Komisi B DPRD Kota Yogyakarta Desak Pemkot Segera Luncurkan KUR Daerah untuk Atasi Tekanan Ekonom
WARTAJOGJA.ID — Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Yogyakarta mendesak Pemerintah Kota Yogyakarta untuk segera merumuskan dan menyiapkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Daerah. Langkah strategis ini dinilai mendesak guna memperkuat perlindungan ekonomi masyarakat, terutama bagi kelompok rentan yang kini mulai merasakan hantaman tekanan ekonomi yang kian berat.
Sekretaris Komisi B DPRD Kota Yogyakarta, Munazar, menegaskan bahwa pihak eksekutif tidak boleh tinggal diam atau menunggu sampai dampak pelemahan ekonomi ini meluas dan memperburuk kondisi masyarakat. Ia membeberkan bahwa sejumlah indikator makro saat ini sudah menunjukkan sinyal bahaya yang nyata hingga ke lapisan masyarakat paling bawah.
"Inflasi Kota Yogyakarta pada Maret 2026 mencapai 4,19 persen, tertinggi di DIY. Kenaikan harga terjadi pada sektor perumahan, listrik, konsumsi, pendidikan, serta berbagai kebutuhan sehari hari yang langsung memengaruhi kehidupan warga," ujar Munazar pada Senin, 8 Juni 2026.
Selain lonjakan inflasi, Munazar juga menyoroti fluktuasi makroekonomi nasional yang ikut berimbas ke daerah. Pihaknya meminta pemerintah daerah memberikan perhatian yang sangat serius terhadap pelemahan nilai tukar rupiah yang sempat menyentuh level Rp18.000 per dolar AS. Menurutnya, situasi mata uang tersebut berpotensi besar memicu lonjakan harga barang baku serta membengkaknya biaya operasional, yang ujung-ujungnya akan membebani masyarakat, khususnya pelaku ekonomi skala kecil.
Situasi pelik ini menurut Munazar harus menjadi fokus utama Pemerintah Kota Yogyakarta dalam menyusun langkah mitigasi ekonomi yang konkret. Ia mengingatkan bahwa kelompok usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pedagang kaki lima, serta sektor usaha rumah tangga merupakan pihak yang berada di garis depan yang paling rapuh ketika daya beli masyarakat merosot dan biaya hidup terus melambung tinggi.
Sebagai solusi konkret, salah satu kebijakan yang dapat diambil oleh pemerintah daerah adalah menghadirkan skema pembiayaan berbunga rendah melalui KUR Daerah. Bahkan, dalam situasi tertentu yang dinilai darurat, bunga pinjaman tersebut bisa ditekan hingga nol persen bagi kelompok sasaran spesifik yang paling membutuhkan bantuan.
"KUR Daerah jangan hanya dipandang sebagai program kredit. Dalam situasi seperti sekarang, KUR dapat menjadi instrumen untuk menjaga daya tahan ekonomi warga agar usaha mikro tetap bertahan dan perputaran ekonomi di tingkat masyarakat tetap berjalan," kata Munazar menjelaskan fungsi strategis dari program tersebut.
Lebih jauh, Munazar melayangkan kritik konstruktif bahwa keberhasilan pembangunan sebuah daerah tidak boleh hanya diukur secara superfisial melalui banyaknya penyelenggaraan festival, pameran, ataupun berbagai agenda seremonial ekonomi kreatif lainnya. Prioritas utama pemerintah saat ini adalah menjamin dan memastikan bahwa masyarakat akar rumput memiliki daya tahan yang kokoh dalam menghadapi gejolak ekonomi global maupun domestik.
Sebagai penutup, ia kembali mengingatkan agar arah kebijakan pemerintah daerah tidak hanya terjebak pada angka pertumbuhan di atas kertas semata.
"Pemkot perlu menghadirkan kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat, terutama kelompok rentan. KUR Daerah bisa menjadi salah satu solusi agar masyarakat tetap produktif dan mampu menghadapi tekanan ekonomi yang kian kompleks," pungkas Munazar.
Post a Comment