News Breaking
Live
wb_sunny

Breaking News

Antisipasi Krisis Kebencanaan, Komisi C DPRD Kota Yogyakarta Desak Hitung Ulang Kebutuhan Kritis BPBD

Antisipasi Krisis Kebencanaan, Komisi C DPRD Kota Yogyakarta Desak Hitung Ulang Kebutuhan Kritis BPBD


WARTAJOGJA.ID : ​Komisi C DPRD Kota Yogyakarta menggelar rapat kerja khusus bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Yogyakarta guna membedah Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) APBD Tahun Anggaran 2027. Dalam pertemuan yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi C DPRD Kota Yogyakarta, Bambang Seno Baskoro, jajaran legislatif menyoroti secara tajam keterbatasan sarana prasarana serta penurunan jumlah personel operasional kebencanaan di lapangan yang dinilai dapat mengancam kesiapsiagaan kota.

​Kondisi tersebut memicu keprihatinan mendalam dari para anggota dewan, mengingat BPBD merupakan garda terdepan dalam aksi penyelamatan masyarakat. Komisi C menegaskan bahwa penguatan kapasitas daya dukung penanggulangan bencana harus berdiri tegak lurus dan sejalan dengan program prioritas Walikota Yogyakarta, yakni 'Jogja Tangguh Bencana'.

​Menanggapi keterbatasan operasional di lapangan, Ketua Komisi C DPRD Kota Yogyakarta, Bambang Seno Baskoro, merespons tegas dengan menginstruksikan BPBD agar segera melakukan penghitungan ulang terhadap seluruh kebutuhan riil organisasi secara menyeluruh demi mengoptimalkan penanganan kebencanaan di wilayah perkotaan.

​"Seluruh kegiatan yang dilaksanakan BPBD harus tetap berpedoman pada aturan yang berlaku serta sesuai tata kala anggaran dan perencanaan," tegas Bambang saat memimpin jalannya rapat kerja tersebut.

​Ia juga meminta agar proses hitung ulang alokasi kebutuhan tahun 2027 tersebut tidak dilakukan secara parsial, melainkan wajib melibatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait lainnya. Langkah kolaboratif ini dinilai vital agar pemenuhan kelengkapan daya dukung penanggulangan bencana tetap menjadi skala prioritas bersama pemerintah daerah.

​Sebelumnya, hambatan teknis akibat penutupan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) per 1 Juni sempat mengakibatkan BPBD tidak dapat merealisasikan belanja sejumlah kelengkapan operasional vital, seperti pengadaan kaus Kampung Tangguh Bencana (KTB) hingga alokasi anggaran pemeliharaan sarana prasarana. Padahal, alokasi anggaran untuk BPBD dalam rancangan RKA APBD 2027 sebenarnya telah diproyeksikan naik dari rancangan awal.

​Sebagai salah satu instansi prioritas, kenaikan anggaran bagi BPBD sejatinya telah dialokasikan sejak tahap Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), yang turut diperkuat dengan skema alokasi hibah untuk KTB. Guna memastikan program mitigasi tidak terhambat, Komisi C berkomitmen menggelar pembahasan ulang bersama BPBD dan OPD terkait demi melahirkan mitigasi bencana yang prima serta menjamin rasa aman bagi seluruh warga Kota Yogyakarta.

Tags

Newsletter Signup

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque.

Post a Comment