Universitas Alma Ata Jogja Kutuk Serangan Atas Iran Hingga Soroti Program Nasional
WARTAJOGJA.ID – Civitas akademika Universitas Alma Ata secara resmi menyampaikan pernyataan sikap kritis terhadap perkembangan situasi nasional dan global yang kian kompleks belakagan ini.
Sebagai institusi yang memegang tanggung jawab moral dan intelektual, perguruan tinggi ini memberikan pandangan konstruktif berbasis nilai akademik guna memperkuat diskursus publik serta mendorong lahirnya kebijakan pemerintah yang lebih berorientasi pada kepentingan rakyat, keadilan sosial, dan kemanusiaan.
Rektor Universitas Alma Ata, Prof. Dr. H. Hamam Hadi, MS., Sc.D., menyatakan bahwa dalam tradisi akademik yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan keadilan sosial, perguruan tinggi memiliki kewajiban untuk menyuarakan pandangan kritis terhadap persoalan yang menyangkut kepentingan bangsa.
"Pernyataan sikap ini kami sampaikan sebagai bentuk kontribusi civitas akademika Universitas Alma Ata dalam menjaga nilai-nilai kebangsaan, keutuhan NKRI, memperkuat demokrasi, serta mendorong terwujudnya kebijakan publik yang berpihak pada kepentingan rakyat dan kemanusiaan," ujar Prof. Hamam Hadi dalam keterangannya, Sabtu (7/3).
Terdapat lima poin utama yang menjadi sorotan tajam para akademisi Alma Ata, dimulai dari desakan agar Pemerintah Republik Indonesia menyatakan sikap tegas mengutuk serangan militer Israel dan Amerika Serikat terhadap Republik Islam Iran.
Eskalasi konflik di Timur Tengah dinilai berpotensi memperluas ketegangan global dan meningkatkan risiko krisis kemanusiaan, sehingga Indonesia diharapkan menunjukkan kepemimpinan moral melalui jalur diplomasi dan penghormatan kedaulatan negara.
Selanjutnya, civitas akademika mendesak pemerintah untuk meninjau kembali keikutsertaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace.
Evaluasi ini dianggap krusial agar kerja sama internasional tetap selaras dengan politik luar negeri bebas aktif dan tidak mengaburkan posisi moral Indonesia dalam mendukung kemerdekaan Palestina. Menurut mereka, setiap kebijakan diplomasi harus konsisten menjaga amanat Pembukaan UUD 1945 yang menolak segala bentuk penjajahan di atas dunia.
Sektor ekonomi pun tak luput dari perhatian, di mana Universitas Alma Ata meminta pemerintah mengevaluasi perjanjian dagang Agreement on Reciprocal Trade (ART) dengan Amerika Serikat secara transparan.
Pemerintah diharapkan mempertimbangkan keberatan publik mengenai potensi dampak perjanjian tersebut terhadap kedaulatan ekonomi nasional dan perlindungan industri dalam negeri, mengingat kerja sama internasional harus didasarkan pada asas kesetaraan dan keberpihakan pada kepentingan nasional jangka panjang tanpa menimbulkan ketergantungan ekonomi.
Terkait kebijakan domestik, para akademisi menyoroti implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang perlu disempurnakan melalui pendekatan model hybrid. Universitas Alma Ata mengusulkan agar intervensi gizi diprioritaskan pada kelompok 1000 Hari Pertama Kehidupan yang meliputi ibu hamil, menyusui, dan balita, sembari tetap memberikan bantuan bagi anak sekolah dari keluarga kurang mampu.
Pendekatan yang lebih ilmiah dan terfokus ini diyakini akan lebih efektif dalam menurunkan angka stunting serta meningkatkan kualitas kognitif generasi mendatang dengan tata kelola anggaran yang lebih efisien dan akuntabel.
Terakhir, pemerintah didorong untuk memperkuat komitmen dalam mengembangkan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) sebagai pilar ekonomi kerakyatan yang berasaskan gotong royong.
Penguatan koperasi ini dianggap penting untuk memperluas partisipasi ekonomi pelaku UMKM, petani, dan nelayan melalui prinsip pengelolaan dari, oleh, dan untuk rakyat. Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah, masyarakat, dan institusi pendidikan, Universitas Alma Ata meyakini bahwa Indonesia akan mampu menghadapi tantangan zaman dan mewujudkan kedaulatan serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat.
Post a Comment