HMI Yogyakarta Gelar Sekolah Politik dan Demokrasi di DPRD DIY: Geliatkan Partisipasi Pemuda
WARTAJOGJA.ID : Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Yogyakarta resmi menyelenggarakan program "Sekolah Politik dan Demokrasi" sebagai langkah strategis untuk memperkuat literasi politik dan kapasitas kepemimpinan di kalangan generasi muda.
Kegiatan yang berlangsung di Gedung DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada Kamis, 7 Mei 2026 ini lahir dari keprihatinan atas menurunnya partisipasi politik pemuda di wilayah Yogyakarta.
Inisiatif ini merupakan tindak lanjut dari diskusi bersama DPRD DIY dan Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Kota Yogyakarta yang sempat menyoroti fenomena penurunan keterlibatan aktif anak muda dalam politik pada akhir tahun 2025 lalu.
Ketua Umum HMI Cabang Yogyakarta, Isra Boy, menegaskan bahwa sebagai pimpinan organisasi, dirinya bertanggung jawab penuh atas penyelenggaraan agenda ini.
Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Widya Mataram asal Maluku Utara tersebut menjelaskan bahwa sekolah politik ini bertujuan memberikan kesadaran bagi pemilih pemula dalam menghadapi berbagai momentum politik, mulai dari Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di tingkat Kota maupun Kabupaten, hingga Pemilihan Presiden (Pilpres).
Menurutnya, partisipasi warga negara dalam pemilu adalah hak yang wajib diakomodasi oleh para pemangku kebijakan.
"Kami menginisiasi ini sebagai bagian dari keterlibatan HMI Cabang Yogyakarta untuk mengajak teman-teman pemula menghadapi situasi pemilihan, baik di Kota maupun Kabupaten, maupun di Pilpres. Pilkada atau Pilpres merupakan bagian dari partisipasi warga negara yang harus diakomodir oleh pemangku kepentingan," ujar Isra Boy saat memberikan keterangan di sela-sela kegiatan.
Lebih lanjut, Isra menekankan bahwa kebebasan berekspresi dalam demokrasi harus berjalan beriringan dengan tanggung jawab moral. Ia menyoroti fenomena ekspresi politik yang terkadang berujung pada tindakan anarkis seperti pelemparan batu, yang menurutnya sangat tidak mencerminkan nilai-nilai Yogyakarta sebagai kota damai.
Ia berharap melalui pendidikan politik ini, mahasiswa dapat memahami bahwa menjaga fasilitas publik dan kedamaian daerah adalah bagian dari tanggung jawab warga negara.
"Tidak mungkin ada kebebasan yang baik tanpa ada tanggung jawab. Bagi saya, tanggung jawab sebagai warga negara itu sekaligus tanggung jawab untuk melindungi seluruh apa yang diberlakukan oleh pemerintah daerah terkait dengan fasilitas yang harus kita jaga bersama, terutama di DIY yang dikenal sebagai kota yang cinta akan kedamaian," tegas Isra.
Kegiatan perdana ini diikuti oleh 49 peserta yang terdaftar, mayoritas berasal dari kader internal HMI, namun ada pula mahasiswa aktif dari berbagai universitas di Yogyakarta yang antusias belajar tentang sistem demokrasi.
Isra menjelaskan bahwa cakupan wilayah HMI Cabang Yogyakarta sendiri meliputi area Kota Yogyakarta dan beberapa wilayah kabupaten di sekitarnya, sementara wilayah Sleman bagian utara dikelola oleh HMI Cabang Bulaksumur.
Berdasarkan database organisasi, jumlah kader HMI Cabang Yogyakarta saat ini cukup fluktuatif, berada di kisaran 4.000 hingga 8.000 anggota yang dievaluasi setiap tahunnya.
Sekolah Politik dan Demokrasi ini menghadirkan jajaran narasumber kompeten, di antaranya Harsha dari KPU Kota Yogyakarta, Eko Suwanto, serta kehadiran Wakil Wali Kota Yogyakarta. Acara ini juga mendapatkan dukungan penuh dari DPRD DIY.
Ketua DPRD DIY, Nuryadi, S.Pd., menyambut baik kegiatan itu.
Politikus PDI Perjuangan itu menyatakan komitmennya untuk mendukung sinergi antara lembaga legislatif dan organisasi kemahasiswaan demi memperkuat demokrasi. Ia bahkan menyatakan kesediaannya untuk terlibat langsung dalam forum diskusi mahasiswa tersebut sepanjang tetap menjaga netralitas.
"Dari forum ini kita bisa berdiskusi bersama mengenai kondisi negara saat ini serta berbagai persoalan lainnya," kata dia.
Materi yang disampaikan dalam kegiatan yang berlangsung hingga sore hari ini mencakup lima pokok bahasan utama seputar pendidikan politik bagi mahasiswa.
Ke depannya, HMI Cabang Yogyakarta berencana melanjutkan rangkaian edukasi ini dengan menyelenggarakan "Sekolah Kebijakan Publik" yang memiliki sasaran audiens lebih luas.
Program lanjutan tersebut akan lebih fokus pada bagaimana sistem birokrasi dan kebijakan bekerja, sebagai pelengkap atas pemahaman teori politik dan demokrasi yang telah didapatkan para peserta dalam agenda pertama ini.
Post a Comment