Kemenko PM Dorong Kolaborasi Pesantren, Filantropi, dan Komunitas dalam Rapat Koordinasi & Konsolidasi Nasional Pemberdayaan Kawasan WIDURI
WARTAJOGJA.ID – Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat melalui Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Daerah Tertentu, Prof. Dr. rer. nat. Abdul Haris, memimpin Rapat Koordinasi & Konsolidasi Nasional Penggerak Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kawasan Se-Nusantara.
Kegiatan strategis ini mempertemukan 320 penggerak kawasan dengan berbagai pemangku kepentingan yang selama ini aktif dalam pengembangan kawasan produksi WIDURI. Hadir dalam forum tersebut pondok pesantren, lembaga filantropi, dunia usaha, hingga komunitas lokal yang bersama-sama membangun sinergi dalam penguatan pemberdayaan masyarakat. Forum ini menjadi momentum penting untuk menyatukan visi, menyinergikan program, serta memperkuat kolaborasi multipihak agar pemberdayaan berbasis kawasan dapat berjalan lebih terarah, terukur, dan berkelanjutan.
Deputi Abdul Haris menegaskan bahwa keberhasilan Kawasan WIDURI tidak terlepas dari peran aktif masyarakat, pesantren, dan mitra filantropi dalam mendorong kemandirian desa. “Ketika masyarakat, pesantren, komunitas, dan mitra filantropi bersatu, maka lahir sebuah model pemberdayaan yang nyata, produktif, dan bisa direplikasi. Konsolidasi hari ini penting agar semangat kolaborasi itu tidak berhenti di satu titik, melainkan menyebar ke seluruh Nusantara,” ujarnya.
Dalam pengembangan Kawasan WIDURI, berbagai mitra turut memberikan kontribusi sesuai kapasitasnya. Paragon Corp mendukung dengan pelatihan digital marketing dan perangkat studio digital. Rumah Zakat memperkuat sektor ketahanan pangan melalui program pembibitan. BAZNAS mengembangkan ritel sosial Z-Mart untuk memperluas akses pasar masyarakat. ABC Learning Center menghadirkan bimbingan belajar gratis bagi pemuda desa calon TNI dan Polri. Pondok Pesantren Al-Muhsin mewakafkan lahan seluas dua hektare untuk kawasan produksi dan laboratorium pemberdayaan. Sementara itu, DTECH berkontribusi melalui pelatihan vokasi serta program pemagangan tenaga kerja sektor IT dan otomotif.
Selain itu, peserta dari berbagai daerah seperti Kalimantan Barat, Sulawesi Barat, Lampung, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan wilayah lainnya juga menyampaikan komitmen untuk mengintegrasikan model Kawasan WIDURI dengan potensi unggulan yang dimiliki daerah masing-masing. Langkah ini menegaskan bahwa pemberdayaan masyarakat berbasis kawasan tidak hanya menjadi gerakan lokal, melainkan juga gerakan kolektif yang memperkuat daya saing daerah sekaligus mendukung agenda nasional pengentasan kemiskinan dan penguatan ekonomi desa.
Melalui forum ini, Kemenko PM menegaskan komitmennya untuk terus mengorkestrasi berbagai inisiatif pemberdayaan agar lebih terintegrasi dengan pendampingan berkelanjutan, tata kelola yang baik, serta akses sumber daya yang memadai. Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat berbasis kawasan dapat menjadi motor penggerak pembangunan inklusif dan berkeadilan di seluruh penjuru Nusantara.
Post a Comment