Fraksi Golkar DPRD Kota Yogyakarta Dukung Regulasi Transformasi Digital dengan Fokus Keamanan Data Pribadi
WARTAJOGJA.ID – Fraksi Partai Golongan Karya (F-Golkar) DPRD Kota Yogyakarta memberikan dukungan penuh terhadap pembentukan regulasi terkait penyelenggaraan transformasi digital di tingkat daerah guna merespons tingginya dinamika teknologi saat ini.
Fokus utama yang diusung oleh partai berlogo pohon beringin ini adalah jaminan keamanan data pribadi masyarakat di tengah percepatan digitalisasi birokrasi.
Ketua Fraksi Golkar DPRD Kota Yogyakarta, Muhammad Affan SIP SH, menegaskan bahwa peralihan menuju pemerintahan digital bukan lagi sekadar pilihan, melainkan sebuah keharusan demi mempercepat pelayanan publik serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap aparatur negara dalam menyongsong Indonesia Emas 2045.
Menurut Affan, digitalisasi birokrasi merupakan fondasi penting untuk meningkatkan efisiensi kerja perangkat daerah karena pola-pola konvensional dianggap sudah tidak lagi relevan dalam menghadapi tantangan zaman yang serba cepat. Ia menilai bahwa arah kebijakan pemerintah digital ke depan tidak boleh hanya berpatokan pada tingkat kematangan pengelola instansi saja, melainkan harus memastikan tingkat kepuasan pengguna melalui sistem yang terintegrasi secara nasional. Transformasi digital dipandang sebagai praktik penggunaan teknologi yang mampu membuat fungsi pemerintahan di berbagai cabang daerah berjalan dengan biaya lebih rendah namun tetap tepat sasaran sesuai kebutuhan publik.
"Di dalam konteks pemerintahan dan pelayanan publik sendiri, transformasi digital dapat membantu seluruh fungsi pemerintahan di berbagai cabang daerah untuk menjalankan fungsi nya dengan biaya yang lebih rendah dan lebih tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat," urai Muhammad Affan dalam keterangannya pada Selasa, 24 Februari 2026. Ia menambahkan bahwa sistem digital yang tersentralisasi dengan dokumentasi yang rapi akan membuat alur kerja pegawai pemerintah menjadi lebih teratur, sehingga proses pelayanan publik dapat berlangsung secara lebih efektif, cepat, dan murah.
Kendati menawarkan berbagai kemudahan, Fraksi Golkar memberikan catatan kritis bahwa transformasi digital menuntut adanya regulasi yang kuat untuk melindungi data pribadi agar hak-hak pengguna tetap terjaga dan organisasi dapat mengelola data secara etis. Affan memaparkan bahwa tantangan terbesar saat ini adalah menyesuaikan regulasi dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat, di mana keamanan data bukan hanya menjadi beban penyedia layanan, tetapi juga memerlukan kesadaran dari sisi pengguna dalam mengenali ancaman siber dan menggunakan layanan secara bijak.
"Tantangan utama terletak pada penyesuaian regulasi dengan perkembangan teknologi yang cepat. Keamanan data pribadi tidak hanya menjadi tanggung jawab penyedia layanan, tetapi juga pengguna. Kesadaran dalam menjaga kata sandi, mengenali ancaman siber, dan menggunakan layanan digital secara bijak sangat penting. Di sisi lain, organisasi harus menerapkan kebijakan perlindungan data yang transparan dan bertanggung jawab," papar Affan secara mendalam. Ia menekankan bahwa perlindungan data merupakan tanggung jawab vital, mengingat data pengguna telah menjadi aset berharga yang sangat rentan terhadap penyalahgunaan jika tidak dikelola dengan tata kelola keamanan yang mumpuni.
Fraksi Golkar berharap agar regulasi Penyelenggaraan Transformasi Digital ini nantinya dapat menjadi payung hukum yang komprehensif di Kota Yogyakarta. Hal ini bertujuan agar segala kemudahan yang ditawarkan dalam layanan publik, bisnis, hingga pendidikan tidak menyisakan celah keamanan yang merugikan warga. Dengan adanya aturan yang transparan, diharapkan muncul keseimbangan antara kemajuan teknologi dan perlindungan hak-hak privasi masyarakat di wilayah Kota Yogyakarta secara berkelanjutan.
Post a Comment