidak hanya menyiapkan regulasi, tetapi juga sumber daya manusia (SDM).
Kris menyebutkan nantinya terdapat lima balai yang akan memberikan layanan verifikasi dan validasi Nilai Ekonomi Karbon. Keberadaan balai tersebut diharapkan dapat mendukung pelaksanaan pengukuran dan pengendalian emisi di sektor industri.
Kepala BBSPJIKKP Yogyakarta, Cahyadi, mengatakan penerapan LVV NEK untuk sektor industri saat ini masih bersifat sukarela. Berbeda dengan sektor energi listrik yang sudah diwajibkan menerapkan layanan tersebut.
"Sudah ada 18 pelanggan yang baru menerapkan layanan ini. Sebanyak 11 lainnya masih dalam proses. Tahun ini merupakan tahun pertama penerapan LVV NEK," ujarnya.
Sementara itu, Gubernur DIY dalam sambutan tertulis yang dibacakan Tenaga Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Noviar Rahmad, mengatakan keberadaan BBSPJIKKP perlu dioptimalkan sebagai mitra strategis pelaku industri.
Menurutnya, berbagai layanan yang diberikan, mulai dari konsultasi, pengujian, sertifikasi, kalibrasi hingga pendampingan teknis, perlu semakin mudah diakses dan mampu menjawab kebutuhan nyata dunia usaha.
"Saya berharap forum Temu Pelanggan ini dapat ditindaklanjuti menjadi kerja sama konkret. Identifikasi kebutuhan pelanggan, masukan terhadap kualitas layanan, serta berbagai gagasan yang muncul dalam forum ini hendaknya menjadi bahan evaluasi dan dasar untuk menghadirkan pelayanan jasa industri yang semakin responsif, adaptif, dan berkualitas," katanya.
Post a Comment