Satu Tahun Hasto-Wawan: Antara Capaian Strategis dan Catatan DPRD Jogja
WARTAJOGJA.ID : Memasuki satu tahun kepemimpinan Hasto Wardoyo dan Wawan Harmawan, Pemkot Yogyakarta sudah menunjukkan komitmen yang cukup konsisten dalam memperkuat fondasi sosial-ekonomi daerah.
Ada banyak program strategis digulirkan, mulai dari penguatan UMKM, penanganan kemiskinan, hingga intervensi stunting. Meskipun harus berjibaku dengan kompleksitas persoalan perkotaan, langkah konsolidasi pada tahun pertama ini layak diapresiasi.
Pertama Pada sektor UMKM, Pemkot mendorong branding dan digitalisasi sebagai strategi mendorong pelaku usaha agar bisa “naik kelas”. Program tersebut meliputi pelatihan pemasaran digital dan kolaborasi dengan sektor perhotelan serta ritel modern agar bisa memperluas akses pasar.
Namun, Anggota DPRD Kota Yogyakarta dari Fraksi Golkar, Munazar, M.Psi., menilai penguatan UMKM perlu diikuti indikator keberhasilan yang lebih terukur dan berbasis data.
“Branding dan digitalisasi memang langkah awal yg baik. Tapi jangan berhenti di pelatihan teknis. Ukurannya harus jelas, apakah ada kenaikan omzet, apakah akses permodalan makin mudah, dan apakah UMKM bisa bertahan dalam jangka panjang,” ujarnya, Kamis (19/2).
Ia juga menekankan pentingnya kebijakan ini berbasis data agar semuanya terukur dan tidak lg bersifat seremonial.
“Data UMKM harus benar2 valid dan terverifikasi, artinya data antar instansi harus sama jangan beda. Kalau basis datanya lemah, kebijakan berisiko tdk tepat sasaran,” tambahnya.
Ia melanjutkan aspek pembiayaan juga memerlukan intervensi dari pemkot, termasuk persoalan akses kredit yang kerap terkendala BI Checking.
“Kalau banyak pelaku usaha tersandung BI Checking lalu tidak ada solusi, maka semangat penguatan ekonomi kerakyatan menjadi setengah jalan. Pemerintah harus hadir dalam konteks itu, bisa dengan sosialisasi terkait manajerial, literasi keuangan, dan Pernyertaan modal” tegasnya.
Di sisi makro, data dari BPS mencatat tingkat kemiskinan Kota Yogyakarta pada 2025 berada di angka 6,26 persen, sekalipun lebih rendah dibanding rata2 DIY yg masih di atas 10 persen. Meski demikian, jumlah warga miskin yang mencapai puluhan ribu jiwa tetap menjadi pekerjaan rumah.
“Angka kemiskinan yang lebih rendah dari provinsi tentu patut diapresiasi. Tapi itu tidak boleh membuat pemerintah lengah. Tren penurunan harus dijaga dan menyentuh kelompok rentan,” kata Munazar.
Lain lagi dalam konteks ketenagakerjaan, Tingkat Pengangguran Terbuka DIY per Agustus 2025 tercatat 3,46 persen. Tantangan utama, menurutnya, tdk terpaku pada angka2, melainkan kualitas pekerjaan.
“Pengangguran bisa turun, tapi kalau mayoritas tenaga kerja muda tetap di sektor informal tanpa perlindungan, itu belum selesai. Kita butuh pekerjaan yg layak dan berkelanjutan,” ujarnya.
Persoalan stunting juga menjadi perhatian. Prevalensi stunting Kota Jogja pada 2025 tercatat 10,49 persen, mendekati target satu digit.
“Penanganan stunting tdk bisa hanya pendekatan kesehatan. Ini soal ekonomi keluarga, lalu edukasi yg bersifat kontinu. Ini kerja kolektif dan harus lintas sektor,” katanya.
Sementara itu, pengelolaan sampah dinilai sebagai isu paling kompleks. Sebagai bagian kawasan aglomerasi, Jogja masih tertatih2 dalam menyoal isu ini, terutama kapasitas dan sistem pengelolaan yg belum ideal. Padahal Pemkot bisa menggandeng kampus2 di Jogja untuk bekerja sama agar mencari problem solving terkait hal ini.
“Persoalan sampah ini struktural. Tdk cukup dengan kebijakan tambal sulam. Saya sering dapat masukan dari pasar induk tentang tumpukan sampah yang tdk sesuai tempatnya, ini mengganggu dan berbahaya untuk kesehatan. Perlu desain kebijakan jangka panjang dan kesungguhan, kita harus kerja sama juga dengan kampus, UGM misalnya” tegasnya.
Menurut Munazar, satu tahun pertama kepemimpinan Hasto–Wawan adalah fase konsolidasi. Sejumlah indikator memang menunjukkan pergerakan positif, namun efektivitas kebijakan ke depan akan sangat ditentukan oleh kerja2 yang terukur dan kerja sama antar-instansi atau bahkan eksternal.
Post a Comment