DPRD DIY Desak Pemerintah Pusat Naikkan Dana Transfer Daerah dan Normalisasi Dana Desa
WARTAJOGJA.ID : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Daerah Istimewa Yogyakarta mendesak pemerintah pusat untuk menaikkan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) serta mengembalikan porsi Dana Desa pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kebijakan efisiensi dan penarikan anggaran daerah oleh pusat dinilai memicu sentralisasi fiskal yang bertolak belakang dengan semangat otonomi daerah.
Ketua Komisi A DPRD DIY, Eko Suwanto, menyampaikan bahwa tren penurunan dana transfer dari pusat ke daerah terasa sangat signifikan sejak beberapa tahun terakhir. Penurunan tersebut berdampak langsung pada kemampuan keuangan daerah dalam membiayai pembangunan infrastruktur dasar hingga program penanganan kemiskinan di tingkat tapak.
"Potret transfer ke daerah dari APBN sejak tahun 2025 mengalami penurunan yang signifikan. Ini kita sebutnya dengan namanya sentralisasi fiskal. Jadi, duit yang di daerah ini ditarik lagi ke pemerintah pusat. Artinya, ini tidak senapas dengan semangat ketika perubahan pada reformasi tahun 98 di mana kita punya spirit untuk dalam konteks ke-Indonesiaan, dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, kita membangun apa yang kita sebut dengan otonomi daerah," ujar Eko Suwanto saat memaparkan analisis KUA-PPAS DIY.
Secara nasional, alokasi TKD pada APBN 2025 tercatat sebesar Rp864 triliun, namun merosot tajam menjadi Rp693 triliun pada TA 2026. Meskipun rancangan RAPBN 2027 memproyeksikan kenaikan TKD menjadi Rp735 triliun, nilai tersebut dinilai masih menyisakan selisih hingga Rp129 triliun jika dibandingkan dengan besaran alokasi pada tahun 2025.
Dampak penurunan tersebut tecermin jelas pada postur pendapatan transfer untuk Provinsi DIY. Pada tahun 2024, pendapatan transfer DIY mencapai Rp3.558.338.195.040, lalu turun menjadi Rp3.045.184.492.164 pada 2025, dan menyusut kembali menjadi Rp2.648.795.925.069 pada 2026. Sementara itu, asumsi awal pendapatan transfer dalam KUA-PPAS TA 2027 dirancang pada angka Rp2.965.704.885.110.
Penurunan paling mencolok terjadi pada alokasi Dana Keistimewaan (Danais). Setelah sempat menyentuh angka Rp1,420 triliun pada 2024, besaran Danais terpangkas menjadi Rp1 triliun pada 2025 dan 2026. Meskipun hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri pada 29 Desember 2025 sempat mencantumkan angka Rp1,581 triliun untuk tahun 2026, keputusan dalam rapat bersama Kementerian Keuangan pada 23 Januari 2026 menetapkan pengembalian anggaran ke posisi Rp1 triliun.
"Angka 1 triliun di tahun 2026 itu kembali ke angka tahun 2018. Jadi angka ini mundur 8 tahun yang lalu. Ini yang kemudian terus kita perjuangkan. Harapannya dengan kenaikan ini, lebih banyak yang bisa kita kerjakan," kata Eko.
Ia mencontohkan efektivitas pemanfaatan Danais dalam penanganan masalah tengkes (stunting) di Kota Yogyakarta. Alokasi Danais sebesar Rp4,5 miliar—atau Rp100 juta per kelurahan—berhasil menekan angka tengkes dari 14,6 persen menjadi 8,4 persen. Pada tahun berjalan, anggaran tersebut dinaikkan menjadi Rp5,4 miliar atau setara Rp120 juta per kelurahan.
Selain Danais, DPRD DIY juga menyoroti pemangkasan Dana Desa yang mencapai rata-rata 74 persen di wilayah DIY pada TA 2026. Pihaknya berkolaborasi dengan asosiasi lurah seperti Nayantaka di tingkat kabupaten dan Sekar Tejo di Kota Yogyakarta untuk melakukan audiensi ke Kementerian Keuangan dan DPR RI.
"Kita mendesak pemerintah untuk menaikkan transfer pemerintah pusat ke daerah, khususnya Daerah Istimewa Yogyakarta. Tentu saja di sini kita juga mendesak pemerintah pusat untuk normalisasi Dana Desa. Harapan kita, Dana Desa yang pada tahun 2026 ini mengalami penurunan signifikan dengan rata-rata 74 persen di DIY, di tahun depan kita ingin ini diperjuangkan bersama," tuturnya.
Eko menegaskan, penguatan anggaran di tingkat kalurahan dan kelurahan sangat krusial untuk menjadikan wilayah tersebut sebagai pusat pelayanan publik, pemberdayaan ekonomi, dan pengembangan kebudayaan, sekaligus memperkuat jaring pengaman sosial bagi balita, ibu hamil, serta lansia.
Post a Comment