Sinergi KKP dan Komisi IV DPR RI: Dorong Hilirisasi Perikanan demi Kesejahteraan Warga Kulon Progo
Langkah strategis tersebut merupakan implementasi nyata dari Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2026 tentang Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) serta Asta Cita Pemerintah. Melalui kolaborasi ini, pemerintah pusat dan DPR berupaya memastikan bahwa program bantuan yang digelontorkan benar-benar tepat sasaran dan memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kualitas produk serta perekonomian masyarakat.
Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi atau yang akrab disapa Titiek Soeharto menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal berbagai program strategis sektor kelautan dan perikanan, khususnya di wilayah Yogyakarta. Ia berpesan agar fasilitas yang diberikan dapat dimanfaatkan dan dirawat secara maksimal demi menjaga mutu produk serta meningkatkan kemandirian finansial para pelaku usaha lokal.
"Saya pesan supaya alat-alat ini dirawat, supaya bisa bermanfaat buat ibu-ibu semuanya dan warga di lingkungan sini. Yang penting dijaga kebersihan makanannya. Ini kan untuk konsumen, untuk dimakan sendiri. Kebersihan tolong diperhatikan ya ibu-ibu semuanya," ujar Titiek Soeharto saat melakukan peninjauan.
Titiek menambahkan, Komisi IV DPR RI bersama KKP berkomitmen untuk terus mendorong peningkatan taraf hidup masyarakat melalui berbagai program lanjutan, mulai dari penyediaan Kampung Nelayan Merah Putih, penerapan sistem budidaya bioflok untuk komoditas nila dan lele, hingga penyaluran sekitar dua juta bibit ikan bagi warga Yogyakarta.
"Harapan kita, bantuan ini bisa membuat ibu-ibu dan kelompok masyarakat di sini menjadi lebih mandiri, sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan keluarga mereka," tambah Titiek.
Sejalan dengan hal tersebut, Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) KKP Yudi Nurul Ihsan menyatakan bahwa pihaknya terus memacu penguatan hilirisasi guna mendongkrak nilai tambah produk perikanan daerah. Menurutnya, penyediaan sarana yang memadai adalah kunci utama untuk menghasilkan produk olahan ikan yang higienis, bermutu tinggi, dan berdaya saing global.
"Penguatan prasarana dan sarana penanganan maupun pengolahan hasil perikanan menjadi kunci mutlak untuk menjamin penyediaan produk ikan yang bermutu tinggi, aman dikonsumsi, sekaligus memiliki nilai tambah ekonomi bagi para pelaku usaha," jelas Yudi.
Dalam kesempatan peninjauan tersebut, KKP menyalurkan paket bantuan berupa tiga unit sarana pascapanen portabel atau knock-down kepada Kelompok Pengolah dan Pemasar (Poklahsar) Pattimurni Andani, Poklahsar Mekar Sari, serta Poklahsar Sari Progo. Selain itu, diserahkan pula satu unit Kendaraan Alih Teknologi dan Informasi (ATI) kepada Asosiasi Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan Mina Binangun untuk memperluas jangkauan pemasaran dan edukasi. Rangkaian program kolaboratif ini turut dilengkapi dengan bimbingan teknis bagi para penerima manfaat guna memastikan keberlanjutan operasional secara optimal.
Post a Comment