BPD ABUJAPI DIY Gelar LATAKOM 2026, Cetak Asesor Kompetensi Profesional Demi Perkuat Ekosistem Sertifikasi dan Standar Pengamanan di Yogyakarta
WARTAJOGJA.ID — Badan Pengurus Daerah Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan Daerah Istimewa Yogyakarta (BPD ABUJAPI DIY) bekerja sama dengan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Satpam ABUJAPI menyelenggarakan Pelatihan Asesor Kompetensi (LATAKOM) pada 6–11 September 2026 di Hotel Burza, Yogyakarta. Kegiatan pelatihan yang berlangsung selama enam hari tersebut diikuti oleh 21 orang peserta sebagai langkah strategis untuk memperkuat ketersediaan asesor kompetensi yang profesional, independen, objektif, konsisten, dan berintegritas tinggi dalam pelaksanaan uji kompetensi tenaga satuan pengamanan (Satpam).
Penyelenggaraan pelatihan yang berlisensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) ini menjadi komitmen nyata industri jasa pengamanan dalam merespons tantangan minimnya jumlah asesor dan Tempat Uji Kompetensi (TUK) di tingkat nasional. Langkah ini sekaligus menjadi fondasi penjaminan mutu agar proses sertifikasi tidak sekadar menjadi formalitas administratif semata, melainkan instrumen pengukur kemampuan kerja berdasarkan standar kompetensi, bukti yang valid, dan kebutuhan nyata di lapangan.
Ketentuan mengenai kewajiban kompetensi personel pengamanan sendiri telah ditegaskan dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa yang diubah melalui Perpol Nomor 1 Tahun 2023. Regulasi tersebut menegaskan bahwa anggota Satpam wajib memiliki kompetensi teruji pada jenjang Gada Pratama, Gada Madya, maupun Gada Utama yang dibuktikan melalui sertifikasi resmi dari lembaga berlisensi BNSP serta berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
Ketua LSP Satpam ABUJAPI sekaligus Wakil Ketua Umum BPP ABUJAPI, Novembriono, menjelaskan bahwa keterbatasan jumlah tenaga asesor menjadi hambatan utama dalam mempercepat proses sertifikasi Satpam secara nasional. Padahal, sesuai regulasi terbaru, setiap personel pengamanan yang telah bertugas selama dua tahun wajib melampirkan sertifikat uji kompetensi saat melakukan perpanjangan Kartu Tanda Anggota (KTA).
"Dari 1,6 juta Satpam di 38 provinsi secara nasional, yang tersertifikasi kompetensi baru di bawah satu persen. Kendala utamanya adalah minimnya asesor. Saat ini asesor di LSP Satpam ABUJAPI baru ada 140 orang, sehingga tidak mungkin melayani 1,6 juta personel jika tidak ditambah," ujar Novembriono saat ditemui di lokasi kegiatan, Jumat (11/9/2026).
Novembriono memaparkan bahwa antusiasme anggota Satpam di Yogyakarta pasca-pelaksanaan uji kompetensi perdana menjadi pemicu dilaksanakannya LATAKOM ini. Melalui pelatihan tersebut, BPD ABUJAPI DIY kini memiliki 21 calon asesor lokal yang siap bertugas di Tempat Uji Kompetensi (TUK) Mandiri wilayah DIY. Keberadaan asesor lokal ini membuat daerah dapat menyelenggarakan uji kompetensi secara mandiri tanpa harus mendatangkan penguji dari luar wilayah.
Selain masalah keterbatasan asesor, Novembriono menyoroti sebaran fasilitas Tempat Uji Kompetensi yang masih sangat minim. Saat ini, LSP Satpam ABUJAPI baru memiliki 15 TUK yang tersebar di sembilan provinsi, seperti DKI Jakarta, DIY, Jawa Timur, Jawa Barat, Riau, Sumatera Utara, dan Kalimantan Selatan. Sementara itu, wilayah dengan pertumbuhan industri pengamanan yang sangat pesat, seperti Kalimantan Tengah maupun kawasan Sulawesi, belum memiliki TUK sama sekali.
"Harapan kita, pada pertengahan 2027 TUK sudah bisa didirikan di seluruh 38 provinsi. Melalui pelatihan asesor di daerah seperti Yogyakarta ini, kita mendorong pembentukan asesor lokal sehingga TUK-TUK baru bisa beroperasi optimal mendampingi wilayah yang membutuhkan. Sesuai Perpol, Polri menjamin bahwa Satpam di bawah binaan kepolisian ke depan harus kompeten. Kita ingin Satpam tidak lagi bekerja secara amatiran, tetapi profesional di bidangnya," kata Novembriono.
Sementara itu, Ketua BPD ABUJAPI DIY, Salva Yurivan Saragih, menegaskan bahwa penguatan kualitas dan kompetensi personel pengamanan memiliki dampak langsung terhadap stabilitas keamanan, perkembangan pariwisata, serta iklim investasi di Yogyakarta. Pelaksanaan LATAKOM ini juga merupakan wujud konkret tindak lanjut dari nota kesepahaman (MoU) yang telah ditandatangani antara BPD ABUJAPI DIY dan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) DIY.
"Jogja ini ditopang oleh pariwisata dan pendidikan. Ketika keamanannya bermasalah, pasti akan mengganggu perekonomian. Tiga bulan lalu kami bekerja sama dengan Ketua Kadin DIY, Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi, bersepakat bahwa ABUJAPI harus mengambil peran menjaga keamanan, terutama di kawasan vital seperti Malioboro yang menjadi mukanya Jogja. Pengujian kompetensi ini adalah cara membuktikan bahwa personel pengamanan di lapangan benar-benar kompeten," tutur Salva.
Salva menambahkan, saat ini terdapat sekitar 14.000 personel Satpam di DIY yang bernaung di bawah kurang lebih 100 Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP). Dengan adanya program sertifikasi berbasis kompetensi ini, pihaknya berupaya mengubah persepsi publik dan menumbuhkan rasa bangga terhadap profesi Satpam, khususnya di kalangan generasi muda lulusan sekolah menengah.
"Generasi sekarang tidak cukup hanya diiming-imingi gaji UMK. Melalui lisensi kompetensi ini, kita ingin membangun gambaran bahwa profesi Satpam itu naik level dan sangat dibutuhkan. Ketika industri dan pengguna jasa puas dengan pelayanan Satpam yang kompeten, keberlanjutan kontrak kerja BUJP akan terjaga dan iklim usaha di Jogja semakin aman serta kondusif," tegas Salva.
Melalui keberhasilan LATAKOM 2026, BPD ABUJAPI DIY dan LSP Satpam ABUJAPI berkomitmen untuk terus memperluas akses uji kompetensi secara berkelanjutan. Langkah ini diharapkan tidak hanya meningkatkan martabat dan profesionalisme tenaga kerja pengamanan lokal, tetapi juga memberikan kepastian jaminan perlindungan aset, keselamatan jiwa, serta kenyamanan operasional bagi seluruh pengguna jasa pengamanan, masyarakat, dan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.
Post a Comment