Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Optimalkan Pelaksanaan Program Sekolah Rakyat
WARTAJOGJA.ID : Menindaklanjuti Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2025 tentang optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat mendapat mandat untuk mengoordinasikan pelaksanaan program Sekolah Rakyat sebagai bagian dari strategi utama dalam menanggulangi kemiskinan ekstrem di Indonesia.
Sebagai bagian dari pelaksanaan mandat tersebut, pada hari Jumat, 8 Agustus 2025, akan dilaksanakan kunjungan lapangan ke Sekolah Rakyat yang berlokasi di BBPPKS Yogyakarta, tepatnya di Purwomartani, Kalasan, Bromonilan, Sleman, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kegiatan ini akan dimulai pukul 13.30 WIB dan berlangsung hingga selesai.
Kunjungan ini dihadiri oleh beberapa Pejabat Pimpinan Tinggi Madya & Pratama antara lain Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Daerah Tertentu Prof. Rer. Nat Abdul Haris;
Asisten Deputi Pemberdayaan Masyarakat Desa; Asisten Deputi Pemberdayaan Masyarakat Daerah Tertinggal; Tenaga Ahli Menteri; Kepala BBPPKS Yogyakarta; serta perwakilan Dinas Sosial Provinsi DIY dan Kabupaten Sleman.
Sekolah Rakyat memiliki fungsi utama menyediakan akses pendidikan gratis dan berkualitas khususnya bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Program ini dirancang untuk memutus rantai kemiskinan dan secara signifikan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
“Kami percaya bahwa pendidikan adalah kunci utama dalam mengentaskan kemiskinan ekstrem. Dengan dukungan program Sekolah Rakyat, kami optimis dapat mempercepat pemutusan siklus kemiskinan yang selama ini menjadi tantangan besar bagi bangsa kita,” ujar Prof. Abdul Haris, Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa.
Sekolah Rakyat menyediakan pendidikan gratis dan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, yang diharapkan dapat meningkatkan potensi diri mereka dan menjadi agen perubahan di masyarakat.
Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat mengajak seluruh pihak terkait untuk mendukung dan berpartisipasi aktif dalam upaya bersama ini demi mewujudkan Indonesia yang lebih maju dan sejahtera melalui pengentasan kemiskinan ekstrem.
Kepala Sekolah Rakyat Menenah Atas 20 Kabupaten Sleman, Rati Sudarsih S.Pd meyampaikan keterbatasan kapasitas asrama saat ini hanya menampung 80 siswa dengan 3 kelas.
Disisilain Kepala Dinas Provinsi DIY yang diwakili oleh Kepala Bidang Jaminan Sosial Suparmin, MPSSp meyampaiakan calon siswa sekolah rakyat tahun ini mencapai 700 siswa, kondisi ini masih banyak siswa yang belum mendapatkan kesempatan masuk Program sekolah Rakyat.
Permasalahan saat ini pemerintah Provinsi sedang focus pencarian lahan untuk pembangunan sekolah rakyat.
Post a Comment