DPRD DIY Soroti Penuntasan Masalah Sampah dan Beban Fiskal Infrastruktur
WARTAJOGJA.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DIY memberikan peringatan keras kepada Pemerintah Daerah DIY agar tidak mengabaikan persoalan sampah dan ketimpangan infrastruktur di tengah ambisi pembangunan proyek strategis nasional.
Dalam Forum Wartawan DPRD DIY yang digelar Jumat (13/2/2026), legislatif menyoroti dampak kesehatan warga hingga potensi beban keuangan daerah yang muncul akibat manajemen proyek yang kurang matang.
Persoalan sampah menjadi isu krusial seiring dengan penetapan DIY sebagai lokasi prioritas pembangunan Pabrik Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) di Sitimulyo, Piyungan. Meskipun proyek ini diproyeksikan mampu mengolah 1.000 ton sampah per hari, DPRD DIY menekankan bahwa solusi teknologi jangan sampai mengesampingkan penderitaan warga terdampak.
Wakil Ketua Komisi C DPRD DIY, Amir Syarifudin, menegaskan bahwa masyarakat di sekitar TPST Piyungan telah menanggung beban lingkungan selama puluhan tahun sehingga pemerintah wajib memastikan proyek baru ini tidak menambah masalah.
"Kami sudah 31 tahun menerima bau sampah, dan sekarang muncul lagi uap dari 56 titik pembakaran yang mengancam kesehatan masyarakat. Solusinya harus konkret; jangan sampai proyeknya besar, tapi warga tetap mencium bau," tegas Amir saat memberikan pernyataan dalam diskusi tersebut.
Selain isu lingkungan, DPRD DIY juga mengkritisi efektivitas proyek infrastruktur berskala besar seperti Jalan Jalur Lintas Selatan (JJLS) dan jalan tol yang sedang berjalan. Amir mengingatkan bahwa kemajuan fisik harus berbanding lurus dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan tidak justru membebani APBD melalui biaya pemeliharaan yang membengkak.
Ia mencontohkan biaya listrik JJLS di Kulon Progo yang mencapai lebih dari Rp100 juta per bulan sebagai beban fiskal yang harus diperhitungkan secara matang.
Senada dengan hal tersebut, Tenaga Ahli Fraksi PKS DPRD DIY, Suharmanta, menekankan pentingnya transparansi dan pengawasan lintas sektor terhadap seluruh proyek strategis agar tetap berada pada koridor keberlanjutan fiskal. "Penganggaran harus dibahas bersama dan dikawal ketat oleh legislatif. Jangan sampai program besar yang dicanangkan tidak efektif atau justru menjadi beban bagi keuangan daerah di masa depan," ujar Suharmanta.
Pihak DPRD DIY berharap pemerintah daerah dapat menyeimbangkan ambisi pembangunan kawasan dengan kesejahteraan masyarakat di level akar rumput.
Bagi legislatif, tolok ukur keberhasilan pembangunan bukan sekadar selesainya proyek fisik, melainkan hilangnya permasalahan sampah dan terciptanya kemandirian ekonomi hingga tingkat kalurahan tanpa menguras anggaran daerah secara berlebihan.
Post a Comment